Munafri Sebut Jabatan Diberikan Berdasarkan Kapasitas, Bukan Transaksi
Munafri menegaskan, proses pengisian jabatan dilakukan secara transparan, objektif, dan bebas dari praktik jual-beli jabatan.
Jejakfakta.com, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, secara resmi melantik sembilan pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup Pemerintah Kota Makassar, di Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (9/9/2025).
Pelantikan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa Mahmud, Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suharmika, Dandim 1408 Makassar Kolonel Inf Franki Susant, serta jajaran Forkopimda lainnya.
Munafri menegaskan, proses pengisian jabatan dilakukan secara transparan, objektif, dan bebas dari praktik jual-beli jabatan. Ia menolak keras adanya komersialisasi dalam pengangkatan pejabat.
Baca Juga : Dukung Program Munafri-Aliyah, Perumda Air Minum Makassar Perluas Pembayaran Non-Tunai melalui QRIS
“Selama saya di sini, tidak boleh ada yang namanya transaksional dalam jabatan. Kita ingin orang-orang yang berkemampuan mendapat tempat yang tepat, bukan karena transaksi. Itu janji saya,” tegas Munafri.
Dengan dilantiknya sembilan pejabat definitif, seluruh posisi pejabat eselon II di lingkup Pemkot Makassar kini telah terisi secara penuh. Sebelumnya, mereka menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
Munafri berharap para pejabat baru dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta meningkatkan pelayanan publik.
Baca Juga : NasDem Minta Pemkot Makassar Tunda Aturan Sampah Residu 1 Agustus, Warga Dinilai Belum Siap
“Saya berharap mereka semua mampu menjalankan amanah dengan baik dan fokus pada pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Menjawab kritik soal pelantikan yang dinilai mendadak, Munafri menyebut percepatan pelantikan justru bertujuan mempercepat konsolidasi.
“Kalau bisa cepat, kenapa harus ditunda? Justru dengan cepat, para pejabat bisa segera berkonsolidasi di tempat barunya masing-masing,” jelasnya.
Baca Juga : Sekda Makassar Dorong Peserta PKP Jadi Penggerak Perubahan, Pelayanan Publik Harus Berbasis Mutu
Munafri juga memastikan seluruh proses telah sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pelantikan ini dipastikan akan memicu rotasi jabatan di level bawah, seperti sekretaris OPD dan lurah, karena sejumlah pejabat sebelumnya dipromosikan.
“Kami akan segera melakukan seleksi internal untuk mengisi jabatan yang kosong agar putaran birokrasi tetap berjalan maksimal,” katanya.
Baca Juga : Respons Aduan di Lontara+, Pemkot Makassar Gerak Cepat Padamkan Kebakaran Sampah di Jalan Leimena
Dua jabatan yang mengalami pergeseran signifikan berada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan (Damkarmat) serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Penempatan dilakukan berdasarkan hasil scoring tim penilai kinerja.
“Kita melihat hasil dari scoring yang disampaikan tim, lalu kita mengambil keputusan. Itu semua dilakukan agar mereka bisa lebih maksimal melaksanakan tugasnya,” pungkas Munafri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News