Media Alternatif Deklarasikan Komitmen Perjuangan Kebebasan Pers di Festival Media 2025
Mendesak Dewan Pers segera melakukan verifikasi sebagai bentuk legitimasi dan perlindungan hukum.
Jejakfakta.com, MAKASSAR – Sejumlah media alternatif dari berbagai daerah di Indonesia mendeklarasikan komitmen bersama melalui Deklarasi Makassar pada Festival Media 2025 yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Sabtu (13/9/2025).
Deklarasi ini lahir dari kesadaran akan pentingnya memperjuangkan narasi kritis sekaligus menjamin keberlanjutan jurnalisme berkualitas, terutama yang dikelola media alternatif.
Dalam pernyataannya, Koalisi Media Alternatif menegaskan empat poin utama. Pertama, menuntut pengakuan, perlindungan, dan jaminan keberlanjutan bagi media alternatif.
Baca Juga : [HOAKS] Bupati Gowa Bantah Isu Perselingkuhan, Didesak Tempuh Jalur Hukum dan Lapor ke Dewan Pers
Kedua, mendesak Dewan Pers segera melakukan verifikasi sebagai bentuk legitimasi dan perlindungan hukum.
Ketiga, melawan segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan intimidasi terhadap jurnalis. Keempat, berkomitmen menjaga profesionalisme, memperjuangkan narasi alternatif, serta menyuarakan gerakan sosial kritis demi menjaga pers sebagai pilar demokrasi.
Deklarasi Makassar ditandatangani oleh berbagai media alternatif, antara lain Bandung Bergerak, Bollo.id, Ekuatorial.com, Floresa.co, Idenera.com, Independen.id, Jaring.id, KatongNTT.com, Konde.co, Koreksi.org, Prohealth.id, ProgreSIP, dan Project Multatuli.
Baca Juga : Praperadilan Jurnalis Antara Dikabulkan, Herlambang: Tak Ada Lagi Alasan Menunda Proses Hukum
Dalam diskusi yang mengiringi deklarasi, sejumlah persoalan utama media alternatif turut mengemuka. Pemimpin Redaksi Bollo.id, Didit Haryadi, menyoroti minimnya jumlah media alternatif di Makassar sehingga menyulitkan kolaborasi.
“Berbeda dengan media arus utama yang sering terikat kepentingan bisnis, media alternatif justru lebih bebas menulis isu sensitif. Tapi konsekuensinya, kami lebih rentan intimidasi karena payung hukum yang melindungi kami juga tidak jelas,” ujarnya.
Selain kerentanan hukum, persoalan finansial juga menjadi beban besar. Banyak media alternatif digerakkan oleh penulis dan aktivis dengan minim pengalaman mengelola keuangan, sehingga keberlanjutan organisasi kerap terancam.
Koalisi Media Alternatif mendorong tiga langkah penting: penguatan posisi media alternatif di Dewan Pers, jaminan perlindungan hukum dan keamanan bagi jurnalis, serta komitmen untuk terus menyajikan berita berkualitas yang berpihak pada masyarakat dan lingkungan.
“Media alternatif berperan menjaga ruang publik tetap kritis, independen, dan berpihak pada masyarakat serta lingkungan,” tegas Koalisi Media Alternatif dalam pernyataan resminya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News