Munafri Curhat Soal Aparatur dan Perizinan ke Wamendagri dalam Rakor Pemerintah Se-Sulawesi
Sulawesi Selatan sendiri menempati 10 besar nasional dengan realisasi belanja sebesar 52%.
Jejakfakta.com, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah daerah kepada Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Se-Sulawesi di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (10/10/2025).
Dalam forum tersebut, Munafri menyoroti tiga isu utama: keterbatasan kewenangan dalam penataan aparatur, hambatan perizinan lintas kewenangan, serta pentingnya kolaborasi antarinstansi. Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan solusi konkret, termasuk melalui pembentukan task force khusus untuk menjembatani komunikasi antara daerah dan kementerian teknis.
“Perubahan target pembangunan membutuhkan orang-orang yang benar-benar cakap dan capable, tapi kewenangan kepala daerah dalam rotasi jabatan kadang masih terbatas,” ujar Munafri di hadapan peserta rakor.
Baca Juga : Kado Hardiknas 2026, Munafri Tingkatkan Insentif Guru dan Fasilitas Siswa di Makassar
Ia juga menyoroti perlunya penyederhanaan mekanisme perizinan agar lebih efisien dan tidak menghambat investasi. Menurutnya, masih ada regulasi yang berada di luar kewenangan pemerintah kota, sehingga kerap menimbulkan kendala dalam pelaksanaan di lapangan.
“Kalau ada pihak lain yang tidak searah, tentu investasi yang kita harapkan bisa terhambat. Perlu formula baru agar sistem perizinan lebih sederhana dan efisien,” jelasnya.
Munafri mengusulkan agar Kementerian Dalam Negeri membentuk penghubung resmi atau task force antarlembaga guna mempercepat respons kementerian terhadap kebutuhan daerah. Ia menilai jalur komunikasi yang selama ini hanya sampai ke direktorat jenderal tidak cukup efektif untuk menyelesaikan isu strategis.
Baca Juga : Pimpin Upacara Hari Pendidikan Nasional, Munafri Gaungkan Pendidikan Inklusif dan Berkualitas
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya dalam arahannya menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah strategis bagi kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi terkait realisasi APBD, dana transfer pusat ke daerah, serta percepatan pembangunan prioritas.
Bima mengungkapkan, rata-rata realisasi pendapatan APBD nasional baru mencapai 63%, sementara realisasi belanja masih lebih rendah. Sulawesi Selatan sendiri menempati 10 besar nasional dengan realisasi belanja sebesar 52%.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Bima menyampaikan empat langkah strategis percepatan ekonomi daerah, yaitu: percepatan realisasi APBD, inovasi PAD tanpa membebani masyarakat, optimalisasi Program Strategis Nasional (PSN), serta pelibatan swasta dengan kemudahan perizinan.
Baca Juga : Munafri Genjot Urban Farming dari Lorong ke Kota, Targetkan Makassar Mandiri Pangan
Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan telah menyiapkan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp43 triliun guna mendorong pembangunan di seluruh wilayah.
Rakor ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, Sekda Provinsi Sulsel Jufri Rahman mewakili Gubernur, serta para bupati, wakil bupati, dan Sekda dari seluruh Sulawesi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News