Wali Kota Makassar Tekankan Pencegahan Korupsi Sejak Dini dalam Rakor Pemda se-Sulsel
Wali Kota Makassar dan pimpinan KPK sepakat bahwa edukasi dan pengawasan harus dilakukan sejak dini sebagai benteng utama melawan korupsi.
Jejakfakta.com, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya pencegahan korupsi sejak dini dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2025, Kamis (16/10), di Kantor Gubernur Sulsel.
Acara ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, serta dihadiri Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan seluruh kepala daerah se-Sulawesi Selatan.
Dalam forum tersebut, Munafri menyampaikan bahwa penguatan sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan sangat krusial untuk mencegah praktik korupsi.
Baca Juga : PKL Ditata, Modal Usaha Disiapkan, Munafri Gandeng Bank Sulselbar Perkuat UMKM Lewat KUR
"Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen antikorupsi di lingkungan pemerintah daerah," kata Munafri, yang akrab disapa Appi.
Ia juga mengusulkan agar kegiatan rakor semacam ini dilakukan secara berkala sebagai bentuk penyegaran dan penguatan pemahaman seluruh aparatur pemerintahan.
"Kami berharap kegiatan seperti ini bisa dilakukan terjadwal. Ini bentuk pengingat bagi semua unsur pemerintahan hingga ke tingkat paling bawah."
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Makassar Kebut Tiga Regulasi Strategis, Transportasi hingga Tata Ruang Kota Diperkuat
Munafri juga menyoroti bahwa permasalahan dalam pemerintahan kerap muncul saat aparatur lalai atau tidak fokus, terlebih dalam pengelolaan anggaran publik.
“Persoalan bisa muncul kalau kita tidak fokus, atau bermain-main dengan anggaran. Integritas adalah kunci utama dalam membangun sistem yang transparan dan adil,” tegasnya.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menekankan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ia menyebut korupsi masih menjadi hambatan besar dalam pembangunan daerah.
Baca Juga : Jelang Kedatangan 32 Duta Besar, Wali Kota Ajak APINDO Jadi Motor Gerakan Lingkungan di Makassar
"Korupsi kerap menghambat pembangunan. Pemerintahan harus dibangun di atas prinsip transparansi dan akuntabilitas," ujar Johanis.
Ia menjelaskan bahwa KPK bukan hanya bertugas menindak pelaku korupsi, tetapi juga melakukan pencegahan sejak dini melalui edukasi dan pendampingan pemerintah daerah.
"Kami ingin memastikan tidak ada penyelenggara negara yang terjebak dalam praktik korupsi. Pencegahan seperti ini harus dilakukan secara proaktif," katanya.
Baca Juga : Uni Eropa Kepincut Makassar, Munafri Dorong Kota Daeng Jadi Magnet Investasi Indonesia Timur
Johanis juga memaparkan bahwa pendidikan antikorupsi kini diperluas hingga ke tingkat PAUD, lembaga pemerintahan, bahkan kepada keluarga pejabat negara.
Melalui kegiatan rakor ini, KPK berharap bisa memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan seluruh kepala daerah di Sulawesi Selatan, guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
"Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi pencegahan yang edukatif. Kami ingin kepala daerah lebih siap dan sadar terhadap pentingnya integritas dalam menjalankan tugasnya," ujar Johanis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News