Pemkot Makassar Refleksi Kinerja 2025, Munafri Dorong Inovasi SKPD
Pemerintahan MULIA tegaskan komitmen perbaikan tata kelola Kota Makassar dan inovasi pelayanan publik.
Jejakfakta.com, MAKASSAR – Menutup tahun 2025, Pemerintah Kota Makassar menggelar Refleksi Akhir Tahun sebagai ruang evaluasi terbuka atas kinerja pemerintahan selama kurang lebih 11 bulan terakhir.
Refleksi ini tidak hanya menjadi ajang melihat capaian, tetapi juga momentum menakar tantangan, menyerap masukan publik, serta menyiapkan langkah pembenahan ke depan.
Dalam rangka Refleksi Akhir Tahun atas kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin–Aliyah Mustika Ilham (MULIA), Pemerintah Kota Makassar menyelenggarakan kegiatan refleksi sebagai ruang evaluasi, keterbukaan, serta perumusan arah pembangunan ke depan.
Baca Juga : Kado Hardiknas 2026, Munafri Tingkatkan Insentif Guru dan Fasilitas Siswa di Makassar
Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 17 Desember 2025, bertempat di Hotel Novotel Makassar, dan menjadi momentum penting untuk meninjau capaian serta mengukur kepuasan masyarakat.
Sekaligus memperkuat komitmen pemerintahan dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Kota Makassar.
Refleksi akhir tahun merupakan momentum penting bagi sebuah pemerintahan. Bukan semata untuk menghitung capaian, melainkan untuk menakar arah, menguji komitmen, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Baca Juga : Pimpin Upacara Hari Pendidikan Nasional, Munafri Gaungkan Pendidikan Inklusif dan Berkualitas
Di titik inilah kejujuran, evaluasi, dan harapan bertemu dalam satu ruang refleksi.
Kegiatan ini menghadirkan para narasumber yang memiliki kapasitas akademik dan pengalaman strategis dalam membaca arah pembangunan daerah, yakni Dr. Muh. Idris, Dr. Adi Surya Culla, serta Ras MD selaku Direktur Eksekutif Parameter Publik Indonesia. Diskusi dipandu oleh moderator, tenaga ahli Diskominfo Makassar, Dr. Andi Widya Syadzwina.
Kehadiran para narasumber ini menjadi penguat objektivitas dalam menilai kinerja pemerintahan sepanjang tahun berjalan.
Baca Juga : Munafri Genjot Urban Farming dari Lorong ke Kota, Targetkan Makassar Mandiri Pangan
Refleksi akhir tahun ini turut dihadiri oleh Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, serta jajaran SKPD dan direksi perusahaan daerah se-Kota Makassar.
Selama kurang lebih 11 bulan kepemimpinan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham, Pemerintahan MULIA bekerja tanpa henti. Penataan ulang birokrasi, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta upaya memastikan program tepat sasaran menjadi fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan.
Baca Juga : Krisis Air Utara Makassar: Direksi Baru PDAM Tancap Gas, Distribusi Dikebut Jelang Kemarau
Sejumlah program mulai terealisasi. Program seragam sekolah gratis telah dibagikan sejak tahun ajaran 2025/2026 sebagai wujud keberpihakan terhadap dunia pendidikan dan pengurangan beban ekonomi keluarga.
Program sambungan air bersih gratis terus dilaksanakan secara bertahap di berbagai wilayah untuk menjamin hak dasar masyarakat.
Layanan pengaduan publik melalui Longgar Plus Super Apps (LONTAR+), yang kini menjadi aplikasi favorit warga Makassar, telah menyelesaikan lebih dari 2.500 laporan masyarakat.
Baca Juga : Krisis Air Ancam Layanan RS Mata Makassar, Pemkot–Kemenkes–PDAM Bergerak Cari Solusi Cepat
Sementara itu, Makassar Creative Hub (MCH) hadir sebagai ruang kolaborasi dan inkubasi kreativitas anak muda, sekaligus meningkatkan keterampilan masyarakat agar mampu terserap di dunia kerja.
Pembangunan wilayah kepulauan juga terus menjadi perhatian serius. Pemerintah Kota Makassar berkomitmen menghadirkan pemerataan pembangunan, mengingat masyarakat pulau tidak boleh terus menanggung keterbatasan akibat minimnya akses dan perhatian.
Kemandirian pangan kota didorong melalui program Urban Farming. Perlindungan bagi pekerja rentan diwujudkan melalui program Makassar Berjaga yang telah menjangkau lebih dari 81.000 penerima manfaat.
Selain itu, kebijakan iuran sampah gratis diberlakukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan diterapkan secara bertahap bagi masyarakat umum dengan cakupan yang terus diperluas.
Di sektor infrastruktur, proses pembangunan stadion telah dianggarkan melalui APBD dan disepakati untuk direalisasikan. Sementara itu, pemilihan RT dan RW secara langsung dilaksanakan sebagai bentuk penguatan demokrasi di tingkat akar rumput.
Seluruh ikhtiar ini membuahkan hasil berupa apresiasi masyarakat serta berbagai penghargaan dari lembaga eksternal atas kinerja Pemerintah Kota Makassar.
Namun demikian, pembangunan tidak berhenti pada capaian hari ini. Komitmen untuk terus bergerak maju menjadi energi utama dalam membangun kota.
Pemerintahan MULIA menegaskan bahwa seluruh janji dan program yang telah disampaikan kepada masyarakat akan diwujudkan dalam lima tahun kepemimpinan.
Dengan doa dan dukungan seluruh elemen masyarakat, Pemerintah Kota Makassar akan terus melangkah menuju kota yang lebih unggul, inklusif, dan berkelanjutan.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa hasil survei kepuasan masyarakat yang dipaparkan dalam Refleksi Akhir Tahun 2025 bukan untuk mencari siapa yang benar atau salah, melainkan sebagai alat ukur kinerja pemerintahan.
“Ukuran ini akan memberikan gambaran mengenai model dan business model pemerintahan yang akan kita jalankan ke depan,” jelas Munafri.
Ia menekankan bahwa refleksi dan hasil survei tersebut menjadi pijakan penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab.
Munafri juga menilai masih minimnya inovasi yang lahir dari sejumlah SKPD. Menurutnya, refleksi akhir tahun menjadi momentum untuk mengidentifikasi kekurangan dan menentukan langkah perbaikan ke depan.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menegaskan pentingnya evaluasi kolektif sebagai fondasi perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan.
“Dengan kerja kolektif, data yang akurat, dan komitmen yang kuat, Pemerintah Kota Makassar terus berupaya menghadirkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, rekomendasi hasil riset strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) terkait peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan disampaikan kepada perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, DP2, Dinas Pariwisata, serta Bagian Ekonomi Pembangunan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News