Munafri–Aliyah Hadirkan Program Nyata di Tengah Warga: Jaminan Sosial, Pendidikan, Layanan Digital, dan Infrastruktur
Pemkot Makassar arahkan APBD untuk ringankan beban arga, dari BPJS hingga seragam gratis.
Jejakfakta.com, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan nyata di tengah masyarakat melalui pengalokasian anggaran besar pada program-program yang berdampak langsung.
Fokus tersebut mencakup perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur strategis, transformasi digital layanan publik, serta penguatan pendapatan daerah.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa fokus utama pemerintah kota yang dipimpinnya adalah pemberian jaminan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya pekerja keagamaan dan pekerja rentan, melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar.
“Salah satu kegiatan yang membutuhkan anggaran besar adalah pemberian jaminan sosial kepada masyarakat, khususnya pekerja keagamaan dan pekerja rentan,” ujarnya, Kamis (18/12/2025).
“Ini kita lindungi melalui BPJS Ketenagakerjaan yang dicover oleh APBD Pemerintah Kota Makassar,” sambung pria yang akrab disapa Appi itu.
Saat ini, lebih dari 81.000 warga Kota Makassar telah terdaftar dan mendapatkan perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Namun menurut Wali Kota, perlindungan tersebut masih belum cukup karena manfaatnya baru dirasakan ketika terjadi risiko kerja.
Baca Juga : Hari Otda ke-30 di Makassar, Sekda Tegaskan Sinergi Pusat-Daerah Jadi Kunci Wujudkan Asta Cita
Oleh karena itu, pada tahun 2026, Pemerintah Kota Makassar akan menambah sekitar 45.000 peserta baru pada tahap awal untuk mendapatkan jaminan hari tua. Program ini ditujukan untuk memberikan rasa aman jangka panjang bagi masyarakat pekerja yang tidak memiliki penghasilan tetap.
“Pemerintah harus hadir dan ikut merasakan beban mereka,” tegas orang nomor satu di Kota Makassar ini.
Selain itu, Pemkot Makassar terus mendorong transformasi digital melalui pengembangan aplikasi layanan terpadu Lontara Plus. Aplikasi ini dirancang untuk mengintegrasikan sekitar 358 entitas layanan pemerintah yang sebelumnya berjalan terpisah ke dalam satu sistem layanan digital.
Baca Juga : Aliyah Mustika Ilham Dorong Modernisasi Layanan Kesehatan, Cathlab RSUD Daya Siap Layani Warga Makassar
Sejak Juli hingga Desember 2025, total aduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi ini mencapai 2.106 laporan.
“Hampir seluruh pengaduan masyarakat sudah mulai masuk melalui sistem ini,” ungkap mantan Bos PSM tersebut.
Wali Kota juga menekankan pentingnya respons cepat dari seluruh SKPD terhadap setiap aduan masyarakat. Ia menetapkan batas waktu maksimal 2×24 jam untuk menindaklanjuti setiap laporan.
Baca Juga : Pesan Damai Munafri di Paskah KPI, Makassar Maju Jika Bersatu Tanpa Sekat Perbedaan
“Jika ada aduan yang tidak direspons lebih dari dua kali dua puluh empat jam, notifikasinya akan langsung masuk ke handphone saya, dan saya akan menghubungi OPD yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Menurutnya, respons cepat memiliki dampak psikologis besar bagi masyarakat. Warga tidak membutuhkan jawaban panjang, melainkan kepastian bahwa mereka didengar.
“Pemerintah harus hadir. Respons itu sudah memberikan efek yang sangat baik bahwa pemerintah benar-benar ada di tengah masyarakat,” katanya.
Baca Juga : Ketua KORMI Makassar Tancap Gas: Siapkan Event Massal di 15 Kecamatan, Bidik Prestasi FORNAS 2027
Ke depan, Lontara Plus akan dikembangkan dengan empat fokus utama, yaitu integrasi data kependudukan, data sosial, data pendidikan, dan sebagian data kesehatan. Seluruh aplikasi layanan yang telah ada akan ditarik ke dalam satu sistem utama sebagai backbone data terpadu.
“Supaya kita benar-benar mengambil kebijakan berbasis data,” jelasnya.
Tak hanya itu, Munafri menegaskan bahwa seluruh program strategis yang telah disusun bukan sekadar daftar kegiatan, melainkan tugas dan tanggung jawab nyata bagi masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Dari berbagai sektor, pendidikan dan kesehatan ditetapkan sebagai program prioritas dan mandatory.
“Program pendidikan ini benar-benar akan kita maksimalkan. Pendidikan dan kesehatan adalah dua hal yang sangat mandatory,” tegas Munafri.
Dalam sektor pendidikan, Pemkot Makassar memastikan tidak ada lagi anak yang putus sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Berbagai upaya dilakukan, termasuk pemberian bantuan dan insentif bagi tenaga pengajar, terutama yang bertugas di wilayah kepulauan dan pulau terluar.
“Tidak boleh lagi ada anak-anak tidak sekolah di Kota Makassar,” imbuh Ketua IKA FH Unhas ini.
Terkait program seragam sekolah gratis, Wali Kota menegaskan bahwa esensinya bukan sekadar jumlah seragam, tetapi upaya nyata pemerintah dalam mengurangi beban ekonomi keluarga.
Harga satu pasang seragam sekolah dapat mencapai sekitar Rp150 ribu. Jika dua pasang, orang tua harus mengeluarkan sekitar Rp300 ribu per anak setiap tahun. Melalui program ini, daya beli keluarga berpenghasilan rendah dapat dipertahankan.
“Kurang lebih ada daya beli Rp25 ribu per bulan yang bisa dipertahankan. Daya beli sangat berpengaruh terhadap inflasi,” ungkapnya.
Selain pendidikan, Pemkot Makassar juga menghapus sejumlah beban harian masyarakat, termasuk iuran tertentu serta mendorong pengelolaan sampah berbasis ekonomi rumah tangga yang membuka peluang tambahan penghasilan, khususnya bagi ibu rumah tangga.
“Kalau daya beli masyarakat lemah, jangan berharap pertumbuhan ekonomi muncul,” terangnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh program ini bukan untuk pencitraan politik, melainkan dirancang agar memberikan dampak langsung sesuai kemampuan fiskal daerah.
“Kita tidak punya kemampuan fiskal untuk sekadar bagi-bagi. Yang kita lakukan adalah menghilangkan beban masyarakat,” jelasnya.
Dalam arahannya kepada ASN, Munafri menekankan pentingnya empati dan simpati dalam pelayanan publik agar birokrasi tidak bersifat administratif semata.
“Kita bekerja bukan hanya sebagai pegawai, tetapi untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pemkot Makassar juga menegaskan komitmen membangun kota inklusif dengan memberikan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas. Mulai tahun 2026, pemerintah akan menghadirkan infrastruktur ramah difabel, mulai dari desain panggung kegiatan, pedestrian, hingga akses transportasi umum.
“Kita harus memastikan saudara-saudara difabel bisa berpartisipasi penuh dalam setiap kegiatan,” katanya.
Di sektor kesehatan, Pemkot Makassar menyiapkan pembenahan besar-besaran terhadap pelayanan puskesmas dan rumah sakit. Fungsi puskesmas akan dikembalikan pada pelayanan luar ruang dan pencegahan penyakit, disertai dukungan anggaran yang lebih besar.
“Jangan sampai orang datang sehat, pulang sakit karena pola pelayanan yang salah,” tegasnya.
Sejumlah bangunan dan fasilitas kesehatan yang selama ini terbengkalai juga akan diaktifkan kembali.
“Pelayanan masyarakat adalah komitmen kami,” tutupnya.
Menutup arahannya, Munafri menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dan terukur dalam setiap proses pembangunan.
“Tidak boleh lagi ada perencanaan ugal-ugalan. Perencanaan adalah dasar dari segalanya agar pembangunan benar-benar bertanggung jawab,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News