2026 Tahun Pembuktian, Wali Kota Makassar Tegaskan Program Harus Selaras RPJMD dan Berdampak Nyata
Munafri minta OPD hadir nyata di tengah masyarakat, bukan sekadar laporan ABS.
Jejakfakta.com, MAKASSAR — Di hadapan jajaran perangkat daerah, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi momentum penting sekaligus tahun pembuktian bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menerjemahkan visi pembangunan Kota Makassar.
Seluruh program dan kegiatan yang dirancang tidak lagi sekadar memenuhi rutinitas anggaran, tetapi harus benar-benar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mampu menghadirkan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penegasan tersebut menjadi penanda bahwa arah pembangunan Kota Makassar memasuki fase yang lebih terukur, berorientasi pada hasil, dan berbasis kebutuhan riil warga.
Baca Juga : Sekretariat Baru IKA FH Unhas Jadi Titik Kebangkitan Alumni, Munafri Dorong Aktivitas dan Kepedulian Sosial
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa seluruh program dan kegiatan pemerintah kota harus selaras dengan RPJMD dan tidak lagi berhenti pada kegiatan simbolik maupun seremonial belaka.
“Penegasan ini saya sampaikan kepada jajaran perangkat daerah atau OPD sebagai bagian dari evaluasi dan persiapan kinerja pemerintahan ke depan,” jelas Munafri, Kamis (18/12/2025).
Menurutnya, keselarasan program dengan RPJMD merupakan basic point yang terus ia sampaikan kepada seluruh OPD. Ia menekankan tidak boleh lagi ada kegiatan yang sekadar menghadirkan acara seremonial tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
“Tidak ada lagi program simbolik. Bukan cuma bikin acara, wali kota atau wakil wali kota datang, memukul gong, tertawa, lalu pulang dan dianggap selesai. Pertanyaannya harus selalu what next,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa setiap program harus memiliki kejelasan lanjutan, benar-benar ter-deliver, tepat sasaran, dan menjawab cita-cita pembangunan Kota Makassar.
Munafri juga menekankan pentingnya turun langsung ke tengah masyarakat untuk memastikan efektivitas kebijakan. Keberhasilan program, menurutnya, tidak cukup diukur dari laporan administratif, melainkan dari pengalaman langsung masyarakat.
“Tidak susah sebenarnya. Tugas kita tanya ke masyarakat: program sosial sudah jalan atau belum, stunting turun atau tidak, keluarga berencana bagaimana, forum lintas agama berjalan atau tidak. Jawabannya harus datang dari masyarakat,” imbuh Appi.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak memposisikan diri lebih tinggi dari masyarakat.
“Kalau kita sejajarkan diri dengan masyarakat, kita tahu siapa yang sakit, siapa yang butuh bantuan, siapa yang terdampak,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Appi juga menyoroti persoalan pertanahan yang kerap dikeluhkan masyarakat. Ia meminta agar persoalan itu dibenahi secara bertahap, tanpa reaksi emosional, melainkan melalui pendekatan yang solutif dan berkesinambungan.
“Jangan ketika masyarakat mengeluh soal pertanahan, kita malah marah duluan. Benahi pelan-pelan, satu per satu,” katanya.
Munafri menegaskan bahwa akhir tahun 2025 menjadi fase krusial dalam membangun fondasi pemerintahan yang solid, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan publik. Seluruh jajaran Pemkot Makassar harus memiliki kesiapan mental dan komitmen kerja yang kuat.
Baca Juga : Festival Keberkahan Kurban Bosowa Peduli Dibuka, Munafri Sebut Jadi Inspirasi Kolaborasi Sosial di Makassar
“Forum ini memastikan organisasi Pemerintah Kota Makassar siap bekerja lebih baik. Ini menjadi dasar landasan kita,” tegasnya.
Ia juga menegaskan tidak ada ruang bagi aparatur yang tidak siap bekerja dan tidak sejalan dengan arah kepemimpinan.
“Kalau tidak mau bekerja, tidak mau ikut ritme, silakan menghadap saya dan Ibu Aliyah. Mundur, dan itu akan saya setujui,” ujarnya.
Munafri kembali menegaskan bahwa dirinya tidak membutuhkan laporan asal bapak senang (ABS).
“Saya ingin kejujuran. Saya tidak butuh laporan ABS. Saya butuh kebenaran. Tell me the truth the way you know the truth,” tuturnya.
Menurutnya, muara seluruh proses pemerintahan adalah pelayanan publik. Masyarakat tidak menilai pemerintah dari dokumen perencanaan, tetapi dari pengalaman langsung saat mengakses layanan.
Ia mendorong pelatihan khusus bagi petugas layanan di kecamatan, kelurahan, puskesmas, dan sekolah agar mampu memberikan pelayanan yang humanis dan berempati.
“Pelayanan itu direct touch dengan masyarakat. Petugas di meja layanan harus siap secara mental dan emosional,” katanya.
Menutup arahannya, Munafri menegaskan bahwa mulai 2026 harus menjadi tahun pembuktian bagi seluruh jajaran Pemkot Makassar.
“Mari kita jadikan 2026 sebagai tahun di mana pelayanan publik makin mudah, birokrasi makin berdampak, dan kepercayaan masyarakat semakin kuat,” serunya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News