Jaga Citra Kota, Wali Kota Makassar Terapkan Sertifikat Standar Higienitas di Rumah Makan

Jejakfakta.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin terus memperkuat komitmen dalam melindungi kesehatan masyarakat di Kota Daeng.

Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar guna memastikan obat dan makanan yang beredar di tengah masyarakat aman, bermutu, dan layak konsumsi.

Komitmen tersebut mengemuka saat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi BBPOM Makassar di Ruang Wali Kota, Kamis (8/1/2026).

Baca Juga : Kado Hardiknas 2026, Munafri Tingkatkan Insentif Guru dan Fasilitas Siswa di Makassar

Pada kesempatan itu, Wali Kota Makassar didampingi Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, bersama jajaran terkait di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Pertemuan ini menjadi momentum penyatuan langkah antara pemerintah daerah dan otoritas pengawasan obat dan makanan dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan masyarakat, mulai dari keamanan pangan, penggunaan obat yang rasional, hingga peningkatan daya saing produk UMKM lokal.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar, Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan ajang silaturahmi sekaligus penguatan koordinasi antara Pemerintah Kota Makassar dan BBPOM Makassar dalam upaya meningkatkan pengawasan obat dan makanan serta menjamin keamanan, mutu, dan perlindungan kesehatan masyarakat.

Baca Juga : Pimpin Upacara Hari Pendidikan Nasional, Munafri Gaungkan Pendidikan Inklusif dan Berkualitas

“Ini silaturahmi sekaligus menjajaki komitmen dalam hal pengawasan obat dan makanan di Kota Makassar,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pengawasan obat dan makanan merupakan isu yang sangat penting dan strategis karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, serta kualitas hidup warga.

“Ketika kita berbicara tentang obat dan makanan, ini sangat penting dan strategis karena menyangkut kesehatan, ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya,” jelas Yosef.

Baca Juga : Munafri Genjot Urban Farming dari Lorong ke Kota, Targetkan Makassar Mandiri Pangan

Untuk memastikan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat, BBPOM tidak dapat bekerja sendiri. Dibutuhkan peran serta semua pihak, terutama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.

Yosef menjelaskan, BBPOM memiliki sejumlah program yang dapat disinergikan dengan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam peningkatan keamanan pangan, seperti intervensi di sekolah, keluarga, hingga pasar komunitas. Kota Makassar sendiri pernah menjadi lokasi intervensi program keamanan pangan pada tahun 2020.

“Fokus kami adalah menanamkan kesadaran terkait keamanan pangan sejak dini, mulai dari anak-anak, keluarga, hingga masyarakat luas. Program pangan aman ini bertujuan memastikan pemenuhan standar keamanan pangan di semua lini,” jelasnya.

Baca Juga : Krisis Air Utara Makassar: Direksi Baru PDAM Tancap Gas, Distribusi Dikebut Jelang Kemarau

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang selama ini menjadi mitra strategis BBPOM dalam berbagai program pengawasan dan edukasi. Kolaborasi tersebut dinilai telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya obat dan makanan yang aman.

Dalam audiensi tersebut, Yosef turut menekankan persoalan resistensi antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) yang menjadi tantangan global. Ia mengapresiasi langkah strategis Wali Kota Makassar melalui penerbitan Surat Edaran (SE) tentang rasionalitas penggunaan antibiotik.

Menurut Yosef, penggunaan antibiotik yang tidak tepat, seperti menghentikan konsumsi sebelum dosis habis, dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal. Dampaknya sangat berbahaya, mulai dari perawatan rumah sakit yang lebih lama, peningkatan biaya kesehatan, hingga risiko kematian akibat infeksi berat seperti sepsis yang tidak lagi responsif terhadap pengobatan.

Baca Juga : Makassar Siap Jadi Panggung Nasional, Pembukaan MTQ KORPRI 2026 Ditarget Spektakuler di Karebosi

“Karena itu, kami berharap melalui Surat Edaran ini, Pemerintah Kota Makassar dapat membantu mengedukasi masyarakat terkait penggunaan antibiotik yang benar,” tegasnya.

Selain itu, BBPOM juga mendorong kepatuhan seluruh sarana pelayanan kefarmasian agar tidak menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter. Penggunaan antibiotik yang berlebihan pada hewan ternak juga perlu diawasi karena residunya dapat berpindah ke manusia melalui konsumsi daging.

Pada sektor ekonomi, BBPOM Makassar menyatakan kesiapan mendukung program unggulan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Saat ini, jumlah pelaku usaha di Kota Makassar yang memiliki izin edar BPOM masih tergolong rendah, yakni di bawah 50 pelaku usaha.

“Kami ingin mendorong UMKM memiliki izin edar, bukan hanya untuk memenuhi regulasi, tetapi juga meningkatkan branding, kepercayaan konsumen, dan nilai jual produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” terangnya.

BBPOM Makassar menyediakan berbagai program insentif bagi UMKM, mulai dari pendampingan perizinan, pengujian produk gratis, hingga keringanan biaya PNBP berkisar Rp150 ribu hingga Rp250 ribu setelah diskon.

Selain itu, BBPOM juga siap mendukung aspek keamanan pangan dalam program makan gratis agar memenuhi standar kesehatan melalui pelatihan dan pengawasan intensif guna mencegah kasus keracunan pangan.

“Kami siap diberdayakan dan tidak ingin hanya menjadi pelengkap. Melalui program Starlink (Sertifikasi Layanan Keliling), kami juga melakukan pengujian sampel makanan langsung di lapangan untuk memastikan produk UMKM di Makassar aman, bermutu, dan layak konsumsi,” lanjut Yosef.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama BBPOM Makassar dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Menurut Munafri, dukungan dari berbagai pihak menjadi kunci agar program pemerintah dapat berjalan optimal. Ia menekankan bahwa sinergi yang kuat antar-OPD dan mitra strategis merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

“Kami membutuhkan banyak dukungan. Semua bergantung pada bagaimana kolaborasi di tingkat OPD. Pada prinsipnya sinergi ini sudah berjalan dengan baik dan ke depan harus terus diperkuat,” ujarnya.

Salah satu fokus utama Pemerintah Kota Makassar adalah memastikan seluruh pelaku UMKM, khususnya sektor kuliner, memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas. Kebijakan ini dinilai penting tidak hanya untuk menjamin kesehatan masyarakat, tetapi juga meningkatkan daya saing pariwisata Kota Makassar.

“Saya selalu menegaskan kepada seluruh UMKM, terutama yang bergerak di bidang makanan, wajib memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas. Ini menjadi syarat mutlak,” tegasnya.

Selain aspek sanitasi makanan, Munafri juga menyoroti kondisi fasilitas toilet di rumah makan dan tempat usaha kuliner. Ia menegaskan tidak boleh lagi ada rumah makan dengan fasilitas toilet yang tidak memenuhi standar.

“Masalah toilet ini tidak bisa dianggap sepele. Pertama menyangkut estetika dan kesehatan, kedua berkaitan dengan citra kota,” kata Appi.

“Di era digital, satu atau dua tempat dengan toilet yang tidak layak lalu terekspos ke publik bisa merusak citra Makassar secara keseluruhan. Itu yang tidak kami inginkan,” sambung Ketua Golkar Makassar tersebut.

Munafri berharap BBPOM dapat berperan aktif dalam mendukung proses sertifikasi higienitas dan sanitasi melalui pendampingan serta pengawasan berkelanjutan bagi pelaku usaha.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sosialisasi penggunaan obat yang rasional, khususnya antibiotik, guna mencegah dampak jangka panjang yang membahayakan kesehatan masyarakat.

“Kami berharap BBPOM benar-benar bersama kami dalam mencegah penyalahgunaan obat melalui edukasi dan pengawasan yang intensif,” pungkasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News