KPU Temui Wali Kota Makassar Bahas Sinergi Program Pemutakhiran Data dan Pendidikan Pemilih
Selain pemutakhiran data, Hambaliie juga memaparkan program KPU Mengajar melalui kegiatan pendidikan pemilih yang selama ini masih menyasar tingkat SMA dan berada dalam kewenangan KPU Provinsi.
Jejakfakta.com, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan dukungan Pemerintah Kota Makassar terhadap program Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, khususnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan serta penguatan pendidikan demokrasi bagi masyarakat menuju Pemilu 2029.
Hal tersebut disampaikan Munafri saat menerima audiensi KPU Kota Makassar yang membahas rencana pelaksanaan serta permintaan dukungan pemerintah daerah terhadap sejumlah program strategis KPU, Kamis (22/01/2026).
Dalam audiensi tersebut, jajaran KPU Kota Makassar yang dipimpin oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Hambaliie, menjelaskan bahwa saat ini tengah berlangsung program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
Baca Juga : Makassar Gandeng Jepang, Kolaborasi Strategis Fokus Atasi Sampah hingga Pertukaran Pelajar
Ia meminta sinergi dan dukungan Pemerintah Kota Makassar melalui instruksi kepada camat dan lurah agar turut mendukung pelaksanaan program tersebut di wilayah masing-masing.
Selain pemutakhiran data, Hambaliie juga memaparkan program KPU Mengajar melalui kegiatan pendidikan pemilih yang selama ini masih menyasar tingkat SMA dan berada dalam kewenangan KPU Provinsi.
Menurutnya, perlu dilakukan perluasan sasaran, terutama bagi generasi pemilih Pemilu 2029 yang saat ini masih berada di bangku SMP dan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Makassar.
Baca Juga : Groundbreaking Mal Ratu Indah, Munafri Sebut Jadi Simbol Kebangkitan Ekonomi Baru Makassar
“Di sisi lain, kami juga memiliki segmentasi pemilih lain, seperti masyarakat di tingkat kelurahan. Karena itu, kami ingin turun langsung untuk mendorong masyarakat agar semakin melek demokrasi,” jelasnya.
Hambaliie juga mengapresiasi meningkatnya antusiasme masyarakat dalam pemilihan RT dan RW yang diinisiasi oleh Munafri. Hal tersebut dinilai sebagai indikator positif tumbuhnya kesadaran berdemokrasi di tingkat akar rumput.
Kondisi tersebut perlu terus diperkuat melalui kolaborasi antara KPU dan Pemerintah Kota Makassar agar akses KPU ke masyarakat semakin mudah dan partisipasi publik dapat terus meningkat.
Menanggapi hal tersebut, Munafri menekankan pentingnya menyusun konsep besar bersama sebelum program dijalankan secara teknis. Ia mengusulkan agar digelar pertemuan koordinasi lintas sektor untuk menyamakan persepsi serta memastikan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
“Supaya ini berjalan efektif, kita perlu bertemu terlebih dahulu untuk menyepakati konsep besarnya. Kita buat pertemuan sebelum puasa, libatkan semua pihak, sehingga arah dan dukungannya jelas,” ujar Munafri.
Munafri menyatakan akan menginstruksikan jajaran terkait, termasuk camat dan lurah, serta memastikan sinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam mendukung pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
Baca Juga : Pesan Damai Munafri di Paskah KPI, Makassar Maju Jika Bersatu Tanpa Sekat Perbedaan
Ia juga menegaskan perlunya koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mendukung program pendidikan pemilih di tingkat SMP, serta melibatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), partai politik, tokoh masyarakat, dan OPD terkait dalam satu forum koordinasi terpadu.
“Saya ingin satu kali rapat besar. Ada KPU, partai politik, Disdukcapil, camat, lurah, dan dinas-dinas terkait. Kita rapat koordinasi bersama, setelah itu baru diturunkan secara teknis ke masing-masing sektor,” tegasnya.
Munafri menilai sinergi tersebut menjadi kunci dalam memperkuat kualitas demokrasi di Kota Makassar secara berkelanjutan.
Baca Juga : Ketua KORMI Makassar Tancap Gas: Siapkan Event Massal di 15 Kecamatan, Bidik Prestasi FORNAS 2027
“Ini bagian dari pendewasaan demokrasi. Kalau semua disiapkan sejak sekarang, maka kualitas partisipasi masyarakat ke depan akan jauh lebih baik,” tutupnya.
Munafri berharap audiensi tersebut menjadi langkah penguatan kolaborasi antara KPU dan Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan penyelenggaraan demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di Kota Makassar. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News