Pertama Kali, DPM-PTSP Kota Makassar Raih Predikat WBK dari KemenPAN-RB
Mario: Predikat WBK bukanlah akhir dari proses reformasi birokrasi, melainkan awal untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Jejakfakta.com, JAKARTA – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar mencatat sejarah dengan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang SAKIP dan Zona Integritas Award 2025 di Aula Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PANRB, Rini Widyantini, kepada Kepala DPM-PTSP Kota Makassar, Mario Said. Kegiatan tersebut mengusung tema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045” dan menjadi ajang apresiasi bagi instansi pemerintah yang dinilai berhasil memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Predikat WBK merupakan bentuk pengakuan atas komitmen instansi pemerintah dalam mencegah praktik korupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara konsisten dan berkelanjutan.
Baca Juga : Sayembara Logo HUT ke-419 Kota Makassar Dibuka, Desainer Wajib Lolos Seleksi Portofolio
Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Zona Integritas (ZI) terus dilakukan untuk mendorong birokrasi yang lebih berdampak, transparan, dan selaras dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Penyerahan penghargaan SAKIP dan ZI Tahun 2025 ini merupakan bentuk apresiasi kepada instansi pemerintah yang telah menunjukkan upaya terbaik dalam memperkuat tata kelola reformasi birokrasi serta menghadirkan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DPM-PTSP Kota Makassar, Mario Said, mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menyebut penghargaan ini menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya diraih oleh DPM-PTSP Kota Makassar.
Baca Juga : Jembatan Kembar Barombong Mau Dibangun Pemkot Makassar, Tiga Bidang Lahannya Masih Bersengketa
“Alhamdulillah, ini pencapaian luar biasa bagi kami. Penghargaan ini tidak lepas dari bimbingan dan arahan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang selalu menekankan pentingnya pelayanan publik yang berintegritas,” kata Mario.
Menurutnya, predikat WBK bukanlah akhir dari proses reformasi birokrasi, melainkan awal untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Diraihnya penghargaan WBK ini bukan hanya untuk dipertahankan, tetapi menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah dan berinovasi dalam memberikan pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, dan profesional,” lanjutnya.
Baca Juga : Di Pesta Rakyat, Appi Ungkap 8.764 Rumah di Tallo Bebas Iuran Sampah Sejak 2025
Mario menambahkan, capaian tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik serta memastikan setiap anggaran negara digunakan secara efektif dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kegiatan itu, Mario Said didampingi Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Firman Wahab dan Fungsional Penata Perizinan Aan Koneri. Proses pencapaian predikat WBK juga melibatkan pendampingan dari Inspektorat, Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala), serta OPD teknis terkait guna memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News