Tak Sekadar MoU, Ombudsman Sulsel dan Pemkab Wajo Fokus Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Ombudsman RI Perwakilan Sulsel menetapkan Kabupaten Wajo sebagai pilot project peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi. Target raih opini kepatuhan tertinggi.
Jejakfakta.com, WAJO — Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan menetapkan Kabupaten Wajo sebagai pilot project peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi. Penetapan tersebut ditegaskan dalam kick-off meeting implementasi Nota Kesepahaman yang digelar di Kantor Bupati Wajo, Selasa, 11 Februari 2026.
Penunjukan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Ombudsman RI dan Pemerintah Kabupaten Wajo. Pertemuan tersebut sekaligus menandai dimulainya penguatan sinergi dalam pengelolaan pengaduan masyarakat sebagai bagian dari perbaikan sistem pelayanan publik di daerah itu.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulsel, Ismu Iskandar, menegaskan bahwa penunjukan Wajo bukan sekadar simbol kerja sama kelembagaan. Ombudsman menargetkan adanya lompatan kualitas pelayanan publik yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Baca Juga : Pemkot Makassar Dekatkan Layanan Adminduk ke Kelurahan, Warga Biringkanaya Kini Tak Perlu Antre Jauh
“Indikatornya jelas dan terukur. Kami ingin Kabupaten Wajo mampu meraih opini kategori tertinggi dalam penilaian kepatuhan pelayanan publik. Tapi lebih dari itu, yang paling penting adalah perubahan nyata dalam kualitas layanan yang dirasakan masyarakat,” ujar Ismu.
Ia menekankan bahwa kerja sama tersebut tidak boleh berhenti pada seremoni atau dokumen perjanjian semata.
“Ini bukan pilot project simbolik. Kami ingin ada perbaikan sistem, penyusunan dan penguatan SOP, pemenuhan standar pelayanan, hingga kemungkinan diturunkan dalam bentuk regulasi seperti Peraturan Bupati agar penguatan pelayanan publik memiliki landasan yang kuat dan berkelanjutan,” tegasnya.
Baca Juga : Bank Sulselbar Perluas Akses Layanan Publik di Bone, PKS MPP Resmi Diperpanjang
Menurut Ismu, keberhasilan program ini akan diukur dari sejauh mana instansi penyelenggara di Kabupaten Wajo mampu menghadirkan pelayanan yang transparan, akuntabel, responsif terhadap pengaduan, serta bebas dari maladministrasi.
Sementara itu, Bupati Wajo, Andi Rosman, menyambut baik penunjukan daerahnya sebagai pilot project. Ia berharap kerja sama tersebut memberikan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami bersyukur atas kepercayaan ini. Namun yang paling penting, kerja sama dengan Ombudsman Sulsel harus memberi manfaat konkret bagi masyarakat,” ujar Andi Rosman.
Baca Juga : BKPSDM Luwu Timur Perketat Disiplin ASN Lewat SIPATUH, Absensi Jadi Sorotan Kinerja Nyata
Ia menegaskan bahwa tujuan utama kolaborasi tersebut adalah menghadirkan pelayanan publik yang memuaskan, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan warga.
“Kita ingin masyarakat benar-benar merasakan perubahan. Saat datang ke rumah sakit, puskesmas, kantor lurah, atau Dinas Sosial, mereka merasa dilayani dengan baik, cepat, jelas, dan manusiawi. Ada rasa puas dan nyaman. Itulah asas manfaat yang ingin kita wujudkan,” katanya.
Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan tidak cukup hanya dengan memenuhi standar operasional prosedur (SOP) dan sarana prasarana.
Baca Juga : Pemkab Luwu Timur Siapkan Penyesuaian Tarif Air Demi Pelayanan Berkelanjutan
“Pelayanan publik bukan hanya soal administrasi dan standar di atas kertas. Harus ada niat melayani dari hati. Kalau itu hadir, maka masyarakat akan pulang dengan perasaan bahagia karena kebutuhannya terpenuhi,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, Pemerintah Kabupaten Wajo akan menetapkan sejumlah unit layanan sebagai objek pilot project, di antaranya perwakilan rumah sakit, kantor lurah, puskesmas, dan Dinas Sosial. Penunjukan tersebut mempertimbangkan wilayah yang dekat maupun yang jauh dari ibu kota kabupaten guna memastikan peningkatan kualitas layanan berjalan merata.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Kepala Disdikbud, Kepala Bappelitbangda, Kepala DMPTSP, Kabag Organisasi, Kabag Pemerintahan, Plt Kepala Dinas PMD, Plt Kepala Dinsos P2KBP3A, serta Direktur RSUD Lamaddukelleng Kabupaten Wajo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News