Trotoar Kembali untuk Rakyat, DPRD “Pasang Badan” Dukung Langkah Tegas-Humanis Wali Kota Makassar

Jejakfakta.com, MAKASSAR — Upaya besar menata wajah Makassar dari semrawut menjadi tertib dan nyaman mulai menunjukkan hasil nyata. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin, penertiban lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdiri di atas drainase dan trotoar tak hanya mengembalikan fungsi ruang publik, tetapi juga menuai dukungan politik yang solid.

Dukungan itu datang dari Anggota DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham. Legislator dari Partai NasDem tersebut bahkan menyatakan siap “pasang badan” untuk mengawal kebijakan penataan kota yang dinilainya progresif dan terukur.

Menurut Ari, dalam kurun puluhan tahun pergantian kepemimpinan di Makassar, baru kali ini ia melihat langkah penataan kota yang konsisten dan memiliki arah pembangunan yang jelas.

Baca Juga : Lari, Gowes, hingga Lapor Jalan Rusak Bisa Dapat Hadiah dari Pemkot Makassar

“Akhirnya Makassar punya wali kota yang benar-benar membuktikan kinerja. Penataan kota lebih maju, lebih tertib, dan mulai terlihat arah pembangunannya,” ujarnya, Senin (16/2/2026).

Mengembalikan Hak Pejalan Kaki

Penertiban PKL yang berdiri di atas saluran drainase dan trotoar dinilai bukan sekadar urusan estetika kota. Kebijakan ini disebut sebagai bentuk pengembalian hak dasar masyarakat, khususnya pejalan kaki.

Baca Juga : Lantik 167 PNS Makassar, Munafri Tekankan ASN Baru Harus Kerja Nyata Bukan Cari Aman

Selama ini, banyak trotoar di sejumlah titik kota beralih fungsi sehingga memaksa warga berjalan di badan jalan dan berisiko terhadap keselamatan.

“Pedagang punya hak mencari nafkah, tetapi pejalan kaki juga punya hak atas keselamatan dan kenyamanan. Pemerintah harus hadir menyeimbangkan keduanya,” tegas Ari.

Ia menilai langkah Pemkot sudah tepat karena menghadirkan rasa keadilan bagi semua pihak. Tidak boleh ada satu hak pun yang dikorbankan.

Baca Juga : Wali Kota Makassar Beri Motivasi Delegasi Paskibraka 2026: “Kalian Duta Terbaik Kota Makassar”

Tegas, Tapi Humanis

Penataan PKL bukan perkara mudah. Banyak lapak telah berdiri selama puluhan tahun, bahkan diduga ada oknum yang mengomersialkan lokasi tersebut untuk kepentingan pribadi.

Namun yang membedakan penertiban kali ini, menurut Ari, adalah pendekatan persuasif dan komunikasi yang dikedepankan. Pemerintah tidak langsung menggunakan langkah represif, melainkan melakukan sosialisasi dan dialog sebelum eksekusi di lapangan.

Baca Juga : PGIW Sulselra Siap Jadi Mitra Strategis Pemkot Makassar, Dukung Program Pembangunan dan Perkuat Toleransi

Hasilnya, proses relokasi berjalan relatif kondusif. Di beberapa titik, PKL bahkan membongkar lapaknya secara sukarela sebelum petugas turun tangan.

“Alhamdulillah hampir tidak ada gesekan. Artinya pendekatan yang dilakukan sudah tepat. Pemerintah hadir bukan untuk menekan, tetapi untuk menata dan mencarikan solusi,” jelas Sekretaris DPD NasDem Makassar itu.

Bukan Sekadar Estetika, Tapi Cegah Banjir

Baca Juga : HUT ke-69 Kodam Hasanuddin, Munafri Tegaskan Kolaborasi TNI dan Pemda Kunci Pembangunan Makassar

Penertiban lapak di atas drainase juga berdampak pada kelancaran aliran air dan upaya pencegahan banjir. Selain itu, arus pejalan kaki menjadi lebih lancar dan tertib.

Wajah kota yang lebih bersih dan rapi pun menciptakan kesan positif, baik bagi warga maupun pengunjung. Transformasi ini dinilai sebagai bagian dari langkah menuju Makassar sebagai kota metropolitan modern yang tertata.

Relokasi Harus Jadi Solusi

Meski mendukung penuh kebijakan tersebut, Ari mengingatkan agar Pemkot tetap menyiapkan solusi konkret bagi PKL terdampak. Relokasi dan penataan ulang lokasi berdagang harus menjadi bagian integral dari kebijakan.

“Penataan harus disertai solusi agar tidak menimbulkan persoalan baru. Teman-teman PKL tetap harus diberi ruang untuk berusaha secara legal dan tertib,” katanya.

Ke depan, ia berharap penataan tidak hanya menyasar trotoar dan drainase, tetapi juga kawasan pasar di tengah kota agar tampil lebih representatif sebagai etalase ekonomi rakyat.

Dengan sinergi legislatif dan eksekutif, transformasi wajah Makassar diharapkan berjalan berkelanjutan—menghadirkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keselamatan warga, serta estetika kota.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News