Bank Sulselbar Disiapkan Jadi Mitra Utama KUR PKL, Pemkot Makassar Dorong Penataan Kota Berbasis Pemberdayaan UMKM

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Sulselbar @Jejakfakta/Istimewa

Munafri Arifuddin: Kerja sama dengan sektor perbankan segera difinalisasi melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU), dengan Bank Sulselbar disebut sebagai mitra yang paling siap bergerak cepat.

Jejakfakta.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar menyiapkan langkah baru dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) dengan menggandeng Bank Sulselbar sebagai mitra strategis penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pedagang yang tertib dan bersedia pindah ke lokasi usaha resmi.

Kebijakan ini menjadi pendekatan berbeda dari sekadar penertiban, karena disertai solusi nyata berupa akses modal usaha agar para PKL tetap bisa berjualan, berkembang, dan naik kelas sebagai pelaku UMKM.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa seluruh pedagang yang ditertibkan dan mau kembali membuka usaha di tempat yang diperbolehkan akan dibantu memperoleh akses pembiayaan perbankan.

Baca Juga : Munafri Tebar Beasiswa Rp2,1 Miliar di Sangkarrang, Siapkan Ambulans Laut dan Revitalisasi Sekolah Pulau

“Semua penjual yang ditertibkan, kemudian membuka usaha kembali di tempat yang tidak dilarang, akan kita bantu akses langsung ke perbankan untuk mendapatkan KUR,” ujar Munafri di Balai Kota Makassar, Senin (20/4/2026).

Menurutnya, kerja sama dengan sektor perbankan segera difinalisasi melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU), dengan Bank Sulselbar disebut sebagai mitra yang paling siap bergerak cepat.

“Kerja sama ini akan kita tindak lanjuti melalui penandatanganan MoU dengan beberapa bank. Yang paling cepat kemungkinan dengan Bank Sulselbar,” ungkapnya.

Baca Juga : Munafri Jemput Bola ke Pulau Terluar, Bawa Bantuan dan Pastikan Layanan Warga Sangkarrang Terpenuhi

Keterlibatan Bank Sulselbar dinilai strategis karena sebagai bank pembangunan daerah, lembaga ini memiliki jaringan kuat di Sulawesi Selatan dan pengalaman dalam mendukung pembiayaan sektor UMKM.

Melalui program tersebut, pedagang yang direlokasi dapat memanfaatkan tambahan modal untuk memperbaiki tampilan lapak, menambah stok barang, hingga meningkatkan kualitas usaha tanpa harus kembali menempati trotoar maupun saluran drainase.

Munafri menegaskan, penataan PKL dilakukan bukan untuk mematikan usaha masyarakat kecil, tetapi mengembalikan fungsi ruang publik agar trotoar kembali nyaman bagi pejalan kaki dan drainase berfungsi optimal.

Baca Juga : Janji Kampanye Munafri-Aliyah Terbukti, Pete-pete Laut Gratis Layani Warga Kepulauan Makassar

“Harus ada reward, ada bantuan KUR. Jadi mereka tetap bisa buka usaha kembali dengan dukungan permodalan,” tegasnya.

Selain menggandeng perbankan, Pemkot Makassar juga akan membuka kolaborasi dengan pihak swasta melalui program CSR guna membantu pembinaan usaha para PKL.

Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah titik relokasi agar para pedagang memiliki lokasi jualan yang lebih tertib, aman, dan legal.

Baca Juga : Aliyah Mustika Ilham Tegaskan Komitmen Makassar Jadi Kota Berkelanjutan di Forum Lingkungan Nasional

Kebijakan ini diharapkan menjadi model penataan kota yang inklusif, di mana wajah Makassar semakin tertib tanpa mengorbankan mata pencaharian warga kecil. Dengan dukungan Bank Sulselbar, transformasi PKL menuju UMKM naik kelas pun mulai dibangun dari sekarang. (rls)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Penulis : Samsir
Berita Terbaru