Makassar di Era Munafri–Aliyah: Kinerja Diakui Nasional, Kepuasan Publik 80 Persen

Jejakfakta.com, MAKASSAR – Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham, Pemerintah Kota Makassar menunjukkan akselerasi kinerja yang mencuri perhatian, baik di tingkat nasional maupun publik lokal.

Dalam waktu relatif singkat, pemerintahan yang dikenal dengan akronim MULIA ini dinilai berhasil membangun fondasi kuat melalui program yang tidak hanya terencana, tetapi juga berdampak nyata.

Pengamat kebijakan publik dari Parameter Publik Indonesia, Ras MD, menyebut arah kebijakan Pemkot Makassar saat ini berada di jalur yang tepat.

Baca Juga : Pemkot–Kemensos Perkuat Sinergi, Makassar Siap Jadi Pilot Project Panti Sosial Bermutu

“Program-program yang dijalankan tidak hanya efektif dan terukur, tetapi juga langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Kepuasan Publik Tinggi, Pelayanan Makin Responsif

Salah satu indikator paling mencolok adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercatat mencapai 8,76 dengan kategori sangat baik, meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Baca Juga : Munafri Blusukan ke Muslim Life Fair, Serap Semangat UMKM Lokal

Tak hanya itu, survei Februari 2026 menunjukkan tingkat kepuasan publik menyentuh 80,01 persen, menandakan mayoritas warga puas terhadap kinerja pemerintah.

Menurut Ras, capaian ini mencerminkan perubahan pola layanan yang kini lebih responsif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Program penataan kota menjadi salah satu faktor pendorong, mulai dari penertiban parkir liar, pembenahan ruang publik, hingga penataan pedagang kaki lima (PKL) yang kini lebih tertib.

Baca Juga : Serius Tangani Anak Putus Sekolah, Wali Kota Munafri Kerahkan Tim ATS Jemput Siswa Kembali ke Sekolah

Diakui Nasional: Kinerja Tinggi Versi Kemendagri

Kinerja Pemkot Makassar juga mendapat legitimasi kuat dari pemerintah pusat. Melalui Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Makassar meraih status kinerja tinggi dengan skor 3,6171 pada April 2026.

Penilaian ini mencakup berbagai indikator strategis, seperti:

• Penurunan kemiskinan dan pengangguran
• Pertumbuhan ekonomi
• Kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
• Tata kelola pemerintahan
• Transparansi dan akuntabilitas keuangan
• Inovasi daerah

Baca Juga : Makassar Masuk 10 Besar Kota Toleran Nasional, Naik Drastis dari Peringkat 52 ke 9

Menariknya, Makassar menjadi satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan yang meraih predikat tersebut.

Lompatan Toleransi dan Pengakuan Dunia

Tak hanya dari sisi tata kelola, Makassar juga mencatat kemajuan signifikan dalam aspek sosial. Berdasarkan laporan SETARA Institute tahun 2026, Makassar masuk 10 besar kota paling toleran di Indonesia, tepatnya peringkat ke-9.

Baca Juga : Makassar Dorong Jadi Pusat Touring Nasional HDCI di Sulawesi, Munafri Dongkrak Ekonomi & Pariwisata

Capaian ini melonjak drastis dari posisi ke-52 pada 2024—naik 43 peringkat dalam waktu singkat.

Di level global, program RISE (Revitalizing Informal Settlements and Their Environment) berhasil menembus lima besar dunia dalam ajang WRI Ross Center Prize for Cities di New York.

Program ini dinilai unggul dalam inovasi pembangunan kota berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan permukiman.

Kepemimpinan Kolaboratif Jadi Kunci

Menurut Ras MD, keberhasilan ini tidak lepas dari pendekatan kepemimpinan kolaboratif yang dijalankan Munafri, melibatkan Forkopimda, perangkat daerah, hingga partisipasi aktif masyarakat.

“Pembangunan tidak lagi sekadar agenda pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama,” tegasnya.

Dengan capaian tersebut, optimisme terhadap masa depan Makassar kian menguat. Pemerintahan MULIA dinilai berhasil membuktikan bahwa kepemimpinan bukan sekadar simbol, melainkan kerja nyata yang terukur dan berdampak langsung. (rls)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News