Makassar Masuk 10 Besar Kota Toleran Nasional, Naik Drastis dari Peringkat 52 ke 9

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat mengikuti kegiatan di kawasan Pecinan Makassar beberapa waktu lalu. @Jejakfakta/dok. Humas Pemkot Makassar

Makassar mencatat lonjakan signifikan dalam Indeks Kota Toleran 2025 versi SETARA Institute, naik dari peringkat 52 ke 9 nasional berkat kebijakan inklusif dan kolaborasi masyarakat.

Jejakfakta.com, MAKASSAR – Kota Makassar kembali mencuri perhatian nasional. Di tengah tantangan sosial perkotaan yang semakin kompleks, kota ini justru mencatat lonjakan signifikan dalam Indeks Kota Toleran (IKT) 2025 yang dirilis SETARA Institute. Dari posisi 52 pada tahun sebelumnya, Makassar kini melesat ke peringkat 9 nasional untuk kategori kota berpenduduk di atas satu juta jiwa.

Capaian ini menegaskan bahwa Makassar tidak hanya tumbuh sebagai kota metropolitan dari sisi ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga berkembang sebagai ruang hidup yang menjunjung tinggi nilai keberagaman, toleransi, dan inklusivitas.

Lonjakan Signifikan: Dari Evaluasi ke Pengakuan Nasional

Baca Juga : Pemkot–Kemensos Perkuat Sinergi, Makassar Siap Jadi Pilot Project Panti Sosial Bermutu

Rilis Indeks Kota Toleran (IKT) yang diumumkan di Jakarta pada 22 April 2026 mencatat peningkatan tajam performa Makassar dalam hal kebijakan dan praktik toleransi. Indeks ini mengukur komitmen pemerintah daerah dalam regulasi, implementasi kebijakan, hingga dinamika sosial masyarakat.

Ketua SETARA Institute, Ismail Hasani, menyebut lonjakan ini sebagai indikator adanya perbaikan nyata di tingkat kebijakan dan praktik sosial.

“Lompatan ini cukup tinggi dan menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam mendorong praktik toleransi di tingkat kota,” ujarnya.

Baca Juga : Makassar di Era Munafri–Aliyah: Kinerja Diakui Nasional, Kepuasan Publik 80 Persen

Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Jadi Kunci

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Makassar, Prof. Arifuddin Ahmad, menilai capaian ini lahir dari kolaborasi yang semakin solid antara pemerintah, birokrasi, dan masyarakat.

“Capaian ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang terbangun selama ini semakin kuat,” katanya, Sabtu (2/5/2026).

Baca Juga : Munafri Blusukan ke Muslim Life Fair, Serap Semangat UMKM Lokal

Ia menegaskan bahwa kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memberi arah kebijakan yang inklusif, sementara birokrasi dan masyarakat menjalankan perannya secara konsisten dalam menjaga harmoni.

“Semua elemen bergerak searah dalam membangun ekosistem sosial yang kondusif,” tambahnya.

Kebijakan Inklusif dari Level Kota hingga Kelurahan

Baca Juga : Serius Tangani Anak Putus Sekolah, Wali Kota Munafri Kerahkan Tim ATS Jemput Siswa Kembali ke Sekolah

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Makassar, Fathur Rahim, menegaskan bahwa capaian ini bukan hasil instan, melainkan buah dari kebijakan jangka panjang.

Menurutnya, pemerintah kota telah menjalankan berbagai langkah strategis, mulai dari fasilitasi hari besar keagamaan, pemberian hibah untuk organisasi keagamaan, hingga penguatan peran FKUB sebagai ruang dialog dan mediasi.

Salah satu program konkret adalah penetapan 10 Kelurahan Sadar Kerukunan pada Maret 2026, yang bertujuan memperkuat nilai toleransi dari tingkat paling dasar masyarakat.

Baca Juga : Makassar Dorong Jadi Pusat Touring Nasional HDCI di Sulawesi, Munafri Dongkrak Ekonomi & Pariwisata

“Ini bukan sekadar prestasi administratif, tetapi komitmen jangka panjang untuk memastikan Makassar tetap menjadi rumah bersama yang aman dan nyaman,” ujarnya.

Pengakuan Nasional dan Konsistensi Jangka Panjang

Makassar kini sejajar dengan kota-kota besar lain seperti Surabaya, Bandung, Medan, hingga Jakarta dalam daftar kota dengan tingkat toleransi terbaik di Indonesia.

Penguatan posisi ini juga ditopang oleh konsistensi pengukuran IKT sejak 2015 yang dilakukan di 98 kota di Indonesia, menjadikan capaian Makassar sebagai salah satu lompatan paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Lonjakan Makassar dalam Indeks Kota Toleran 2025 menunjukkan bahwa toleransi bukan hanya slogan, tetapi hasil kerja kolektif yang terukur. Kolaborasi pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat menjadi fondasi utama yang mengangkat posisi Makassar sebagai salah satu kota paling inklusif di Indonesia. (rls)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Penulis : Samsir
Berita Terbaru