Pertama di Sulsel, Pangkep Jadi Percontohan Penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI)

Jejakfakta.com - PANGKEP - Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) bersama Bank Sulselbar melaksanakan peluncuran penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Ruang Pola Kantor Bupati, Rabu (13/5/2026). Pangkep menjadi pilot project pertama di Sulawesi Selatan yang menggunakan kartu kredit pemerintah langsung dari Bank Sulselbar.

Sekretaris Daerah Pangkep, Hj. Suriani, dalam sambutannya mengatakan penerapan KKI merupakan bagian dari upaya Pemkab Pangkep mendukung digitalisasi transaksi keuangan daerah. “Dengan diterapkannya KKI, diharapkan seluruh OPD dapat mengoptimalkan penggunaan instrumen ini sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga proses pengadaan maupun perjalanan dinas dapat dilaksanakan lebih tertib, efisien, dan transparan,” ujarnya.

Kepala BKAD Pangkep, Asri, menjelaskan bahwa tiga OPD mulai menggunakan KKI, yaitu BKAD, BKPSDM, dan Badan Pendapatan Daerah. Targetnya, seluruh perangkat daerah sudah menggunakan KKI pada tahun 2026.

Baca Juga : Bank Sulselbar Perluas Akses Layanan Publik di Bone, PKS MPP Resmi Diperpanjang

“Alhamdulillah hari ini kita bisa launching tiga perangkat daerah untuk menggunakan Kartu Kredit Indonesia yang langsung dari Bank Sulselbar. Ini pilot project pertama di Sulsel,” ujarnya.

Dari hasil verifikasi terhadap 29 perangkat daerah, sebanyak 11 OPD telah melengkapi dokumen administrasi, sementara 18 OPD lainnya masih dalam proses penyelesaian. “Insyaallah bulan depan akan bersamaan semuanya menggunakan Kartu Kredit Indonesia,” katanya.

Penggunaan KKI difokuskan untuk belanja operasional, pengadaan barang dan jasa, serta belanja modal. Asri menambahkan, penggunaan KKI memerlukan pengawasan dan komunikasi yang baik antara PA, PPTK, dan bendahara agar tidak keluar dari DPA.

Baca Juga : Bank Sulselbar Dukung Petani Selayar Lewat KUR, Potensi Jagung Tembus Rp54 Juta per Panen

“KKI ini tingkat keamanannya lebih bagus, cepat, dan efisien, terkait juga dengan akuntabilitas dan transparansinya,” pungkasnya.

Dengan penerapan KKI, Pemkab Pangkep berharap penyerapan anggaran daerah semakin meningkat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan sistem transaksi yang lebih aman, efisien, dan akuntabel.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News