Pemkot Makassar Benahi Total SPMB 2026, Server Dipisah dan Aduan Dibuka Demi Cegah Kendala

Jejakfakta.com, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan (Disdik) terus mematangkan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 dengan menghadirkan sejumlah pembenahan besar pada sistem digital Lontara+.

Tak hanya memperkuat infrastruktur server, Pemkot juga membuka kanal aduan digital, memperketat monitoring real time, hingga menyiapkan mekanisme pengawasan untuk mencegah potensi kendala dan kecurangan selama proses penerimaan peserta didik baru berlangsung.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, mengatakan masa simulasi saat ini dimanfaatkan untuk memastikan seluruh tahapan teknis berjalan optimal sebelum pendaftaran resmi dibuka pada 2 Juni 2026 mendatang.

Baca Juga : ASN Makassar Ditantang Menulis Buku, Munafri Ingin Literasi Jadi Gerakan Bersama

“Ini bagian dari komitmen kami menghadirkan sistem yang transparan dan akuntabel. Lontara+ menjadi solusi atas berbagai kekurangan pada pelaksanaan tahun sebelumnya,” ujar Achi, Senin (18/5/2026).

Salah satu pembaruan utama tahun ini ialah pemisahan server berdasarkan jenjang pendidikan, yakni PAUD, SD, dan SMP. Kebijakan ini diambil untuk menghindari lonjakan akses seperti yang sempat terjadi pada tahun sebelumnya ketika seluruh sistem masih terpusat dalam satu server.

Tim Ahli Pemkot Makassar Bidang Percepatan Digitalisasi, Andi Gita Namira Patigana, menjelaskan bahwa sistem baru dirancang agar performa layanan lebih stabil meski diakses secara bersamaan oleh ribuan pengguna.

Baca Juga : MIWF 2026 Jadi Panggung Anak Muda, Munafri Dorong MCH Cetak Talenta Kreatif Makassar

“Dengan sistem terpisah, diharapkan performa layanan menjadi lebih stabil,” jelas Gita.

Tak hanya itu, tim teknis juga telah melakukan uji ketahanan sistem atau penetration test dengan simulasi beban akses hingga tiga kali lipat dari perkiraan pengguna saat hari pendaftaran.

Untuk memperkuat transparansi, sistem Lontara+ kini dilengkapi dashboard pemantauan internal yang memungkinkan Disdik hingga Wali Kota memonitor secara langsung proses verifikasi, jumlah pendaftar, hingga performa operator sekolah secara real time.

Baca Juga : 16 Lapak di Fasum Barawaja Dibongkar Mandiri

Melalui dashboard tersebut, keterlambatan verifikasi atau penumpukan berkas dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.

“Misalnya jika ada berkas yang belum diverifikasi, bisa langsung diketahui dan ditindaklanjuti. Bahkan bisa langsung dilakukan peneguran kepada operator yang bersangkutan,” ungkap Gita.

Di sisi layanan publik, Disdik Makassar juga membuka berbagai kanal bantuan dan pengaduan, mulai dari hotline hingga grup Telegram resmi untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala teknis selama proses pendaftaran.

Baca Juga : Respons Cepat Pemkot Makassar, Kandang Babi di Dg Tata Dibersihkan Usai Dikeluhkan Warga

Masyarakat juga dapat memantau pembaruan informasi melalui media sosial resmi Dinas Pendidikan maupun portal Pemerintah Kota Makassar.

Selain penguatan sistem digital, kesiapan sumber daya manusia turut menjadi perhatian. Disdik Makassar menggelar bimbingan teknis bagi operator sekolah di seluruh jenjang pendidikan agar memahami sistem baru secara menyeluruh.

“Kami siapkan tim terbaik, operator akan dibekali melalui bimtek agar memahami sistem secara utuh, sehingga potensi kendala maupun penyimpangan dapat diminimalisir,” tegas Achi.

Baca Juga : Respons Cepat Aduan Warga, Kecamatan Panakkukang Benahi Trotoar AP Pettarani

Disdik juga memastikan layanan bantuan tetap tersedia langsung di sekolah-sekolah. Panitia penerimaan murid baru akan disiagakan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses sistem.

Khusus wilayah kepulauan seperti Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Pemkot Makassar menyiapkan opsi pendaftaran offline apabila kendala jaringan internet tidak memungkinkan proses daring dilakukan secara optimal.

“Untuk wilayah kepulauan, kami juga berkoordinasi dengan provider agar jaringan dapat lebih optimal. Namun jika memang tidak memungkinkan, maka mekanisme offline tetap disiapkan sebagai solusi,” jelas Achi.

Adapun daya tampung tahun ini disesuaikan dengan jumlah satuan pendidikan yang tersedia. Untuk jenjang PAUD, lima sekolah negeri ditargetkan menerima sekitar 500 siswa. Jenjang SD dari 314 sekolah diperkirakan menampung sekitar 18.000 siswa, sedangkan SMP negeri sebanyak 55 sekolah diproyeksikan menerima sekitar 15.000 siswa.

Mekanisme penerimaan pun dibedakan berdasarkan jenjang. Untuk PAUD tersedia jalur afirmasi dan domisili, sedangkan SD menggunakan jalur domisili, afirmasi, dan mutasi. Sementara SMP menerapkan empat jalur yakni prestasi, domisili, afirmasi, dan mutasi.

Dengan berbagai pembenahan tersebut, Pemkot Makassar optimistis pelaksanaan SPMB 2026 akan berlangsung lebih transparan, efisien, dan inklusif sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem penerimaan peserta didik berbasis digital. (rls)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News