Makassar Bidik Transportasi Modern, Munafri Tawarkan Skema BTS dan Subsidi APBD untuk Bus Kota Terintegrasi
Pemkot Makassar mulai mematangkan transportasi massal modern lewat skema BTS bersama Sinar Jaya. Wali Kota Munafri siapkan jalur bus kampus hingga subsidi APBD demi kurangi kemacetan.
Jejakfakta.com, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar mulai mematangkan langkah menuju sistem transportasi publik modern dan terintegrasi. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, membuka peluang kerja sama pengembangan angkutan massal melalui skema Buy The Service (BTS) bersama PT Sinar Jaya Megah Langgeng.
Gagasan tersebut mencuat dalam audiensi jajaran PT Sinar Jaya Megah Langgeng yang dipimpin Direktur Utama Teddy Rusly dengan Pemkot Makassar, Senin (18/5/2026).
Dalam pertemuan itu, Munafri menegaskan kebutuhan transportasi publik yang nyaman, terintegrasi, dan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi yang selama ini menjadi salah satu pemicu kemacetan di Kota Makassar.
Baca Juga : Wali Kota Appi Panen Melon di Bukit Baruga, Urban Farming Masjid Bin Baz Bakal Jadi Percontohan
Menurutnya, sistem transportasi massal harus dirancang menyentuh pusat-pusat aktivitas warga, terutama kawasan pendidikan dan jalur komersial yang memiliki mobilitas tinggi setiap hari.
Munafri pun menggagas koridor transportasi yang menghubungkan Terminal Daya hingga Malengkeri dengan lintasan kampus besar di Makassar, mulai dari Universitas Cokroaminoto Makassar, Universitas Hasanuddin, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Negeri Makassar hingga Universitas Muhammadiyah Makassar.
“Nah, coba bayangkan kalau kita dari Daya, keluar sudah banyak kampus-kampus. Itu jalur mahasiswa yang menurut saya sangat hidup dan memungkinkan untuk kita kerja,” ujar Munafri.
Baca Juga : Pemkot Makassar dan BPJS Serahkan Santunan Rp192,5 Juta untuk Ahli Waris Pekerja Rentan
Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya integrasi dengan moda transportasi yang telah eksis di Makassar seperti pete-pete agar sistem transportasi lebih tertata.
Menurut Appi, selama ini angkutan umum di Makassar belum berfungsi optimal sebagai feeder atau penghubung antarmoda. Akibatnya, masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi karena layanan transportasi publik dinilai kurang nyaman dan tidak efisien.
“Karena sarana transportasinya tidak nyaman, masyarakat akhirnya convert ke kendaraan pribadi. Nah, kendaraan pribadi inilah yang membuat macet,” katanya.
Baca Juga : Pemkot Makassar Bangun Pedestrian Terintegrasi, Jalan Balaikota-Thamrin Jadi Pilot Project
Untuk mendukung realisasi program tersebut, Pemkot Makassar membuka peluang skema investasi berbagi hasil bersama operator transportasi, termasuk kemungkinan subsidi melalui APBD agar tarif tetap terjangkau masyarakat.
Munafri menegaskan, pemerintah tidak ingin membangun sistem transportasi secara terburu-buru tanpa perencanaan matang. Karena itu, seluruh proses akan diawali dengan kajian teknis dan regulasi yang komprehensif.
“Bikinkan saya sistem di mana saya bisa masuk juga subsidi APBD saya. Kita hitung betul berapa besar subsidi yang bisa diberikan supaya layanan transportasi di Makassar ini berubah,” jelasnya.
Baca Juga : Jembatan Kembar Barombong Mau Dibangun Pemkot Makassar, Tiga Bidang Lahannya Masih Bersengketa
Ia menambahkan, kajian regulasi menjadi langkah penting agar implementasi sistem transportasi massal di Makassar dapat berjalan aman, terukur, dan akuntabel.
“Kita siapkan dulu dasar kajian dan regulasinya supaya semuanya jelas,” tambahnya. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News