Bawaslu Sulsel Cetak Pengawas Partisipatif, Siapkan Fondasi Pemilu 2029 Bermartabat
Bawaslu berharap lahir komunitas pengawas yang aktif, kritis, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kualitas demokrasi di daerah masing-masing.
Jejakfakta.com, MAROS — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan mulai memperkuat pendidikan pengawasan partisipatif sebagai langkah strategis menuju Pemilu 2029 yang lebih jujur, adil, dan bermartabat.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, menegaskan bahwa pengawasan pemilu dan pemilihan kepala daerah tidak bisa hanya dibebankan kepada lembaga pengawas. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat harus terlibat aktif menjaga kualitas demokrasi.
Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 di Baruga B Kantor Bupati Maros, Senin (18/5/2026).
Baca Juga : Bawaslu Sulsel dan Gowa Gandeng Mahasiswa UIN Alauddin, Dorong Generasi Kritis Kawal Demokrasi
Kegiatan bertema “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat” itu dilaksanakan serentak di berbagai daerah di Indonesia. Khusus di Kabupaten Maros, program tersebut diikuti 40 peserta dari berbagai unsur masyarakat.
Mardiana menjelaskan, seluruh pihak yang terlibat dalam proses demokrasi harus menjadi bagian dari ekosistem pengawasan bersama. Mulai dari calon kepala daerah, calon legislatif, partai politik, pemilih, hingga Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara teknis pemilu.
“Kehadiran Bawaslu bukan hanya memastikan proses pengawasan berjalan baik, tetapi juga menjaga keadilan pemilu serta memberikan ruang bagi masyarakat yang merasa dirugikan atas keputusan penyelenggara,” ujarnya.
Baca Juga : Luwu Timur Genjot Literasi Politik Pelajar, Pemilih Pemula Disiapkan Jadi Penentu Arah Demokrasi
Ia menambahkan, keterbatasan struktur formal Bawaslu dalam menjangkau wilayah geografis yang luas membuat gerakan pengawasan partisipatif berbasis masyarakat menjadi sangat penting.
Melalui program P2P, Bawaslu berharap lahir komunitas pengawas yang aktif, kritis, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kualitas demokrasi di daerah masing-masing.
Langkah ini dinilai menjadi fondasi awal untuk membangun pengawasan kolektif sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam menyongsong Pemilu 2029 mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News