Hadiri Paripurna DPRD, Wabup Puspawati Pastikan Penyertaan Modal Perumdam Transparan

Jejakfakta.com, LUWU TIMUR – Isu transparansi dan peningkatan pelayanan publik menjadi sorotan utama dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur terkait pembahasan perubahan penyertaan modal untuk Perumdam Waemami, Selasa (19/5/2026).

Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, hadir langsung dalam rapat tersebut untuk menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumdam Waemami.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur, Hj. Harisah Suharjo, dan dihadiri unsur Forkopimda, anggota DPRD, kepala OPD, serta tamu undangan lainnya di Ruang Paripurna DPRD Lutim.

Baca Juga : Wabup Puspawati Dorong Dukungan Pusat untuk Percepat Kemajuan Luwu Timur di Forum Reboan

Dalam penyampaiannya, Wabup Puspawati menegaskan bahwa seluruh fraksi DPRD menunjukkan dukungan dan kepedulian besar terhadap tata kelola penyertaan modal daerah agar berjalan transparan, profesional, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kelima fraksi telah memberikan saran konstruktif yang menunjukkan adanya semangat kebersamaan antara legislatif dan eksekutif dalam membangun daerah serta meningkatkan pelayanan publik,” ujar Puspawati.

Sorotan utama datang dari Fraksi Nasdem yang menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan penyertaan modal daerah. Menanggapi hal tersebut, Wabup menyebut pemerintah daerah sepakat bahwa pengelolaan dana daerah harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Baca Juga : Koperasi Merah Putih Mulai Bergerak di Luwu Timur, Wabup Puspawati Dorong Desa Lebih Mandiri

Sementara itu, Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) menyatakan dukungan terhadap Ranperda tersebut. Pemerintah daerah pun mengapresiasi dukungan yang diberikan sebagai bentuk komitmen bersama dalam penguatan layanan air bersih di Luwu Timur.

Fraksi Golkar turut menyoroti perlunya kajian komprehensif terkait besaran dana penyertaan modal dan periode pelaksanaannya. Menurut Puspawati, pemerintah sependapat bahwa seluruh proses harus direncanakan secara cermat, terukur, dan akuntabel agar efektif serta berdampak optimal bagi masyarakat.

Tak hanya itu, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya penyusunan rencana bisnis dan investasi yang jelas bagi Perumdam Waemami. Menjawab hal tersebut, Pemkab Lutim mengungkapkan bahwa dokumen perencanaan telah disusun lengkap dengan target kinerja, kebutuhan investasi, hingga indikator capaian yang terukur.

Baca Juga : Kemendagri Setujui, Seleksi Direksi PDAM Makassar Berlanjut, 24 Peserta Siap Ikuti Tahap Wawancara

Adapun Fraksi PAN mengingatkan agar kebijakan penyesuaian tarif air bersih tetap dibarengi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah pun menegaskan bahwa setiap kebijakan tarif akan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

“Penyesuaian tarif harus diimbangi dengan peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan air bersih,” tegas Wabup Puspawati.

Di akhir penyampaiannya, Wabup Luwu Timur menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas dukungan dalam penyusunan regulasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan masyarakat yang maksimal.

Baca Juga : Pemkab Luwu Timur Siapkan Penyesuaian Tarif Air Demi Pelayanan Berkelanjutan

Rapat kemudian dilanjutkan dengan penyampaian jawaban fraksi-fraksi terhadap pendapat Bupati mengenai Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal serta Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. (diolah dari sumber: ikp-humas/kominfo-sp)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News