Wabup Gowa Soroti Titik Rawan Korupsi PBJ, Tegaskan Pengawasan Ketat Pengadaan Pemerintah

Jejakfakta.com, GOWA — Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin menegaskan pentingnya pengawasan ketat dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintah karena sektor tersebut menjadi salah satu area paling rawan terjadi penyimpangan anggaran.

Penegasan itu disampaikan saat membuka sekaligus membawakan materi pada kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi PA/KPA/PPK dan P3DN serta Pencegahan Korupsi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang digelar di The Rinra Hotel, Kamis (21/5).

Menurut Darmawangsyah, pengadaan barang dan jasa merupakan sektor strategis yang menyerap sebagian besar anggaran daerah sehingga membutuhkan sistem pengawasan yang kuat dan berintegritas.

Baca Juga : Pemkab Gowa dan Baznas Intervensi KME, Asmawati Dapat Bedah Rumah hingga Bantuan ZMart

“Fokus pencegahan korupsi PBJ tahun 2026 meliputi digitalisasi sistem pengadaan, pengawasan berbasis risiko, peningkatan transparansi, dan penguatan integritas ASN,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan sejumlah titik rawan praktik korupsi dalam PBJ, mulai dari pengaturan spesifikasi, pengondisian pemenang tender, hingga praktik gratifikasi dan suap yang dapat merusak tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, koordinasi dan integritas seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan menjadi faktor utama untuk menciptakan sistem PBJ yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Baca Juga : Pemkab Gowa Genjot MBG 3B, Wabup Tekankan Penanganan Stunting Harus Tepat Sasaran

“Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa membawa dampak serius bagi negara dan masyarakat. Kerugiannya bukan hanya finansial, tetapi juga memengaruhi kualitas pembangunan dan pelayanan publik,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Gowa, Aisyah Najamuddin mengatakan kegiatan bimtek tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah dalam memahami regulasi dan teknis pengadaan barang dan jasa.

Ia menyebutkan, kegiatan yang dilaksanakan oleh UKPBJ Pemkab Gowa itu diikuti oleh PA, KPA, kepala bagian, hingga seluruh camat lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa.

Baca Juga : Bantuan Pangan di Gowa Melonjak, Bupati Husniah: Negara Hadir Jaga Ketahanan Warga

“Pelatihan ini memastikan proses pengadaan berjalan efisien, transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan,” katanya.

Aisyah berharap kegiatan peningkatan kapasitas seperti ini dapat dilakukan secara berkelanjutan agar seluruh pejabat pengadaan memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai aturan yang berlaku. (rls)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News