Di Hadapan DPR RI, Munafri Tawarkan Smart Greenhouse IoT sebagai Solusi Ketahanan Pangan Kota Makassar
Munafri Arifuddin menawarkan konsep smart greenhouse berbasis IoT kepada Komisi IV DPR RI sebagai solusi ketahanan pangan Kota Makassar yang memiliki keterbatasan lahan pertanian.
Jejakfakta.com, MAKASSAR – Keterbatasan lahan pertanian di perkotaan tidak harus menjadi penghalang dalam mewujudkan ketahanan pangan. Gagasan itu disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menghadiri forum penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan bersama Komisi IV DPR RI di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Selatan, Jumat (5/6/2026).
Dalam forum yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, Munafri menawarkan pendekatan baru bagi kota-kota besar dalam memperkuat ketahanan pangan melalui penerapan smart greenhouse berbasis Internet of Things (IoT).
Menurutnya, luas lahan pertanian aktif di Kota Makassar saat ini hanya sekitar 1.500 hektare. Kondisi tersebut membuat daerah perkotaan membutuhkan dukungan teknologi agar produktivitas pertanian tetap meningkat meski lahan terbatas.
Baca Juga : PIP Makassar Hibahkan Aset Strategis untuk Percepat Pembangunan Stadion Untia
"Karena kami tidak memiliki banyak lahan pertanian, maka dibutuhkan teknologi pertanian yang maksimal. Greenhouse berbasis IoT menjadi solusi yang tepat karena tidak terlalu terpengaruh kondisi cuaca dan dapat berjalan berdampingan dengan pertanian konvensional," ujar Munafri.
Teknologi smart greenhouse yang diusulkan memungkinkan pengendalian suhu, kelembaban, penyiraman, dan nutrisi tanaman secara otomatis menggunakan sistem digital. Selain meningkatkan hasil produksi, sistem ini juga dinilai mampu mengurangi risiko gagal panen akibat perubahan cuaca yang semakin sulit diprediksi.
Selain mendorong modernisasi pertanian, Munafri juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menjaga keberlangsungan lahan pertanian yang masih tersisa. Salah satu langkah strategis yang tengah dilakukan adalah menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Makassar.
Baca Juga : Pemkot Makassar Gandeng LAN RI Susun Formula Baru TPP ASN dan Gaji PJLP Berbasis Beban Kerja
Ia memastikan setelah RDTR rampung, seluruh lahan pertanian aktif akan dipertahankan dan tidak diperbolehkan beralih fungsi menjadi kawasan ekonomi maupun permukiman.
"Insya Allah bulan depan RDTR Kota Makassar selesai. Seluruh lahan pertanian yang ada sekarang tidak boleh sama sekali dikonversi menjadi lahan ekonomi," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, berbagai aspirasi petani yang tergabung dalam Gapoktan Kota Makassar turut disampaikan. Mulai dari kebutuhan infrastruktur pertanian, peningkatan kesejahteraan petani, hingga kekhawatiran terhadap alih fungsi lahan yang terus terjadi di kawasan perkotaan.
Baca Juga : Dari 10 Besar Menuju 5 Pimpinan, Baznas Makassar Cari Figur Amanah dan Profesional
Menjawab tantangan ketahanan pangan yang lebih luas, Munafri juga mengusulkan pembangunan fasilitas penyimpanan pangan berupa gudang dan cold storage. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk menjaga pasokan, mengurangi kerusakan komoditas, serta menjadi buffer stock bagi kebutuhan masyarakat perkotaan.
"Kota seperti Makassar membutuhkan storage yang memadai dan cool storage untuk komoditas yang mudah rusak. Ini penting untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat," katanya.
Tak hanya itu, Munafri turut mendorong pengembangan tanaman sagu di sepanjang bantaran sungai Kota Makassar. Selain berfungsi menjaga ekosistem dan kawasan sempadan sungai, sagu dianggap memiliki potensi besar sebagai sumber pangan alternatif dan cadangan pangan jangka panjang.
Baca Juga : Respons Cepat Aduan Warga, BPBD Makassar Turun Bersihkan Kanal Bara-Baraya Timur
"Kami mendorong penanaman kembali pohon sagu di bantaran sungai. Selain menjaga kawasan sungai, sagu juga dapat menjadi salah satu sumber pangan yang mendukung ketahanan pangan daerah," jelasnya.
Sebagai kota yang sangat bergantung pada pasokan pangan dari daerah lain, Pemerintah Kota Makassar juga berencana memperkuat kerja sama dengan wilayah penyangga produksi pangan guna menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok.
Sementara itu, Ahmad Yohan menegaskan bahwa penyusunan RUU Pangan harus mampu menjawab berbagai tantangan masa depan, mulai dari dampak perubahan iklim, gangguan rantai pasok global, hingga penyusutan lahan pertanian yang terjadi di berbagai daerah.
Baca Juga : Lari, Gowes, hingga Lapor Jalan Rusak Bisa Dapat Hadiah dari Pemkot Makassar
Ia menilai masukan dari pemerintah daerah, petani, nelayan, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam menyusun regulasi pangan yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
"Kami ingin memastikan kebijakan nasional yang akan disusun mampu mencerminkan kebutuhan serta realitas daerah, khususnya terkait sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan," ujar Ahmad Yohan. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News