Dukung Penataan PKL, Tiga Partai Non-Parlemen Siap Turun Langsung Edukasi Masyarakat
Tiga partai non-parlemen siap mengedukasi masyarakat mendukung penataan PKL dan kota. Wali Kota Makassar Munafri menegaskan pembangunan membutuhkan kolaborasi semua pihak.
Jejakfakta.com, MAKASSAR — Upaya Pemerintah Kota Makassar menata kawasan kota, termasuk penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), mendapat dukungan dari tiga partai politik non-parlemen. Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menyatakan siap turun langsung mengedukasi masyarakat agar memahami tujuan berbagai kebijakan penataan yang dijalankan pemerintah.
Komitmen tersebut disampaikan saat Koalisi Partai Kerakyatan Non-Parlemen melakukan audiensi dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Jumat (26/6/2026).
Perwakilan koalisi, Izhar, mengatakan pertemuan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap kepemimpinan Munafri sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan partai politik demi kepentingan masyarakat.
Baca Juga : Walikota Cup 2026 Dimulai, Munafri Dorong Pembinaan Usia Dini dan Kompetisi Berkelanjutan
"Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan komitmen mendukung seluruh program Pak Wali Kota," ujar Izhar.
Menurutnya, pembangunan kota tidak hanya membutuhkan kebijakan pemerintah, tetapi juga dukungan masyarakat yang memahami tujuan dari setiap program.
Karena itu, ketiga partai siap mengambil peran sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam memberikan pemahaman mengenai program penataan kota.
Baca Juga : Dukungan DPD II Menguat, IAS Bidik Musda Golkar Sulsel Berlangsung Aklamasi
"Kadang ada masyarakat yang belum tahu secara detail suatu kebijakan pemerintah. Karena itu kami siap turun ke masyarakat memberikan pemahaman sehingga tidak terjadi kesalahpahaman," katanya.
Izhar menegaskan dukungan tersebut juga mencakup program penataan PKL yang saat ini menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Makassar.
Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan memperbaiki wajah kota, mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki, memperlancar akses jalan, sekaligus menciptakan kawasan yang lebih bersih dan tertata.
"Penataan itu dilakukan untuk kepentingan masyarakat secara luas, sehingga kami akan ikut mengedukasi masyarakat agar memahami tujuan kebijakan tersebut," ujarnya.
Ia menilai hasil penataan mulai terlihat di sejumlah kawasan yang sebelumnya semrawut.
"Kalau program belum selesai tentu masih ada yang memberikan penilaian negatif. Tetapi ketika hasilnya mulai terlihat, masyarakat bisa melihat sendiri bahwa kota menjadi lebih tertata, jalannya lebih luas, lebih indah, dan lebih rapi," tambahnya.
Baca Juga : Kadis Kominfo Makassar Paparkan Keunggulan LONTARA+ di Forum Komdigi Rakernas APEKSI 2026
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut baik komitmen ketiga partai tersebut. Menurutnya, keberhasilan pembangunan dan penataan kota tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
"Kami membutuhkan dukungan dan kerja sama yang baik dengan kelompok-kelompok masyarakat," kata Munafri.
Ia menilai partai politik memiliki jaringan hingga tingkat akar rumput yang dapat menjadi mitra strategis dalam menyampaikan berbagai kebijakan pemerintah secara lebih efektif.
Baca Juga : Munafri-Aliyah Kompak Hadiri Penutupan Rakernas APEKSI XVIII, Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah
Menurut Munafri, pendekatan dialog langsung kepada masyarakat jauh lebih efektif dibandingkan penyampaian informasi secara formal semata.
"Kalau saya sendiri yang terus berbicara tentu tidak masalah. Tetapi akan jauh lebih efektif kalau orang-orang kita yang mendekati masyarakat, makan bersama mereka, berdialog langsung, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima," ujarnya.
Munafri menegaskan seluruh kebijakan penataan dilakukan demi kepentingan masyarakat luas, termasuk menciptakan ruang publik yang lebih nyaman, memperlancar mobilitas warga, dan meningkatkan kualitas kawasan perkotaan.
"Tujuan kita sudah jelas, yaitu demi kepentingan orang banyak. Kita ingin membangun kawasan yang lebih baik, memberikan tempat yang lebih layak bagi pelaku usaha, sekaligus memudahkan masyarakat mengakses kawasan tersebut," jelasnya.
Pemerintah Kota Makassar, lanjut Munafri, juga tengah menyiapkan lokasi alternatif bagi para pelaku usaha yang terdampak penataan. Salah satu kawasan bahkan diproyeksikan mampu menampung sekitar 400 lapak agar aktivitas ekonomi tetap berjalan optimal setelah proses relokasi.
Di akhir pertemuan, Munafri berharap kolaborasi dengan partai non-parlemen dapat terus diperkuat sehingga seluruh program pemerintah dapat berjalan lebih efektif melalui dukungan komunikasi publik yang baik.
"Partai politik memiliki struktur sampai ke bawah dan punya jaringan. Karena itu mari kita matangkan bersama rancangannya agar kolaborasi ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan pembangunan Kota Makassar," tutupnya. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News