Munafri-Aliyah Kompak Hadiri Penutupan Rakernas APEKSI XVIII, Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham saat menghadiri penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 di Hotel Grand Aston Medan, Sumatera Utara, Kamis (2/7/2026). @Jejakfakta/dok. Humas Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menghadiri penutupan Rakernas APEKSI XVIII di Medan. Forum menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah serta pembangunan perkotaan.

Jejakfakta.com, MEDAN — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham kompak menghadiri penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 di Hotel Grand Aston Medan, Sumatera Utara, Kamis (2/7/2026).

Penutupan Rakernas APEKSI XVIII dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dalam arahannya, AHY menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mewujudkan kota-kota yang tangguh, modern, dan berdaya saing.

Baca Juga : Dukungan DPD II Menguat, IAS Bidik Musda Golkar Sulsel Berlangsung Aklamasi

AHY mengaku bangga dapat kembali mengunjungi Kota Medan untuk bertemu para wali kota dari seluruh Indonesia dalam forum tahunan tersebut.

"Saya merasa terhormat dan berbahagia hari ini bisa kembali ke Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, untuk menghadiri acara penutupan Rakernas APEKSI ke-18 Tahun 2026 ini," ujarnya.

Menurut AHY, Rakernas APEKSI bukan sekadar agenda rutin pemerintah kota, tetapi menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks.

Baca Juga : Melinda Aksa Jadi Sorotan di Rakernas APEKSI 2026, Bawa Misi Makassar Bebas Sampah dan Pemberdayaan Perempuan

Ia menjelaskan, kota-kota di Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan, mulai dari meningkatnya urbanisasi, kebutuhan kawasan permukiman, kemacetan akibat pertumbuhan transportasi, hingga kesenjangan ekonomi dan sosial.

Karena itu, pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah harus terus diperkuat agar mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

"Pembangunan kota harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan di lapangan. Apalagi program ini sejalan dengan visi dan misi bapak-ibu di daerah," kata AHY.

Baca Juga : Kadis Kominfo Makassar Paparkan Keunggulan LONTARA+ di Forum Komdigi Rakernas APEKSI 2026

Putra Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan perkotaan tidak dapat dicapai oleh pemerintah semata.

Karena itu, dibutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat.

"Saya mengajak kita semua untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor. Dengan kolaborasi yang kuat, hasil pembangunan akan semakin optimal," imbuhnya.

Baca Juga : Rangkaian Rakernas APEKSI XVIII, Wali Kota Makassar Perkuat Kolaborasi Lewat Gerakan Penghijauan

Di penghujung sambutannya, AHY berharap APEKSI terus menjadi wadah pembelajaran dan penguatan kerja sama bagi seluruh pemerintah kota di Indonesia.

Ia juga memastikan pemerintah pusat akan terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, mulai dari aspek tata ruang, agraria, hingga pembangunan infrastruktur.

"Yang lebih penting adalah pemerataan pembangunan antarwilayah guna mewujudkan kota-kota yang semakin maju," tutupnya.

Baca Juga : Plt Dirut PDAM Makassar Tambah Debit Air, Sambungan Rumah Gratis Siap Jangkau Warga Utara

Dalam sidang pleno Rakernas APEKSI XVIII, sejumlah rekomendasi strategis disepakati.

Pertama, penguatan kapasitas fiskal daerah serta reformasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah agar pengelolaan anggaran lebih transparan, efektif, dan berpihak pada kebutuhan daerah.

Kedua, penataan kebijakan aparatur sipil negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), beserta kebijakan belanja daerah agar lebih proporsional dan tidak membebani kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Ketiga, penguatan tata kelola pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) agar koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin baik.

Keempat, percepatan pembangunan infrastruktur serta konektivitas antarwilayah guna mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kelima, percepatan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, mudah, dan transparan.

Keenam, penguatan ketahanan lingkungan dan pembangunan kota berkelanjutan sebagai respons terhadap tantangan perubahan iklim, pengelolaan sampah, serta ketahanan wilayah perkotaan.

Ketujuh, penguatan ekonomi lokal dan pembangunan yang inklusif melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, serta pemberian ruang yang lebih besar bagi masyarakat lokal dalam berbagai program pemerintah.

Dalam forum tersebut, salah satu isu yang banyak mendapat perhatian ialah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah pemerintah kota menilai diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam implementasinya.

Termasuk, belum dilibatkannya pemerintah daerah dalam penentuan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Usai mengikuti penutupan Rakernas APEKSI, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan forum tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional.

Menurut Munafri, berbagai isu yang dibahas selama Rakernas merupakan persoalan nyata yang dihadapi pemerintah kota di seluruh Indonesia.

Seluruh masukan tersebut kemudian dirumuskan melalui rapat pleno menjadi rekomendasi bersama yang mewakili kepentingan pemerintah kota.

"Semua hasil pembahasan para wali kota telah dirumuskan menjadi rekomendasi bersama," ujarnya.

"Nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan nasional," tambah Munafri.

Kehadiran Munafri Arifuddin bersama Aliyah Mustika Ilham pada penutupan Rakernas APEKSI menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus memperkuat kolaborasi antardaerah sekaligus mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan perkotaan.

Appi, sapaan akrab Munafri, mengatakan Rakernas APEKSI tidak hanya menjadi forum organisasi para kepala daerah, tetapi juga ruang bertukar pengalaman mengenai berbagai inovasi yang telah berhasil diterapkan di masing-masing kota.

Mulai dari digitalisasi pembayaran pajak daerah, optimalisasi pengelolaan aset daerah, hingga skema pembiayaan pembangunan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Setiap daerah memiliki pengalaman dan tantangan yang berbeda. Forum seperti ini menjadi kesempatan untuk saling belajar sehingga inovasi yang berhasil di satu kota dapat diadaptasi oleh daerah lain," katanya.

Ia menjelaskan, secara umum rekomendasi Rakernas APEKSI XVIII menitikberatkan pada penguatan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif.

APEKSI juga mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur serta dukungan terhadap berbagai program nasional tanpa membebani kemampuan keuangan daerah.

"Terdapat beberapa poin rekomendasi utama yang menjadi kesepakatan para wali kota dalam Rakernas APEKSI XVIII Tahun 2026 ini," tuturnya. (rls)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Penulis : Samsir
Berita Terbaru