Buka Bimtek SAKIP 2026, Munafri Soroti Turunnya Nilai Akuntabilitas Pemkot Makassar
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta seluruh OPD membenahi implementasi SAKIP setelah nilai akuntabilitas Pemkot Makassar menurun. Ia menegaskan SAKIP berkualitas menjadi kunci menjaga kepercayaan publik.
Jejakfakta.com, MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyoroti penurunan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Makassar. Kondisi tersebut dinilai menjadi alarm bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk segera memperkuat akuntabilitas kinerja demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Hal itu disampaikan Munafri saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) SAKIP Tahun 2026 yang diselenggarakan Inspektorat Kota Makassar di Hotel Claro, Senin (6/7/2026).
Menurut wali kota yang akrab disapa Appi itu, SAKIP tidak boleh dipandang hanya sebagai kewajiban administratif. Lebih dari itu, SAKIP merupakan instrumen penting untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus menjadi indikator kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Baca Juga : Sekolah Pulau Sangkarrang Jadi Sorotan, Makassar Usulkan 79 Sekolah untuk Revitalisasi
"SAKIP adalah alat ukur bagaimana akuntabilitas pemerintah bisa kita jaga. Ini menjadi cerminan pola pengelolaan pemerintahan sekaligus memberikan dampak terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah," ujar Appi.
Ia menegaskan, penurunan nilai SAKIP harus menjadi bahan evaluasi bersama. Seluruh perangkat daerah diminta melakukan pembenahan, baik dari sisi penyusunan dokumen maupun sistem kerja agar menghasilkan kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Ini harus menjadi perhatian kita bersama karena akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat," tegasnya.
Baca Juga : Dispora Makassar Siapkan Nobar Piala Dunia 2026 di 15 Kecamatan, Libatkan UMKM dan PKL
Dalam arahannya, Appi juga menyoroti pentingnya kualitas perencanaan di setiap perangkat daerah. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan program pemerintah sangat ditentukan oleh perencanaan yang matang.
"Kalau perencanaannya tidak kuat, maka seluruh proses eksekusi akan berantakan. Karena itu seluruh perangkat daerah harus membangun sinergi agar setiap program benar-benar tepat sasaran dan tidak saling tumpang tindih," katanya.
Ia meminta seluruh OPD memperkuat koordinasi sehingga setiap kebijakan dan penganggaran mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Gelar Nobar Piala Dunia 2026 di 15 Kecamatan, UMKM dan PKL Jadi Prioritas
Selain itu, Appi mengingatkan bahwa pemerintah saat ini dituntut semakin responsif terhadap berbagai persoalan masyarakat di era digital. Keluhan publik harus dijawab melalui pelayanan yang cepat, komunikasi yang terbuka, serta kebijakan yang berbasis aturan dan fakta.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah bukan hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga kemampuan menghadirkan pelayanan yang berkualitas dan membangun komunikasi publik yang baik.
Pada kesempatan itu, Appi juga meminta Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terus memperkuat fungsi pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap seluruh perangkat daerah.
Baca Juga : Musda XI Golkar Sulsel Digelar 18 Juli, IAS Klaim Didukung Mayoritas DPD II
Ia mengimbau OPD tidak ragu berkonsultasi dengan Inspektorat apabila menghadapi kendala dalam pelaksanaan tugas maupun penerapan regulasi.
"Jangan menganggap berhubungan dengan Inspektorat itu sebuah aib. Justru manfaatkan pendampingan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan," pesannya.
Bimtek SAKIP 2026 diikuti seluruh kepala OPD, camat se-Kota Makassar, sekretaris perangkat daerah, serta kepala subbagian perencanaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas aparatur dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Baca Juga : Penataan Telkomas Berjalan Damai, Pedagang Bongkar Lapak Secara Mandiri
Appi berharap implementasi SAKIP yang semakin berkualitas akan berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan publik serta kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Makassar. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News