Makassar Jadi Pilot Project Digital Bansos Kemensos, Siapkan 6.000 Agen Digital
Kota Makassar ditunjuk Kemensos RI sebagai salah satu dari 40 daerah pilot project Digital Bansos. Pemkot menyiapkan 6.000 agen digital untuk mendukung pendataan berbasis aplikasi Perlinsos yang lebih akurat dan transparan.
Jejakfakta.com, MAKASSAR — Kota Makassar kembali mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat. Kali ini, Kementerian Sosial (Kemensos) RI menetapkan Makassar sebagai salah satu dari 40 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi lokasi Pilot Project Digital Bansos, sebuah program transformasi digital untuk menciptakan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan berbasis data.
Melalui program ini, proses penentuan penerima bantuan sosial tidak lagi hanya mengandalkan verifikasi manual. Sebaliknya, data masyarakat akan diproses menggunakan aplikasi Perlinsos yang dikembangkan Kemensos RI dengan berbagai indikator sosial dan ekonomi sehingga penetapan penerima bantuan dilakukan secara objektif oleh sistem.
Kepala UPT Rumah Penampungan dan Trauma Centre (RPTC) Dinas Sosial Kota Makassar, Masri Tajuddin, mengatakan terpilihnya Makassar menjadi daerah percontohan merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap kesiapan daerah dalam mengimplementasikan digitalisasi layanan perlindungan sosial.
Baca Juga : Aliyah Mustika Ilham Minta Desain RSUD Daya Tampilkan Identitas Kota Makassar
"Alhamdulillah, Kota Makassar menjadi salah satu daerah yang dipercaya untuk melaksanakan Piloting Digital Bansos," kata Masri, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, program tersebut masih berada pada tahap uji coba dan baru diterapkan di 40 daerah sebelum nantinya diperluas secara nasional.
"Ini merupakan bagian dari transformasi digital bantuan sosial yang digagas pemerintah pusat," ujarnya.
Masri menjelaskan, aplikasi Perlinsos akan menjadi instrumen utama dalam pendataan masyarakat. Petugas akan menginput berbagai indikator kesejahteraan, mulai dari kondisi rumah, daya listrik, hingga variabel sosial ekonomi lainnya yang telah ditetapkan Kemensos.
Seluruh data tersebut kemudian diolah secara otomatis oleh sistem untuk menentukan apakah seseorang layak menerima bantuan sosial.
"Melalui aplikasi Perlinsos, seluruh indikator masyarakat akan dimasukkan. Selanjutnya sistem yang menghitung dan menentukan apakah seseorang layak menerima bantuan atau tidak. Jadi, bukan lagi manusia yang menentukan, melainkan berdasarkan hasil pengolahan data di aplikasi," jelasnya.
Menurut Masri, sistem baru ini menjadi penyempurnaan dari pendataan sebelumnya yang masih mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan indikator yang lebih lengkap, pemerintah berharap berbagai persoalan terkait ketidaktepatan sasaran penerima bansos dapat diminimalkan.
"Aplikasi Perlinsos diharapkan menjadi solusi karena menggunakan lebih banyak indikator. Seluruh data akan dihitung secara otomatis sehingga penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat," katanya.
Siapkan 6.000 Agen Digital
Baca Juga : Perkuat Kurikulum Berbasis AI, Fakultas Vokasi Unhas Kirim Dosen Ikuti Pelatihan Internasional di China
Untuk mendukung implementasi program tersebut, Pemerintah Kota Makassar menargetkan pembentukan sekitar 6.000 agen digital yang akan mendampingi masyarakat dalam proses pendataan menggunakan aplikasi Perlinsos.
Seluruh agen diwajibkan memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena sistem telah terintegrasi dengan layanan administrasi kependudukan.
Saat ini, berdasarkan koordinasi Dinas Sosial bersama BKD dan Disdukcapil, lebih dari 5.000 agen telah memiliki IKD.
Baca Juga : Pendidikan Tak Kenal Usia, Pemkot Makassar Serahkan 108 Ijazah Kesetaraan kepada Warga Belajar
"Target kita sekitar 6.000 agen. Saat ini sudah lebih dari 5.000 yang memiliki IKD. Nantinya masyarakat bisa mengakses aplikasi menggunakan IKD miliknya sendiri atau mendapatkan pendampingan dari agen yang telah disiapkan," terang Masri.
Para agen berasal dari kalangan ASN, baik PNS, PPPK maupun PPPK Paruh Waktu yang berusia di bawah 40 tahun. Pelibatan ASN dilakukan untuk menjaga objektivitas pendataan sekaligus menghilangkan persepsi negatif mengenai penentuan penerima bantuan.
"Selama ini sering muncul anggapan bahwa bantuan hanya diberikan kepada keluarga RT atau lurah. Dengan melibatkan ASN, prosesnya diharapkan lebih transparan dan akuntabel," tegasnya.
Sebagai tahap awal, uji coba program telah dilaksanakan di Kelurahan Lakkang dan Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, dengan melibatkan sekitar 80 agen digital yang didampingi langsung tim Kemensos RI.
Saat ini Dinas Sosial Kota Makassar juga tengah menyusun jadwal pelatihan lanjutan agar seluruh agen siap mendampingi masyarakat.
Pada tahap awal, sasaran program difokuskan kepada masyarakat kategori desil 1 dan desil 2, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Ke depan, pendataan akan diperluas hingga mencakup seluruh warga Kota Makassar sehingga pemerintah memiliki basis data sosial yang semakin lengkap dan mutakhir.
Tata Kelola Bansos Lebih Modern
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengatakan penunjukan Makassar sebagai lokasi pilot project menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola perlindungan sosial berbasis digital.
"Kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat kepada Makassar menjadi lokasi Pilot Project Digital Bansos merupakan momentum bagi Makassar untuk menghadirkan tata kelola perlindungan sosial yang semakin modern dan berbasis data," ujarnya.
Menurutnya, digitalisasi diharapkan mampu memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak berdasarkan indikator kesejahteraan yang objektif.
"Transformasi digital ini diharapkan meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan, memperkuat transparansi, sekaligus memastikan setiap warga yang memenuhi kriteria memperoleh haknya berdasarkan data yang valid dan terintegrasi," katanya.
Selain memperkuat transformasi digital perlindungan sosial, Dinas Sosial Kota Makassar juga memastikan kesiapan menghadapi potensi bencana, termasuk musim kemarau.
Andi Bukti menyebut stok logistik kebencanaan yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama satu tahun. Persediaan tersebut berasal dari APBD Kota Makassar serta dukungan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
"Alhamdulillah, stok logistik yang kami miliki saat ini insyaallah mencukupi untuk kebutuhan selama satu tahun," tutupnya. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News