Presiden Prabowo Panggil Menteri Bahlil, Bahas PLTS 100 GW, Stok BBM Aman, dan Harga Subsidi Tetap
Melalui rangkaian program strategis yang dibahas dalam pertemuan ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas energi nasional
Jejakfakta.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (28/7/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah program strategis di sektor energi, mulai dari percepatan pemerataan akses listrik, pengembangan energi baru terbarukan (EBT), hingga penguatan ketahanan pasokan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik.
Dalam keterangannya usai pertemuan, Menteri Bahlil menuturkan bahwa salah satu program yang dibahas adalah listrik desa. Menurutnya, pelaksanaan program tersebut telah menjangkau lebih dari 1.400 desa di seluruh Indonesia dari total sekitar 11.000 desa yang sebelumnya belum memiliki akses listrik.
"Kita tahu bahwa dari total desa yang kita belum ada listrik itu ada kurang lebih sekitar 11.000 dan alhamdulillah di tahun 2025 programnya sudah selesai sekitar 1.400 lebih," jelas Menteri Bahlil di hadapan awak media.
Baca Juga : Presiden Prabowo Pimpin Rapat KSSK, Tekankan Koordinasi Jaga Stabilitas Sistem Keuangan
Terkait pengembangan energi baru terbarukan, Menteri Bahlil menyampaikan bahwa implementasi proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt akan segera memasuki tahap pembangunan melalui peluncuran groundbreaking perdana dalam waktu dekat.
"Yang kedua, kami juga membahas tentang implementasi daripada PLTS 100 gigawatt yang insyaallah dalam waktu dekat akan ditandai peluncuran groundbreaking pertama. Jadi ini langsung sudah jalan menyangkut dengan PLTS, dan tahap pertama sudah disetujui untuk bisa dilaksanakan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Menteri Bahlil memastikan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) dan LPG nasional tetap aman di tengah ketidakpastian geopolitik dunia, khususnya konflik yang masih berlangsung di kawasan Timur Tengah. Menurutnya, cadangan energi nasional masih berada di atas standar minimum yang ditetapkan.
Baca Juga : Pemerintah Resmi Luncurkan Program Mandatori Biodiesel B50, Targetkan Penghematan Devisa Rp170 Triliun
"Kami juga melaporkan tentang geopolitik peperangan yang ada di Timur Tengah yang belum selesai tapi kami menyampaikan bahwa untuk stok BBM kita dan crude insyaallah di atas standar minimum nasional, termasuk kondisi LPG," jelasnya.
Menteri Bahlil juga memastikan harga BBM dan LPG bersubsidi tetap stabil di tengah fluktuasi harga minyak dunia. Pemerintah berkomitmen untuk tidak menaikkan harga komoditas energi yang menjadi konsumsi masyarakat luas.
"Kami dapat memastikan bahwa untuk harga BBM subsidi tidak ada kenaikan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan. Jadi tidak ada kenaikan untuk BBM subsidi termasuk dalamnya adalah LPG subsidi," tuturnya.
Selain menjaga stabilitas pasokan energi nasional, pemerintah juga memastikan kebutuhan bahan bakar bagi nelayan tetap terpenuhi. Menteri Bahlil menyampaikan bahwa Presiden Prabowo secara khusus mengarahkan agar kelompok nelayan mendapat perhatian serius dalam hal akses energi.
"Bapak Presiden arahkan adalah terkait dengan BBM yang untuk nelayan, yang harus kita perhatikan betul agar mereka bisa menjalankan usahanya," tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Bahlil juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah berupaya meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan mineral, salah satunya melalui penataan sektor pertambangan agar lebih terkelola dan memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan negara.
Baca Juga : Presiden Prabowo Terima Jusuf Kalla di Istana, Bahas Percepatan Energi Bersih Rp60-70 Triliun
"Yang berikut tadi juga kami melaporkan membahas tentang penataan pertambangan dalam rangka peningkatan PNBP kita, dan alhamdulillah semuanya sudah disampaikan tadi," pungkasnya.
Melalui rangkaian program strategis yang dibahas dalam pertemuan ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas energi nasional serta memastikan seluruh kebijakan, mulai dari transisi energi terbarukan hingga pengelolaan subsidi, berjalan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat dan ketahanan ekonomi bangsa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News