WALHI Soroti Operasi Gakkum di Loeha Raya, Sebut Ada Kepentingan Vale di Balik Penangkapan Petani
WALHI Sulsel menyoroti operasi Gakkum di Loeha Raya yang berujung penangkapan tiga petani lada dan tudingan premanisme terhadap APL. WALHI menduga ada kepentingan PT Vale Indonesia.
Jejakfakta.com, MAKASSAR — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan menilai operasi Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sulawesi di Blok Tanamalia, Loeha Raya, Kabupaten Luwu Timur, tidak dapat dilepaskan dari kepentingan PT Vale Indonesia.
Operasi tersebut sebelumnya berujung pada penangkapan tiga petani lada. Di saat yang sama, Asosiasi Petani Lada (APL) Loeha Raya mendapat tudingan premanisme dari pihak Gakkum.
Kepala Divisi Perlindungan Ekosistem Esensial WALHI Sulawesi Selatan, Zulfaningsih, mengatakan pihaknya melihat adanya keterkaitan antara operasi Gakkum dan kepentingan PT Vale Indonesia di kawasan Pegunungan Lumereo.
Baca Juga : PSEL Tamalanrea Disiapkan Akhir 2026, GERAM Soroti Aspirasi Warga dan Kelayakan Lokasi
“Kami menilai bahwa operasi Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sulawesi di Tanamalia dan pendiskreditan atau upaya perusakan nama baik Asosiasi Petani Lada Loeha Raya (APL) berhubungan erat dengan kepentingan PT Vale Indonesia.”
Menurut Zulfaningsih, PT Vale disebut memiliki kepentingan untuk menghilangkan aktivitas perkebunan lada dan keberadaan petani di kawasan Tanamalia.
Ia menilai Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sulawesi semestinya memahami sejarah pengelolaan perkebunan masyarakat di Tanamalia yang telah berlangsung secara turun-temurun.
Baca Juga : Dugaan Kekerasan terhadap Pembela HAM di Luwu Timur Bergulir, Tiga Saksi Diperiksa Polda Sulsel
Alih-alih melakukan operasi yang berpotensi memicu konflik, WALHI menilai Gakkum seharusnya memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kehutanan agar masyarakat memperoleh hak pengelolaan atas perkebunan lada mereka.
“Gakkum Wilayah Sulawesi seharusnya tidak melakukan operasi yang ditentang oleh masyarakat. Seharusnya Gakkum Wilayah Sulawesi memberikan rekomendasi ke Kementerian Kehutanan untuk memberikan hak pengelolaan kepada masyarakat,” katanya.
Pertanyakan pengerahan puluhan personel
Baca Juga : Warga Takandeang Tolak Eksplorasi Logam Tanah Jarang PT Perminas, Soroti Ancaman Ruang Hidup
WALHI juga mempertanyakan orientasi operasi Gakkum di Tanamalia, terutama pengerahan puluhan personel ke Loeha Raya tanpa terlebih dahulu membuka ruang diskusi dengan masyarakat.
Menurut Zulfaningsih, reaksi warga yang mempertahankan sumber penghidupan mereka tidak semestinya langsung dikategorikan sebagai tindakan premanisme.
Ia meminta operasi tersebut dilihat secara objektif, termasuk dengan mempertanyakan latar belakang penertiban di kawasan perkebunan lada yang berada berdekatan dengan wilayah konsesi PT Vale Indonesia.
Baca Juga : Disahkan Secepat Kilat, UU Reforma Agraria Dipertanyakan: LBH Makassar Soroti Potensi Konflik Makin Panjang
“Kenapa Gakkum memobilisasi puluhan orang ke Loeha Raya tanpa berdiskusi dengan masyarakat terlebih dahulu. Menurut kami ini semua untuk kepentingan PT Vale Indonesia,” ujarnya.
WALHI bantah tudingan premanisme terhadap APL
Zulfaningsih juga membantah keras tudingan premanisme yang dialamatkan kepada APL Loeha Raya.
Baca Juga : Posko Warga Bara-Baraya Diserang, Empat Orang Luka dan Satu Mahasiswa Masih Ditahan
Ia menyebut APL merupakan wadah petani lada Loeha Raya untuk berhimpun dan memperjuangkan hak-hak mereka sebagai petani.
“Pernyataan Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sulawesi mengenai premanisme tidak benar, hoaks, dan sangat tendensius.”
Menurutnya, perjuangan petani Loeha Raya saat ini berkaitan dengan upaya mempertahankan lahan yang menjadi sumber penghidupan mereka agar tidak tergusur atau dialihfungsikan menjadi kawasan pertambangan.
Karena itu, WALHI memandang langkah masyarakat sebagai bentuk perjuangan atas hak hidup dan perlindungan terhadap mata pencaharian petani.
“Menurut kami, langkah-langkah yang ditempuh oleh masyarakat adalah perjuangan hak hidup petani, perjuangan melindungi mata pencaharian petani yang ada di Loeha.”
Empat tuntutan WALHI
Atas kondisi tersebut, WALHI Sulawesi Selatan mendesak sejumlah pihak mengambil langkah untuk mencegah konflik agraria di Loeha Raya semakin meluas.
WALHI mendesak Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sulawesi mencabut tudingan premanisme dan pernyataan negatif yang dinilai menyudutkan APL serta masyarakat Loeha Raya.
WALHI juga meminta Gakkum dan Kementerian Kehutanan menghentikan operasi yang berpotensi memicu konflik dengan petani.
Selain itu, WALHI mendesak PT Vale Indonesia mengeluarkan perkebunan lada petani Loeha Raya dari wilayah konsesinya karena kawasan tersebut merupakan sumber penghidupan masyarakat.
WALHI juga meminta Kementerian Kehutanan memberikan hak pengelolaan perkebunan lada kepada masyarakat melalui skema yang tersedia sebagai salah satu upaya mengakhiri konflik antara petani dan PT Vale Indonesia.
“Kami meminta Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sulawesi mencabut pernyataan-pernyataan yang sangat tendensius dan hoaks dan menghentikan operasi-operasi yang dapat memicu konflik dengan petani Loeha.”
“Begitu pun dengan PT Vale Indonesia, kami mendesak agar PT Vale Indonesia mengeluarkan area Tanamalia dari konsesinya. Pegunungan Lumereo adalah ruang hidup dan sumber penghidupan bagi masyarakat Loeha Raya,” tegas Zulfaningsih.
Tambang Baru Vale di blok tanamalia
PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) menjajaki kerja sama pengembangan tambang baru Tanamalia di Blok Sorowako, Sulawesi Selatan, dengan menggandeng mitra perusahaan otomotif (automaker) asal Eropa.
Dikutip dari Bloomberg Technoz, Direktur dan Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer Vale Indonesia Budiawansyah menyatakan proyek tersebut rencananya bakal terintegrasi dengan smelter hidrometalurgi berbasis high pressure acid leach (HPAL) yang membutuhkan bijih nikel limonit.
“Ini masa depan dan sedang mulai dirintis. Itu kerja sama di Blok Tanamalia. Ini sangat istimewa karena mitra kita, salah satunya adalah pabrikan kendaraan terkemuka dari Eropa,” kata Budiawansyah dalam Grand Seminar Hipmi, Kamis (6/8/2026).
Dalam bahan paparan yang ditayangkan, pengembangan tambang tersebut sedang dalam tahap studi front end loading (FEL) tahap II yang melingkupi; penyusunan feasibility study (FS), keekonomian, teknis pengembangan, operasional, legal, serta aspek environmental, social, and governance (ESG).
Sementara itu, proyek smelter HPAL-nya bakal dibangun bersama mitra dan saat ini sedang tahap pemilihan mitra.
Lebih lanjut, Blok Tanamalia merupakan bagian dari izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Vale Indonesia yang meliputi subblok IUPK Loeha, Lemo-Lemo, dan Lingkona dengan luas 13.556 hektare (ha).
Blok Tanamalia juga berada di kawasan hutan Sorowako dengan izin eksplorasi lanjutan seluas 17.239 ha. Area Tanamalia mencakup desa loeha dan sebagian kecil desa Rante Angin, Luwu Timur.
Dijelaskan bahwa jika kandungan nikel cukup memadai maka konstruksi bakal dilakukan mulai 2027—2028 dan penambangan dimulai paling cepat 2031.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News