Kinerja Lurah Disorot, Appi: Ada yang Sehat tapi Tidak Mau Bekerja
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyoroti kinerja lurah. Ia meminta lurah aktif melayani warga, memantau kebersihan, dan bekerja secara terukur.
Jejakfakta.com, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan peringatan keras kepada jajaran lurah agar tidak mengabaikan tugas pelayanan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.
Munafri menegaskan, lurah merupakan pejabat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, seorang lurah dituntut aktif turun ke lapangan, mengetahui persoalan warga, sekaligus memastikan kondisi lingkungan tetap terjaga.
"Lurah lebih tahu kondisi masyarakat di lapangan karena dekat dengan lingkungan sekitar. Sehingga pantau wilayah dan sosialisasi program," kata Munafri, Jumat (28/8/2026).
Baca Juga : Munafri Buka Makassar Cooperative Expo 2026, Dorong Koperasi Jadi Penggerak Ekonomi Rakyat
Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah kebersihan lingkungan. Munafri meminta lurah tidak hanya menunggu laporan dari bawahannya, tetapi secara langsung memantau kondisi kanal, persampahan, dan lingkungan di wilayahnya.
Menurutnya, keberadaan lurah di tengah masyarakat penting untuk memastikan berbagai persoalan dapat diketahui dan ditangani lebih cepat.
Namun, Munafri mengaku menerima laporan mengenai adanya lurah yang dinilai belum menjalankan tugas secara maksimal. Bahkan, terdapat laporan lurah yang lebih banyak menghabiskan waktu di luar kantor dibandingkan menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Dorong Pembaruan Tata Kelola Aset Daerah, Perkuat Akuntabilitas Pemerintah
"Saya mendapatkan laporan, ada lurah yang lebih banyak nongkrong di warkop daripada di kantornya. Itu ada," tegasnya.
Munafri mengatakan, persoalan kinerja lurah juga tidak selalu berkaitan dengan kemauan untuk bekerja. Ia mengakui terdapat lurah yang mengalami kendala kesehatan sehingga tidak mampu menjalankan tugas secara optimal.
"Lurah yang sakit, tolong juga disampaikan kepada saya. Karena banyak kinerja yang belum maksimal. Ada lurah yang tidak bisa bekerja karena kondisi fisik," ujarnya.
Baca Juga : Layanan Publik Digital Antar Wali Kota Appi Raih Penghargaan Pemimpin Daerah Award 2026
Namun, kondisi tersebut, kata Munafri, harus dibedakan dengan pejabat yang secara fisik sehat tetapi tidak memiliki kemauan untuk menjalankan tugas.
"Ada juga lurah yang sehat, tapi memang tidak mau bekerja? Ada. Ada juga lurah lebih banyak di warkop daripada di kantornya, ada," tuturnya.
Ia bahkan menyebut terdapat laporan mengenai lurah yang lebih banyak mengurus kepentingan bisnis pribadi dibandingkan menjalankan tugas pemerintahan.
Baca Juga : Makassar Jadi Tuan Rumah Rakernas ASKLIN 2026, Aliyah: Momentum Perkuat Kolaborasi Kesehatan dan Pariwisata
"Ada juga lurah lebih banyak urus bisnisnya daripada urus kantornya, ada. Dan laporannya tidak sedikit," sambung Munafri.
Lurah Diminta Turun Pantau Wilayah
Munafri menegaskan, lurah tidak boleh hanya mengandalkan laporan bawahan. Mereka harus turun langsung untuk melihat kondisi wilayah dan berinteraksi dengan masyarakat.
Baca Juga : Pemkot Makassar Gelar Maulid Akbar Pesisir di Paotere, Ustaz Das’ad Latif Jadi Penceramah
"Lurah harus sudah turun pantau lingkungan, sampah dan sapa warga. Lurah itu yang lebih dekat dengan kondisi masyarakat. Kalau tidak begitu, susah juga nanti," tegasnya.
Ia menilai, tugas lurah bukan sekadar menjalankan rutinitas administrasi pemerintahan. Lurah memiliki tanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan program kelurahan, melakukan pemberdayaan masyarakat, memastikan pelayanan publik berjalan, serta menjaga ketenteraman wilayah.
Untuk memastikan tugas tersebut berjalan, Pemkot Makassar akan menyiapkan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja lurah.
"Kita akan rancang sebuah sistem di mana fungsi-fungsi pengawasan terhadap lurah ada di daerah yang akan terus memberikan pressure kepada lurah untuk mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diturunkan oleh pemerintah," jelasnya.
Munafri menegaskan, evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap lurah benar-benar bekerja dan hasil kerjanya dapat terlihat oleh masyarakat.
"Saya tidak mau salah-salah lagi untuk memastikan supaya benar-benar lurah ada kerjanya," katanya.
Camat Diminta Objektif Menilai Lurah
Selain mengevaluasi lurah, Munafri meminta camat melakukan penilaian secara objektif terhadap kinerja lurah di wilayah masing-masing.
Ia mengingatkan agar evaluasi tidak dijadikan alat untuk menjatuhkan pejabat karena persoalan pribadi.
"Kalau lurahnya jelek, kasih jelek supaya ada alasan kita untuk mengganti. Tapi jangan juga kalau bagus dikasih jelek karena dendam, karena sisi dendam pribadi. Enggak boleh juga seperti itu," pesan Appi.
Menurutnya, lurah yang memang memiliki kinerja buruk harus diberikan penilaian sesuai fakta. Sebaliknya, lurah yang bekerja baik juga harus mendapatkan penilaian yang sesuai.
Munafri juga membuka kemungkinan mengambil tindakan lebih tegas terhadap lurah yang terus-menerus bermasalah dengan camat maupun atasannya. Namun, ia meminta seluruh proses pembinaan dan evaluasi dilakukan secara profesional.
Kegiatan Warga Jangan Jadi Alasan Tarik Dana Berlebihan
Dalam kesempatan tersebut, Munafri turut mengingatkan jajaran kecamatan dan kelurahan terkait pelaksanaan berbagai kegiatan masyarakat.
Ia tidak mempersoalkan kegiatan masyarakat selama dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran. Namun, kegiatan tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi lurah untuk mencari pembiayaan secara berlebihan dari masyarakat.
"Kita berharap agar kegiatan tidak dijadikan alasan bagi lurah untuk mencari pembiayaan kepada masyarakat secara berlebihan," imbuhnya.
Munafri juga meminta setiap kegiatan masyarakat dimanfaatkan sebagai momentum edukasi mengenai pengelolaan sampah.
Sebelum kegiatan dimulai, masyarakat diharapkan diberikan sosialisasi sederhana mengenai pemilahan sampah organik dan nonorganik serta pentingnya menjaga kebersihan lokasi acara.
"Di setiap acara, tolong sudah dihadirkan selalu sosialisasi terhadap pembersihan sampah. Sebelum kita mulai, nanti disampaikan ini sampah organik, ini nonorganik, ini harus bersih," jelasnya.
Ia tidak ingin kegiatan masyarakat justru meninggalkan persoalan baru berupa tumpukan sampah.
Lurah Diminta Promosikan Layanan Digital Pemkot
Selain kebersihan, Munafri meminta jajaran kecamatan dan kelurahan aktif memperkenalkan berbagai inovasi dan layanan digital Pemerintah Kota Makassar kepada masyarakat, termasuk Creative Hub dan aplikasi Lontara Plus.
Menurutnya, setiap kegiatan pemerintah maupun masyarakat dapat menjadi ruang untuk memberikan informasi mengenai program dan layanan yang dapat dimanfaatkan warga.
Di sisi lain, pengawasan kebersihan harus dilakukan secara rutin, bukan hanya ketika terdapat kegiatan atau agenda pemerintahan.
Munafri mengingatkan masih terdapat potensi warga membuang sampah sembarangan, termasuk pada malam hari di lokasi-lokasi yang sepi.
"Lurah yang ada di wilayah kalian menjadi rutinitas yang harus dijalankan secara baik. Setiap pagi bagaimana kondisi-kondisi ini tetap bisa terjaga," katanya.
Karena itu, ia meminta aparat kecamatan dan kelurahan melakukan pengawasan lingkungan secara konsisten.
Munafri menegaskan, tugas utama pemerintah di tingkat wilayah bukan hanya menyelesaikan administrasi atau mengejar target angka, tetapi memastikan pelayanan benar-benar dirasakan masyarakat.
Evaluasi terhadap lurah akan terus dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, mulai dari kinerja dan kehadiran, kemampuan menjalankan program, respons terhadap persoalan warga, hingga kontribusi dalam menjaga kebersihan dan ketertiban wilayah.
"Yang saya mau pastikan adalah bagaimana semua lurah benar-benar bekerja dan kegiatan kerjanya bisa dilihat," pungkas Munafri. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News