161 Titik Dilayani Air Bersih, Pemkot Makassar Siapkan Sumur Bor untuk Solusi Jangka Panjang

Jejakfakta.com, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus memperkuat operasi Tanggap Darurat Bencana (TDB) Kekeringan dengan memperluas distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak.

Sejalan dengan instruksi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, BPBD Kota Makassar menyiapkan pelayanan distribusi air bersih pada 161 titik yang tersebar di sejumlah wilayah terdampak kekeringan.

Kepala BPBD Kota Makassar, Dr. Fadli Tahar, mengatakan berdasarkan data rencana distribusi per hari ini, terdapat 13.573 kepala keluarga (KK) dengan total 33.641 jiwa yang menjadi sasaran pelayanan air bersih.

Baca Juga : Wali Kota Appi Raih Penghargaan Nasional, Komitmen Pemerataan Pendidikan hingga Kepulauan

"Data distribusi per hari ini meningkat sangat drastis, yaitu 13.573 kepala keluarga dengan total 33.641 jiwa yang menjadi sasaran layanan berdasarkan data pada titik-titik distribusi," kata Fadli Tahar, Kamis (10/9/2026).

Ia menjelaskan, cakupan distribusi saat ini telah menjangkau sejumlah kecamatan, yakni Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Tallo, Ujung Tanah, Panakkukang, Bontoala, dan Kecamatan Makassar.

Menurutnya, penyebaran titik pelayanan hampir merata di sejumlah kelurahan pada kecamatan-kecamatan tersebut.

Baca Juga : Wali Kota Makassar Kenalkan dan Ajak Mahasiswa Baru Manfaatkan Fasilitas MCH dan Lontara Plus

Kebutuhan air bersih tidak hanya ditemukan di kawasan permukiman, tetapi juga perumahan, rumah susun sederhana sewa (rusunawa), hingga kawasan padat penduduk.

"Jadi hari ini kita menyalurkan 161 titik. Atau 14.451 rumah, atau 13.573 KK. Total jiwa itu 33.641 jiwa yang terdata di kami untuk penyaluran per hari ini," jelasnya.

Fadli menyebut tingginya jumlah penerima menunjukkan kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat seiring kondisi kekeringan yang masih berlangsung.

Baca Juga : Distribusi Air Bersih di Makassar Tembus 3.802 KK, Respons Cepat Pemkot Kian Diperluas

Salah satu wilayah dengan jumlah penerima cukup besar berada di Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, yang berdasarkan data rencana distribusi mencatat sekitar 1.000 jiwa penerima pelayanan.

Sejumlah titik lainnya di Kecamatan Tallo, Panakkukang, Biringkanaya, dan Tamalanrea juga mencatat jumlah keluarga dan jiwa yang membutuhkan pasokan air dalam jumlah signifikan.

Untuk memperkuat sistem distribusi di semua wilayah, BPBD Makassar juga menyiapkan tandon air di sejumlah lokasi.

Baca Juga : Solusi Krisis Air Bersih, Wali Kota Appi Kerahkan Mobil Tangki ke 175 Titik dan Siapkan 18 SPAM

Fadli mengatakan hingga saat ini terdapat 114 tandon yang telah disuplai dari rencana distribusi ke 173 titik tandon.

"Jadi kita menyiapkan, hari ini sampai saat ini sudah ada 114 tandon yang kita suplai di titik-titik, dari total 173 titik yang akan kita suplai," terangnya.

Menurut Fadli, keberadaan tandon menjadi bagian penting dalam sistem pelayanan karena berfungsi sebagai perpanjangan tangan distribusi air kepada masyarakat.

Baca Juga : Wali Kota Makassar Tawarkan Makassar Jadi Hub Produk Indonesia Timur ke Pasar Tiongkok

Dengan pola tersebut, air yang didistribusikan menggunakan armada tangki dapat ditampung terlebih dahulu sebelum disalurkan kepada warga di sekitar titik pelayanan.

BPBD juga melakukan pemetaan kebutuhan pendukung di lapangan.

Sejumlah lokasi tercatat membutuhkan mesin dan selang panjang, sementara titik lainnya telah disiapkan atau masih membutuhkan tandon tambahan.

"Pada prinsip kami sederhana, air harus sampai kepada warga yang membutuhkan. Karena itu, data titik distribusi ini terus diperbarui berdasarkan laporan asesmen dari para anggota," tegasnya.

Fadli mengatakan jumlah titik distribusi masih sangat mungkin bertambah ke depannya.

Hal itu menyesuaikan hasil asesmen dan laporan lapangan karena kondisi kekeringan yang berlangsung cukup panjang.

"Jumlah titik ini bisa jadi bertambah karena seiring dengan kekeringan yang cukup panjang ini sampai saat ini masih terus berlanjut," katanya.

Lebih lanjut, BPBD Makassar juga menyederhanakan mekanisme pelaporan bagi masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih.

Ia mengimbau warga tidak perlu melapor secara individual jika mengalami kesulitan mendapatkan air.

Masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan tersebut melalui RT, RW, atau Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana) di wilayah masing-masing.

"Setiap warga yang bisa melaporkan tentang ini yaitu boleh RT, RW, atau Kaltana. Kami menganggap bahwa itu bisa menjadi lebih sederhana," jelasnya.

Menurut dia, mekanisme pelaporan secara kolektif melalui RT, RW, dan Kaltana akan memudahkan pemerintah melakukan verifikasi sekaligus memetakan kebutuhan secara lebih terukur.

Laporan tersebut kemudian dapat diteruskan kepada pemerintah melalui sejumlah kanal, termasuk layanan darurat 112, Lontara Plus, maupun hotline BPBD Makassar.

Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi hotline darurat 112 atau nomor layanan 08155112112. Masyarakat juga dapat mengakses formulir melalui tautan yang disediakan BPBD.

"Artinya, kalau setiap warga yang langsung, bisa jadi menjadi tidak terkondisi. Jadi kami berharap warga yang di wilayahnya ada, bisa melapor ke RT-nya, RW-nya, atau Kaltana setempat, sehingga nanti mereka yang melapor ke kami," ujarnya.

Ia menegaskan penanganan kekeringan di Kota Makassar dilakukan secara terpadu dan berada dalam satu komando Pemerintah Kota Makassar.

Penanganan kekeringan, kata Fadli, tidak mungkin dilakukan BPBD seorang diri.

Distribusi air bersih membutuhkan dukungan lintas perangkat daerah, instansi, TNI, relawan, dunia usaha, hingga pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Sejumlah unsur yang terlibat antara lain Damkarmat, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah kecamatan dan kelurahan, TNI, relawan, serta BBWS Pompengan Jeneberang.

Dukungan juga datang dari sejumlah perusahaan yang turut membantu melalui penyediaan armada truk maupun tenaga untuk memperkuat operasi distribusi.

"Masalah kekeringan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus dilakukan secara kolaboratif, secara bersama-sama, karena ini persoalan kita, persoalan Kota Makassar," tegas Fadli.

Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memastikan cakupan pelayanan dapat terus diperluas, terutama di tengah meningkatnya jumlah titik yang membutuhkan pasokan air.

BPBD secara berkala melakukan evaluasi terhadap titik distribusi, kapasitas armada, ketersediaan sumber air, tandon, selang, mesin, serta berbagai peralatan pendukung lainnya.

Fadli mengatakan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi) telah menginstruksikan agar penanganan bencana kekeringan dilakukan dengan prinsip respons cepat.

Menurutnya, BPBD menjadi salah satu garda terdepan bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan kebutuhan dasar selama status darurat kekeringan berlangsung.

"Pak Wali selalu katakan bahwa kita harus respons cepat dalam setiap bencana kekeringan," tuturnya.

"Artinya, untuk penanganan kekeringan ini BPBD garda terdepan bersama semua stakeholder dengan status darurat kekeringan Makassar, kita harus mengawal ini sampai kekeringan berakhir," sambung Fadli.

Dia menegaskan pemerintah tidak ingin masyarakat menunggu hingga kondisi semakin sulit untuk mendapatkan air bersih.

Selama status tanggap darurat berlangsung, distribusi air bersih terus dilakukan dan titik pelayanan akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Bagi BPBD, distribusi air bersih bukan sekadar kegiatan bantuan darurat, tetapi merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi kekeringan.

"161 titik hari ini bukan sekadar angka. Di balik setiap titik terdapat keluarga, warga, dan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi," kata Fadli.

Sumur Bor untuk Solusi Jangka Panjang

Selain penanganan darurat melalui distribusi air bersih, Pemerintah Kota Makassar juga mulai menyiapkan langkah jangka panjang agar persoalan kekeringan tidak terus bergantung pada distribusi air menggunakan armada tangki.

Fadli mengatakan Wali Kota Munafri Arifuddin telah mengarahkan Dinas Pekerjaan Umum untuk menyiapkan pembangunan sumur bor dalam di sejumlah wilayah yang membutuhkan.

Menurut Fadli, keberadaan sumur bor dalam diharapkan dapat mendukung ketersediaan sumber air sekaligus memperkuat sistem penyediaan air minum (SPAM) di wilayah terdampak.

"Pak Wali juga mengakomodir itu dengan untuk jangka panjangnya memerintahkan Dinas PU untuk membuat sumur bor dalam," jelasnya.

Ia menilai langkah tersebut penting agar sejumlah kawasan nantinya memiliki sumber air yang lebih mandiri.

"Pada saat tersuplai SPAM-SPAM di daerah-daerah yang titik ini, mereka bisa mandiri. Jadi air bisa terproduksi oleh mereka sendiri tanpa masalah," katanya.

BPBD Makassar memastikan operasi TDB Kekeringan akan terus bergerak mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dengan prinsip cepat datang, tepat sasaran, dan air sampai kepada warga.

Dengan kombinasi penanganan darurat dan pembangunan infrastruktur sumber air, Pemkot Makassar berharap persoalan kekeringan dapat ditangani secara lebih berkelanjutan.

"Masalah kekeringan ini bisa kita atasi, mungkin tahun-tahun selanjutnya sudah bisa kita atasi sendiri," pungkasnya. (rls)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News