Antrean BBM Makassar Mulai Terurai, Munafri Desak Pertamina Segera Kembalikan Aktivitas Warga ke Kondisi Normal

Jejakfakta.com, MAKASSAR — Antrean panjang di sejumlah SPBU Kota Makassar mulai terurai. Namun, Pemerintah Kota Makassar meminta kondisi tersebut tidak membuat penanganan persoalan distribusi BBM melambat.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pertamina, dan pihak terkait agar penyaluran BBM segera kembali normal. Menurutnya, masyarakat tidak boleh terlalu lama berada dalam situasi yang penuh pembatasan.

Hal itu disampaikan Munafri saat mengikuti Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi pada SPBU se-Sulawesi Selatan di Baruga Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026).

Baca Juga : Polda Sulsel Ungkap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi, 12 Kendaraan Roda Empat Diamankan

Rapat tersebut dipimpin Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan dihadiri Forkopimda Sulsel, para bupati dan wali kota se-Sulsel, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulsel Deni Sukendar, perwakilan SKK Migas, serta para pemilik SPBU di Kota Makassar.

Forum tersebut menjadi ruang evaluasi untuk melihat perkembangan penyaluran BBM dalam beberapa hari terakhir sekaligus menentukan langkah penanganan agar persoalan antrean tidak kembali mengganggu aktivitas masyarakat.

Munafri menyebut langkah yang dilakukan pemerintah mulai memperlihatkan hasil. Salah satu tandanya adalah antrean di sejumlah SPBU Makassar yang perlahan berkurang.

Baca Juga : Hadiri Monev BBM Bersubsidi, Bupati Talenrang Sebut Ketersediaan di Gowa Berangsur Lancar

“Apa yang menjadi upaya kita beberapa hari ini sudah mulai memperlihatkan hasil yang baik,” ujar Munafri.

Hampir Semua SPBU Dimaksimalkan

Untuk mengurai kepadatan, Pemkot Makassar telah memaksimalkan pelayanan di hampir seluruh SPBU. Penambahan jam operasional dan tenaga pelayanan juga dilakukan untuk mempercepat proses pengisian BBM bagi masyarakat.

Baca Juga : Wawali Makassar Aliyah Mustika Ilham Buka Forum Kemitraan Penanggulangan HIV, TBC dan Malaria

Sejumlah kebijakan khusus turut diterapkan, mulai dari pembelajaran daring, work from home (WFH), pengaturan jadwal pengisian BBM, hingga permintaan penambahan kuota kepada pemerintah pusat.

“Makassar sudah memaksimalkan hampir semua SPBU, menambah jam operasional dan juga menambah tenaga. Terima kasih juga kepada pemilik SPBU,” katanya.

Namun, bagi Munafri, langkah-langkah tersebut tidak boleh menjadi kondisi permanen. Seiring antrean yang mulai mereda, kebijakan khusus yang diterapkan perlu dievaluasi agar aktivitas masyarakat dapat segera kembali berjalan seperti biasa.

Baca Juga : Munafri Suarakan Kepentingan Ojol, Usul Relaksasi Aturan Ganjil-Genap Saat Pengisian BBM di SPBU

Soroti Disparitas Harga BBM

Dalam rapat tersebut, Munafri juga menyoroti persoalan disparitas harga BBM.

Menurutnya, perbedaan harga antarkomoditas BBM yang cukup jauh turut memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat. Sebagian warga kemudian memilih beralih ke jenis BBM yang harganya lebih murah.

Baca Juga : Usai Bertemu Appi, Pertamina Janji Tingkatkan Pelayanan SPBU dan Urai Antrean lewat Buffer Zone 24 Jam

Kondisi itu, kata Munafri, perlu menjadi bagian dari evaluasi Pertamina. Pola konsumsi masyarakat di lapangan seharusnya dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebutuhan dan penyesuaian pasokan.

Ia berharap disparitas harga BBM dapat dikaji secara lebih menyeluruh sehingga persoalan distribusi tidak hanya dilihat dari sisi pasokan, tetapi juga dari perubahan pola konsumsi masyarakat.

Munafri: Jangan Terlalu Lama dalam Situasi Darurat

Munafri juga meminta agar penanganan persoalan BBM dilakukan dengan cepat. Menurutnya, berbagai regulasi khusus yang diberlakukan untuk mengurai antrean harus memiliki batas waktu dan dievaluasi secara berkala.

Pasalnya, pembatasan tersebut mulai bersinggungan langsung dengan aktivitas warga.

Siswa saat ini masih harus mengikuti pembelajaran daring, bahkan di tengah musim ujian. Di sisi lain, pengemudi ojek online (ojol) memiliki kebutuhan mobilitas yang tinggi dan dapat mengalami kesulitan jika pengisian BBM harus mengikuti ketentuan tertentu, termasuk pola ganjil-genap.

Karena itu, Munafri meminta kondisi normal segera dikembalikan begitu situasi distribusi BBM memungkinkan.

“Ini kita butuh masuk ke dalam kondisi yang normal untuk memastikan bahwa proses ini sudah bisa berjalan normal lagi, dan kita harus menentukan tenggat waktu supaya ini tidak berlangsung terlalu lama,” tegasnya.

Bagi Pemkot Makassar, mulai meredanya antrean menjadi sinyal positif. Namun, pekerjaan berikutnya adalah memastikan pasokan dan pelayanan BBM benar-benar stabil sehingga masyarakat tidak lagi harus menyesuaikan aktivitas sehari-hari dengan kondisi di SPBU. (rls)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News