Dua Penghargaan Kemendagri untuk Makassar, Appi Janji Perkuat Layanan Dasar hingga Kepulauan
Pemkot Makassar meraih dua penghargaan Kemendagri 2026 untuk program tiga juta rumah dan akses pendidikan. Makassar mendapat 300 unit rumah dan Rp1,5 miliar.
Jejakfakta.com, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar meraih dua penghargaan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Claro Makassar, Jumat (18/9/2026) malam.
Dua penghargaan tersebut diberikan untuk kategori Implementasi Program Tiga Juta Rumah dan Akses terhadap Layanan Pendidikan.
Pada kategori Implementasi Program Tiga Juta Rumah, Makassar meraih posisi terbaik pertama dan mendapatkan dukungan untuk 300 unit rumah.
Baca Juga : Cegah Sengketa Tanah Berujung ke Pengadilan, Pemkot Makassar Perluas Klinik Konflik ke Sembilan Kecamatan
Sementara pada kategori Akses terhadap Layanan Pendidikan, Makassar menempati posisi terbaik kedua dan memperoleh apresiasi sebesar Rp1,5 miliar.
Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemberian apresiasi tersebut merupakan bagian dari skema insentif fiskal kepada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah indikator kinerja pemerintah daerah.
Menurut Tito, ajang tersebut juga menjadi ruang untuk melihat capaian pemerintah daerah dalam menjalankan program dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.
Baca Juga : Wali Kota Appi Dekatkan Pelayanan, Dukcapil Bermalam di Pulau Terluar Layani Warga
“Dan juga ini menjadi bukti malam ini bahwa cukup banyak kepala-kepala daerah yang bagus-bagus,” kata Tito.
Ia berharap insentif fiskal yang diterima pemerintah daerah dapat digunakan untuk memperkuat program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Bagi yang sudah dapat, manfaatkan anggaran tersebut, pertahankan prestasinya,” lanjut Tito.
Baca Juga : Konservasi RTH TPA Tamangapa Berlanjut, Wali Kota Makassar dan Kapolda Sulsel Tanam 100 Tabebuya
Fokus pada layanan dasar
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan dua penghargaan tersebut menjadi apresiasi terhadap kinerja Pemkot Makassar dalam memastikan layanan dasar dapat diakses masyarakat, khususnya di sektor perumahan dan pendidikan.
“Pelayanan yang dilakukan pemerintah untuk memastikan layanan-layanan dasar itu bisa sampai dengan baik ke masyarakat,” kata Munafri seusai menerima penghargaan.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Hadiri Rakor Kemendagri-KPK, Perkuat Komitmen Pencegahan Korupsi
Munafri mengatakan capaian tersebut akan menjadi dorongan bagi Pemkot Makassar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, terutama di wilayah yang menghadapi tantangan akses.
Salah satu perhatian pemerintah kota adalah layanan pendidikan di kawasan kepulauan.
“Bagaimana mengelola pendidikan yang ada di pulau terpencil, memperhatikan tenaga-tenaga pendidik, infrastruktur pendidikan. Ini yang harus kita genjot untuk memastikan layanan ini benar-benar bisa diterima manfaatnya oleh masyarakat yang ada di Kota Makassar,” jelasnya.
Baca Juga : Kado HUT ke-419 Makassar, DPPKB Raih Penghargaan Terbaik I Nasional 2026
Di sektor perumahan, Munafri menjelaskan dukungan untuk 300 unit rumah yang diterima Pemkot Makassar akan diarahkan pada program bedah rumah sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak.
“Itu 300 unit adalah bedah rumah,” katanya.
Tak berhenti pada dua kategori
Selain mempertahankan capaian pada sektor perumahan dan pendidikan, Munafri mengatakan Pemkot Makassar akan terus memperkuat pelayanan dasar lainnya.
Dua sektor yang turut menjadi perhatian adalah pengelolaan lingkungan melalui gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) serta peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
“Pemerintah Kota Makassar terus akan meningkatkan pola-pola pelayanan yang ada. Tadi ada tentang gerakan ASRI. Ya kita akan mencoba bagaimana kita mengelola lingkungan yang ada di Kota Makassar. Yang lain juga harus ditingkatkan,” ujarnya.
Dengan demikian, dua penghargaan tersebut tidak hanya menjadi capaian administratif bagi Pemkot Makassar, tetapi juga menjadi dorongan untuk memperluas pelayanan dasar, termasuk menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan dan kelompok yang masih menghadapi keterbatasan akses. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News