Demi Mempertahankan Kebun, Tiga Warga Enrekang Dituntut 6 Bulan Pidana Pengawasan
Tiga warga Enrekang dituntut 6 bulan pidana pengawasan usai terlibat aksi penghadangan aktivitas tambang. Mereka akui pemukulan, tetapi tetap menolak tambang.
Jejakfakta.com, ENREKANG — Perkara tiga warga yang terlibat dalam aksi penolakan rencana aktivitas pertambangan di Kabupaten Enrekang memasuki tahap pembacaan nota pembelaan. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Enrekang, Selasa (22/9/2026), para terdakwa menyampaikan alasan di balik tindakan penghadangan yang berujung pada perkara pidana.
Ketiga terdakwa, Ardi, Ilham, dan Jasmin, sebelumnya dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan pidana pengawasan selama enam bulan dengan syarat. Mereka dinilai terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 262 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 jo. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang perbuatan kekerasan secara terang-terangan atau di muka umum dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang.
Dalam nota pembelaannya, tim kuasa hukum menempatkan perkara tersebut dalam konteks yang lebih luas, yakni penolakan warga terhadap rencana aktivitas pertambangan CV Hadaf Karya Mandiri yang dinilai berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat.
Baca Juga : Lima Kali Menang di Pengadilan, Warga Wawonii Masih Terancam Tambang Harita
Tim KOBAR Makassar melalui Mirayati Amin menilai tuntutan JPU tidak cukup mempertimbangkan rangkaian peristiwa sebelum aksi penghadangan. Menurutnya, para terdakwa bersama warga lingkar tambang sebelumnya telah melakukan protes dan penolakan terhadap rencana pertambangan.
“Dalam surat tuntutan, penuntut umum mendelegitimasi upaya-upaya para terdakwa dalam memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat dari rencana aktivitas pertambangan,” ujar Mirayati.
Ia mengatakan, perkara tersebut semestinya tidak hanya dilihat dari peristiwa penghadangan, tetapi juga dari rangkaian protes warga yang berlangsung sebelumnya.
Baca Juga : Munafri-Aliyah Dorong Pendidikan PAUD Berkarakter dan Peduli Lingkungan
Menurut tim pendamping, persoalan tersebut berkaitan dengan ruang hidup warga yang mencakup tanah, lingkungan, rumah, serta kebun yang menjadi sumber kehidupan keluarga.
Akui Pemukulan, Tak Menyesal Tolak Tambang
Dalam persidangan, ketiga terdakwa mengakui perbuatan yang diuraikan dalam tuntutan JPU. Mereka menyatakan memahami bahwa kekerasan terhadap orang tidak dapat dibenarkan.
Baca Juga : WALHI Sulsel Desak Prabowo Hentikan Karhutla di Kalimantan, Kualitas Udara Memburuk
Namun, para terdakwa menjelaskan bahwa tindakan tersebut terjadi dalam situasi ketika mereka berupaya mempertahankan wilayah perkebunan warga dari aktivitas pengambilan sampel yang berkaitan dengan rencana pertambangan.
Jasmin, terdakwa III, mengaku menyesali tindakan pemukulan yang dilakukannya. Ia menyebut peristiwa tersebut merupakan kali pertama dirinya melakukan pemukulan.
“Saya menyesali melakukan pemukulan, karena ini pertama kalinya saya memukul orang. Tapi, kalau terkait keterlibatan dalam aktivitas penolakan tambang saya tidak pernah menyesalinya,” tegas Jasmin dalam persidangan.
Menurut para terdakwa, pengalaman banjir yang sebelumnya pernah menyeret rumah dan hewan ternak turut memengaruhi kekhawatiran warga terhadap aktivitas pertambangan. Rencana pertambangan tersebut disebut berkaitan dengan wilayah di dua kecamatan, yakni Enrekang dan Cendana.
Kuasa Hukum Soroti Hak Pejuang Lingkungan
Tim kuasa hukum terdakwa juga mengutip Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal tersebut mengatur perlindungan bagi setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Baca Juga : Mediasi Gugatan Polusi Udara Bantaeng Dipersoalkan, Warga Soroti Ketidakhadiran Pihak Perusahaan
Kuasa hukum berpendapat perlindungan tersebut perlu dipertimbangkan dalam perkara yang dihadapi ketiga terdakwa.
Nurwahidah, salah satu anggota tim kuasa hukum, mengatakan fakta persidangan menurut pihaknya tidak menunjukkan adanya niat sejak awal dari para terdakwa untuk melakukan kekerasan.
“Jika didasarkan pada fakta-fakta persidangan, keterangan saksi yang dihadirkan, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa para terdakwa memiliki niat untuk melakukan perbuatan kekerasan,” kata Nurwahidah.
Menurutnya, tindakan tersebut terjadi sebagai respons kemarahan terhadap pihak perusahaan yang disebut menerobos masuk ke perkebunan warga. Sebelumnya, kata dia, Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang Enrekang telah memasang baliho larangan di lokasi tersebut.
Meski demikian, tim kuasa hukum juga menyatakan memahami bahwa pihak yang menjadi korban dalam perkara tersebut memiliki hak untuk memperoleh keadilan.
Minta Hakim Pertimbangkan Prinsip Kehati-hatian
Selain Pasal 66 UU PPLH, pembelaan juga menyoroti prinsip kehati-hatian atau precautionary principle dalam perlindungan lingkungan.
Tim pendamping terdakwa berpendapat bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha atau kegiatan tidak semestinya menjadi alasan untuk mengabaikan langkah-langkah pencegahan terhadap potensi pencemaran atau kerusakan lingkungan.
Dalam perkara ini, kuasa hukum kemudian mengajukan prinsip in dubio pro natura, yakni prinsip yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai pertimbangan ketika terdapat keraguan dalam perkara lingkungan hidup.
Persidangan tersebut dihadiri puluhan warga dari Dusun Baba, Osso, Leoran, Riso, dan Bakka.
Perkara kini memasuki tahap setelah pembacaan nota pembelaan. Sementara itu, tuntutan JPU terhadap ketiga terdakwa tetap berupa pidana pengawasan selama enam bulan dengan syarat.
Putusan terhadap Ardi, Ilham, dan Jasmin selanjutnya akan menjadi bagian penting dari proses hukum perkara tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News