DPRD Makassar Bahas APBD-P 2026, Appi Siapkan Tender Dini Proyek Strategis Mulai Januari 2027

Jejakfakta.com, MAKASSAR — DPRD Kota Makassar mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 setelah Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan nota keuangan dalam rapat paripurna, Jumat (25/9/2026).

Dalam rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sipakatau Lantai 2 Kantor Wali Kota Makassar itu, Munafri alias Appi memaparkan perubahan struktur pendapatan, belanja, pembiayaan, hingga sejumlah program prioritas pemerintah kota.

Rapat tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar serta jajaran perangkat daerah Pemerintah Kota Makassar. Penyampaian nota keuangan menjadi bagian dari tahapan pembahasan APBD-P 2026 antara eksekutif dan legislatif.

Baca Juga : Fraksi PKS DPRD Makassar Apresiasi Kinerja Munafri, Ekonomi Tumbuh 7,04 Persen

Munafri mengatakan perubahan APBD tidak hanya dimaksudkan untuk menyesuaikan angka anggaran, tetapi memastikan program yang dibiayai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kita memastikan bahwa anggaran perubahan (APBD-P) yang kita susun itu benar-benar bisa menjadi program yang bermanfaat buat masyarakat,” ujar Munafri.

Ia juga menekankan pentingnya DPRD dan pemerintah kota melakukan pengawasan bersama terhadap penggunaan anggaran.

Baca Juga : Tak Mau Tunggu Maret, Munafri Genjot Tender Dini Proyek Strategis Mulai Januari 2027

“Untuk memastikan kegiatan ini bersama-sama dengan legislatif, penggunaan anggaran ini terkontrol dan diawasi dengan baik,” katanya.

Menurut Munafri, kerja sama antara eksekutif dan legislatif menjadi penting karena ruang fiskal pemerintah kota terbatas. Karena itu, program dan kegiatan yang masuk dalam APBD-P harus dipilih berdasarkan skala prioritas.

Pendapatan Turun, Belanja Naik

Baca Juga : Transformasi Digital Makassar Berbuah Penghargaan TP2DD Terbaik 2026

Dalam nota keuangan yang disampaikan kepada DPRD, pendapatan daerah pada Rancangan Perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp4,56 triliun lebih.

Angka tersebut turun sekitar Rp128 miliar atau 2,75 persen dibandingkan target dalam APBD Pokok 2026 sebesar Rp4,69 triliun lebih.

Sementara belanja daerah justru direncanakan mencapai Rp5,26 triliun lebih, atau meningkat sekitar Rp90 miliar atau 1,76 persen dibandingkan APBD Pokok 2026 sebesar Rp5,17 triliun.

Baca Juga : Wawali Makassar Aliyah Mustika Ilham Terima Kunjungan Pemprov NTB, Bahas Perlindungan Pekerja Rentan

Dengan struktur tersebut, terdapat defisit sekitar Rp699,85 miliar. Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025.

Pembiayaan netto dalam APBD-P 2026 direncanakan sebesar Rp699,85 miliar lebih, meningkat sekitar Rp219 miliar atau 45,80 persen dibandingkan target pembiayaan netto dalam APBD Pokok 2026 sebesar Rp480 miliar.

Munafri menyebut penerimaan tersebut bersumber dari SiLPA 2025 berdasarkan hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025. Angka SiLPA Rp699,85 miliar sebagai sumber pembiayaan defisit juga menjadi salah satu poin utama yang disampaikan dalam laporan mengenai rapat paripurna tersebut.

Baca Juga : Pemkot Makassar Perkuat Anggaran dan Armada, Warga Diminta Pilah Sampah dari Rumah

Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD-P 2026 direncanakan sebesar Rp2,27 triliun lebih, turun sekitar Rp57 miliar atau 2,47 persen dibandingkan target APBD Pokok sebesar Rp2,32 triliun lebih.

Pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp2,228 triliun lebih, turun sekitar Rp137 miliar atau 5,80 persen dibandingkan target APBD Pokok sebesar Rp2,365 triliun lebih.

Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp65 miliar lebih, yang sebelumnya belum dianggarkan dalam APBD Pokok 2026.

Pada sisi belanja, belanja operasi direncanakan sebesar Rp4,33 triliun lebih, meningkat sekitar Rp146 miliar atau 3,49 persen.

Sementara belanja modal direncanakan sebesar Rp919 miliar lebih, turun sekitar Rp55 miliar atau 5,68 persen dibandingkan APBD Pokok 2026 sebesar Rp975 miliar.

Belanja tidak terduga tetap dianggarkan sebesar Rp15 miliar.

Tujuh Prioritas APBD-P

Pemerintah Kota Makassar mengarahkan perubahan APBD 2026 pada tujuh kebijakan prioritas.

Pertama, peningkatan daya saing ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja.

Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Ketiga, pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan.

Keempat, pengembangan pusat inovasi, seni budaya dan pariwisata.

Kelima, penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta penegakan ketertiban umum.

Keenam, peningkatan akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas, sekaligus memperkuat pembangunan kepemudaan dan olahraga.

Ketujuh, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Munafri mengatakan keterbatasan ruang fiskal menjadi pertimbangan dalam menentukan program yang masuk dalam prioritas anggaran.

“Keterbatasan ruang fiskal membuat kita harus bijak memilih program dan kegiatan prioritas. Namun dengan semangat kebersamaan antara eksekutif dan legislatif, saya percaya bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk berbuat yang terbaik,” kata Munafri.

DPRD Diminta Kawal Percepatan Proyek 2027

Selain membahas struktur APBD-P 2026, Munafri menyampaikan rencana pemerintah kota mempercepat pelaksanaan sejumlah proyek strategis pada 2027.

Salah satu proyek yang kembali dimasukkan dalam perencanaan adalah penataan dan pembangunan kawasan Karebosi. Proyek tersebut disebut belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan sehingga pemerintah kota menyiapkan kembali perencanaannya untuk tahun depan.

“Maka dari itu, kita membuat satu perencanaan baru. Insyaallah tahun depan Karebosi akan jalan,” ujar Munafri. Pernyataan mengenai rencana baru penataan Karebosi juga telah dilaporkan dalam pemberitaan terkait paparan APBD-P tersebut.

Untuk mempercepat pelaksanaan, Pemkot Makassar menyiapkan skema tender dini bagi sejumlah kegiatan yang telah memiliki kesiapan perencanaan.

Dengan skema tersebut, pemerintah kota menargetkan proyek yang sudah siap tidak perlu menunggu hingga memasuki Maret untuk mulai berjalan.

“Nah, ini kita akan memulai juga dengan beberapa kegiatan yang kita laksanakan secara tender dini. Jadi tidak menunggu lagi bulan tiga baru ada kegiatan, bulan satu sudah bisa jalan,” kata Munafri.

Ia menyebut sejumlah proyek strategis, termasuk kegiatan dengan waktu pelaksanaan panjang atau multiyears, dipersiapkan untuk skema tersebut.

“Jadi, setelah selesai anggarannya, langsung digenjot lagi di bulan Januari 2027,” tegasnya.

Rencana tender dini ini menjadi bagian yang akan berjalan setelah proses penganggaran dan pembahasan bersama DPRD Makassar selesai. Pemerintah kota berharap proyek yang telah memenuhi kesiapan perencanaan dapat langsung memasuki tahap pelaksanaan pada awal 2027.

Dengan demikian, pembahasan APBD-P 2026 tidak hanya berkaitan dengan perubahan postur anggaran tahun berjalan, tetapi juga menjadi pijakan untuk menyiapkan pelaksanaan sejumlah program pembangunan pada 2027.

Munafri berharap pembahasan lebih lanjut bersama DPRD Makassar dapat berjalan secara kolaboratif sekaligus memastikan penggunaan anggaran tetap terkontrol dan diarahkan pada kebutuhan masyarakat.

“Sehingga kerja sama antara eksekutif dan legislatif ini memang harus berjalan dengan baik,” tuturnya.

Ia menutup penyampaian nota keuangan dengan menegaskan arah pembangunan Makassar menuju kota yang lebih maju, inklusif dan berdaya saing.

“Makassar hari ini adalah Makassar yang sedang tumbuh, dan Makassar esok adalah Makassar yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing,” pungkasnya. (rls)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News