DPRD Makassar Sahkan APBD Perubahan 2026 Rp5,26 Triliun, Ada Potensi Saving Rp50 Miliar

Jejakfakta.com, MAKASSAR — DPRD Kota Makassar bersama Pemerintah Kota Makassar resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5,26 triliun.

Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Makassar, Rabu (30/9/2026). Besaran APBD Perubahan tersebut meningkat dibandingkan APBD Pokok 2026 yang berada di kisaran Rp5,1 triliun.

Selain perubahan struktur anggaran, Pemkot Makassar mencatat potensi penghematan atau saving sekitar Rp50 miliar dari sejumlah program yang diperkirakan tidak terealisasi sepenuhnya hingga akhir tahun anggaran.

Baca Juga : Pemkot Makassar Kaji Pembangunan Kantong Parkir, Kawasan Balai Kota Jadi Prioritas

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, penyesuaian anggaran dalam APBD Perubahan diarahkan untuk memastikan program pemerintah tetap menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

"Terutama pada sektor pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi, hingga perlindungan kelompok rentan," kata Munafri, Kamis (1/10/2026).

Menurut Munafri, perubahan anggaran tidak semata-mata dilihat dari naik atau turunnya nominal belanja. Pemerintah, kata dia, lebih menekankan kesiapan program dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Baca Juga : Oikos Earth Lirik Gas Metana TPA Tamangapa untuk Carbon Credit hingga Bio-CNG

Sejumlah sektor pelayanan dasar tetap menjadi perhatian, antara lain infrastruktur, air minum, drainase, persampahan, serta program pemberdayaan masyarakat.

Pada sektor infrastruktur, alokasi Program Pengembangan Sistem Drainase meningkat dari sekitar Rp50,87 miliar menjadi Rp56,33 miliar.

Sementara Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum meningkat dari sekitar Rp19,46 miliar menjadi Rp24,96 miliar.

Baca Juga : APBD Perubahan Makassar Rp5,26 Triliun Disahkan, Appi Prioritaskan Layanan Dasar dan Kebutuhan Warga

Penguatan anggaran juga mencakup sektor persampahan, termasuk penanganan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa serta pengembangan sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.

Munafri menegaskan, penurunan Belanja Modal secara keseluruhan tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya perhatian terhadap pembangunan infrastruktur.

"Kegiatan yang paling mendesak, siap dilaksanakan, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat tetap menjadi prioritas," ujarnya.

Baca Juga : Sapa Pengemudi Gojek, Munafri Tekankan Pentingnya Cek Kesehatan dan Jaminan Sosial

Ia juga memastikan setiap program dalam APBD Perubahan memiliki keterkaitan antara alokasi anggaran, target kinerja, lokasi pelaksanaan, dan penerima manfaat.

Pendekatan tersebut diterapkan, antara lain, pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pemkot Makassar menargetkan pemberdayaan sebanyak 2.000 unit usaha mikro melalui pendataan dan koordinasi, serta 1.000 unit usaha yang melaksanakan kemitraan.

Baca Juga : Munafri-Aliyah Hadiri Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026

"Sementara rasio kewirausahaan pemuda kita targetkan mencapai 17,75 persen," kata Munafri.

Program pemberdayaan tersebut diarahkan untuk menjangkau keluarga berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, pekerja informal, pemuda, perempuan dan anak, penyandang disabilitas, hingga masyarakat pesisir dan kepulauan.

Pada sektor perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan, pemerintah menetapkan sejumlah indikator kinerja. Salah satunya penanganan 100 persen anak korban kekerasan yang menjadi sasaran pelayanan.

Penguatan perlindungan sosial dan peningkatan akses ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas juga masuk dalam sasaran program.

Sementara bagi masyarakat pesisir dan kepulauan, pelayanan kesehatan diperkuat melalui operasional ambulans laut, dukungan tenaga medis dan paramedis, serta pemeriksaan kesehatan terpadu oleh dokter spesialis sebanyak empat kali dalam setahun.

"Untuk masyarakat pesisir dan kepulauan, pelayanan kesehatan kita perkuat melalui operasional ambulans laut, dukungan tenaga medis dan paramedis, serta pemeriksaan kesehatan terpadu," jelasnya.

Program Urban Farming juga diarahkan sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan sekaligus pemanfaatan lahan perkotaan.

Pemkot Makassar menargetkan pembentukan kelompok Urban Farming di 15 lokasi yang didukung pengadaan bibit dan peralatan.

Munafri mengatakan, pelaksanaan APBD juga akan menjadi perhatian setelah anggaran disahkan. Pemerintah akan memperkuat monitoring terhadap progres belanja, baik Belanja Modal maupun Belanja Barang dan Jasa.

Pemantauan meliputi kesiapan dokumen perencanaan, proses pengadaan, realisasi fisik, hingga realisasi keuangan.

"Kegiatan yang telah memiliki kesiapan akan didorong untuk dilaksanakan lebih awal, sedangkan kegiatan yang memerlukan penyesuaian akan dikendalikan agar tidak menimbulkan penumpukan pada akhir tahun," ujarnya.

Pemkot Makassar juga mendorong pelaksanaan tender dini untuk tahun anggaran berikutnya. Langkah tersebut diharapkan membuat proyek strategis yang telah siap dari sisi perencanaan dapat mulai dikerjakan sejak awal 2027.

Di sisi lain, alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Perubahan 2026 tetap dipertahankan sekitar Rp15 miliar, sama dengan APBD Pokok 2026.

Anggaran tersebut disiapkan untuk mengantisipasi penanganan bencana, kondisi darurat, maupun kebutuhan mendesak yang berpotensi terjadi di Kota Makassar.

Munafri menegaskan, efisiensi anggaran tidak dilakukan dengan mengurangi pelayanan masyarakat tanpa kajian. Efisiensi diarahkan melalui pengendalian belanja umum, penajaman kegiatan, serta pemilihan program berdasarkan tingkat kesiapan dan dampaknya.

"Keberhasilan anggaran bukan diukur dari besarnya angka, tetapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat," tegasnya.

Dengan telah disahkannya APBD Perubahan 2026, pelaksanaan anggaran selanjutnya akan menjadi perhatian bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Makassar untuk memastikan program yang telah ditetapkan dapat direalisasikan sesuai target.

"Kita ingin setiap kebijakan anggaran membawa perubahan yang nyata, terukur, dan berkelanjutan untuk mewujudkan Kota Makassar yang semakin maju, inklusif, aman, dan berkelanjutan," pungkasnya. (rls)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News