Dampingi Wali Kota di Reses Komisi VII DPR RI, Kadispar Makassar Ikuti Pembahasan Penguatan UMKM

Jejakfakta.com, MAKASSAR – Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin, mendampingi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (9/10/2026).

Kunjungan tersebut menjadi forum penyerapan aspirasi sekaligus pembahasan berbagai persoalan pembangunan daerah, khususnya penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri kecil menengah (IKM), serta akses pembiayaan bagi pelaku usaha.

Kehadiran Achmad Hendra dalam agenda tersebut menjadi bagian dari keterlibatan Pemerintah Kota Makassar dalam pembahasan isu-isu strategis yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi daerah.

Baca Juga : Semarak HUT Makassar ke-419, Warga Bisa Nikmati Promo Gojek Lewat Lontara+

Dalam pertemuan bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, menyoroti perlunya penguatan peran perusahaan besar dalam mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah di sekitarnya.

Ia mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri mengatur kewajiban perusahaan besar untuk melakukan pendampingan terhadap IKM melalui skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

“Kita berharap perusahaan industri itu jangan besar sendirian, tapi besar untuk membesarkan juga industri kecil menengah,” ujar Hendry.

Baca Juga : Wali Kota Appi Dekatkan Pelayanan, Dukcapil Bermalam di Pulau Terluar Layani Warga

Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak cukup hanya berupa bantuan modal atau fasilitas, tetapi juga harus disertai pendampingan agar pelaku usaha mampu meningkatkan kapasitas dan memperluas pasar hingga ke tingkat internasional.

Selain persoalan pendampingan industri, Hendry juga menyoroti kendala akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sejumlah pelaku UMKM dinilai masih kesulitan memperoleh pembiayaan perbankan karena terkendala persyaratan administrasi dan kelayakan kredit.

“Banyak sekali UMKM kita tidak lolos BI checking karena tidak bankable. Pemerintah harus hadir, harus ada jaminan dan pendampingan,” tegasnya.

Baca Juga : Konservasi RTH TPA Tamangapa Berlanjut, Wali Kota Makassar dan Kapolda Sulsel Tanam 100 Tabebuya

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menekankan pentingnya keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap pelaku UMKM lokal, terutama dalam menghadapi persaingan dengan ekspansi ritel modern.

Menurutnya, pengembangan UMKM membutuhkan ruang usaha yang memadai serta standardisasi agar produk dan kapasitas pelaku usaha lokal semakin meningkat.

“Kita selalu bicara tentang UMKM, tapi (sulit) kalau mereka tidak ada tempat, ruang yang dibuatkan memang khusus. Maka untuk menjalankan UMKM keberpihakan, yang pertama memang harus ada standardisasi upgrade,” ungkap Andi.

Baca Juga : Wali Kota Makassar Hadiri Rakor Kemendagri-KPK, Perkuat Komitmen Pencegahan Korupsi

Ia juga mendorong adanya kebijakan pemerintah pusat untuk mengatur ekspansi ritel modern agar tidak semakin menyulitkan keberlangsungan usaha masyarakat, termasuk pelaku usaha di kawasan perdesaan.

Melalui forum tersebut, berbagai masukan terkait penguatan UMKM diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam menciptakan ekosistem usaha yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.(rls)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News