Oplos Gas LPG Subsidi di Makassar, Pria Raup Untung Rp55,2 Juta dalam Tiga Bulan

Jejakfakta.com, MAKASSAR - Bisnis pengoplosan gas LPG subsidi 3 kilogram menjadi gas nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berhasil dibongkar polisi. Seorang pria berinisial AA diduga meraup keuntungan hingga Rp55,2 juta dari praktik ilegal tersebut.

Modus yang dijalankan pelaku terbilang sederhana. Gas subsidi yang dibeli dari sejumlah pangkalan dan toko campuran dipindahkan ke tabung berukuran lebih besar menggunakan alat transfer khusus. Gas hasil oplosan itu kemudian dijual kepada masyarakat dan warung-warung.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulsel Kombes Taufik Herdiansyah Zeinardi mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat pada 8 September 2026.

Baca Juga : Pengamat Unhas: Ketokohan IAS Jadi Magnet Politisi dan Kepala Daerah Dekati Golkar Sulsel

Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya menangkap AA di sebuah lokasi yang diduga menjadi tempat pengoplosan gas di BTP Blok F Nomor 447, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Makassar, pada Senin (9/11/2026) sekitar pukul 11.30 Wita.

"Kami mendapat informasi bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana minyak dan gas bumi dan perlindungan konsumen," kata Taufik, Selasa (10/11/2026).

Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku menjalankan bisnis ilegal tersebut sejak Agustus 2026. Ia membeli LPG subsidi 3 kilogram dari sejumlah pangkalan dan toko campuran dengan harga Rp19 ribu hingga Rp20 ribu per tabung.

Baca Juga : Hari Ketiga Pencarian Pendaki 15 Tahun di Lembah Ramma, Tim SAR Perluas Penyisiran ke Tiga Sektor

Pelaku juga mendapatkan tabung gas subsidi dari toko campuran dengan harga sekitar Rp25 ribu.

Dalam menjalankan aksinya, AA menggunakan alat transfer gas dan ember hitam berisi es batu untuk membantu proses pemindahan isi gas. Tabung LPG 3 kilogram diposisikan terbalik di atas, sedangkan tabung berukuran lebih besar diletakkan di bagian bawah.

Setelah proses pemindahan selesai, pelaku menimbang tabung berukuran besar untuk memastikan berat gas sesuai dengan ukuran yang akan dijual.

Baca Juga : HJG ke-706, Gowa Hadirkan UMKM Expo hingga Layanan Kesehatan Gratis

"Jadi dia akan mengukur berapa tabung yang belum berisi, setelah diisi akan disesuaikan dengan berat sesuai dengan ukuran berat gasnya," jelas Taufik.

Pelaku diketahui menjalankan aksinya seorang diri selama sekitar 20 hari setiap bulan. Proses pengoplosan tidak dilakukan setiap hari karena seluruh pekerjaan dikerjakan sendiri.

Gas hasil oplosan kemudian dipasarkan menggunakan mobil pikap kepada masyarakat umum dan warung-warung.

Baca Juga : Tinjau Situs Sejarah Bungung Barania, Bupati Gowa Siapkan Pengembangan Wisata Budaya

Untuk tabung ukuran 5,5 kilogram, pelaku menjualnya seharga Rp100 ribu dengan keuntungan sekitar Rp60 ribu per tabung. Sementara tabung ukuran 12 kilogram dijual seharga Rp200 ribu dengan keuntungan sekitar Rp120 ribu per tabung.

Dari bisnis ilegal tersebut, AA ditaksir telah mengantongi keuntungan mencapai Rp55,2 juta.

"Yang bersangkutan sudah mendapat keuntungan sebesar Rp55.200.000," ungkap Taufik.

Baca Juga : Ekonomi Makassar Tumbuh 7,04 Persen, Appi: Pembangunan Harus Dirasakan Semua Warga

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Didik mengatakan, polisi turut menyita sejumlah barang bukti dari lokasi pengoplosan.

Barang bukti tersebut meliputi 100 tabung LPG subsidi ukuran 3 kilogram, enam tabung ukuran 5,5 kilogram, dan 21 tabung ukuran 12 kilogram.

Polisi juga mengamankan dua unit timbangan, 13 alat transfer gas, satu unit mobil pikap, serta 50 segel tabung berwarna putih dan kuning.

"Barang bukti yang berhasil kami amankan, ada 100 buah tabung gas 3 kg, kemudian 6 buah tabung gas 5,5 kg, 21 buah tabung gas 12 kg, 2 timbangan, kemudian 13 alat transfer gas, dan 1 unit kendaraan mobil, serta 50 segel tabung," tutur Didik.

Atas perbuatannya, AA dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Pelaku juga dijerat Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Ancaman hukuman maksimal 6 tahun, serta Pasal 62 ayat 1 juncto Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun dan juga denda sebesar Rp60 miliar," pungkas Didik. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News