Praperadilan Ditolak, Status Tersangka Eks Pj Gubernur Sulsel di Kasus Bibit Nanas Rp60 Miliar Tetap Sah

Jejakfakta.com, MAKASSAR – Upaya mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, untuk menggugurkan status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar kandas. Pengadilan Negeri (PN) Makassar menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukannya terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan.

Putusan tersebut sekaligus membuat penetapan kembali Bahtiar sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBUN) Sulsel Tahun Anggaran 2024 tetap sah.

Hakim Tunggal PN Makassar, Arwana, membacakan putusan perkara Nomor 50/Pid.Pra/2026/PN Mks dalam sidang di PN Makassar, Senin (9/11/2026).

Baca Juga : Kejati Sulsel Usut 8 Kasus Dugaan Korupsi, dari Mafia Alsintan Rp243,6 Miliar hingga Pokir DPRD Bone

Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa ruang lingkup praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 sampai Pasal 164 KUHAP, putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015, serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 terbatas pada pengujian aspek formil tindakan aparat penegak hukum.

Dengan demikian, dalil Bahtiar yang menyatakan kepala daerah tidak bertanggung jawab atau tidak terlibat langsung dalam kegiatan pengadaan bibit nanas tidak menjadi objek pemeriksaan praperadilan.

Hakim menilai persoalan mengenai keterlibatan seseorang dalam tindak pidana telah memasuki ranah pembuktian materi pokok perkara yang harus diuji dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Baca Juga : Hampir Setahun Buron, Dirut Perusahaan Tambang Nikel di Makassar Ditangkap Terkait Dugaan Penggelapan Pajak

Hakim Nilai Kejati Penuhi Syarat Dua Alat Bukti Baru

Mengenai keberatan pemohon terhadap penggunaan alat bukti, hakim menilai Bahtiar tidak mampu menguraikan secara jelas alat bukti mana yang diperoleh secara tidak sah.

Hakim juga menegaskan bahwa penilaian terhadap kekuatan atau bobot alat bukti merupakan bagian dari pemeriksaan pokok perkara. Sepanjang belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan alat bukti dalam penyidikan sebelumnya tidak sah, alat bukti tersebut tetap dapat digunakan.

Baca Juga : Mantan Direktur RSUD Syekh Yusuf Dijebloskan ke Penjara, MA Vonis 2 Tahun Penjara dalam Kasus Dana JKN

Mengacu pada Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2016 serta keterangan ahli hukum pidana Prof. Dr. Hibnu Nugroho dan Dr. Makkah HM dalam persidangan, hakim menjelaskan bahwa penilaian terhadap alat bukti keterangan saksi yang pernah diperiksa sebelumnya bertumpu pada substansi keterangan yang baru, bukan semata-mata pada orang yang memberikan keterangan.

Dalam perkara ini, hakim menyimpulkan Kejati Sulsel telah memenuhi persyaratan minimal dua alat bukti baru yang sah dan berbeda sebelum kembali menetapkan Bahtiar sebagai tersangka.

Hakim juga menolak keberatan mengenai tidak dicantumkannya rincian hak-hak tersangka dalam surat penetapan tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (3) KUHAP.

Baca Juga : Aniaya Junior hingga Tewas di Asrama Polda Sulsel, Eks Polisi Divonis 15 Tahun Penjara

Pertimbangannya, hak-hak tersebut secara faktual telah disampaikan penyidik kepada pemohon saat menjalani pemeriksaan. Karena itu, tidak dicantumkannya secara tertulis dalam surat penetapan tersangka tidak serta-merta membatalkan keabsahan penetapan tersebut.

Sementara itu, keberatan pemohon mengenai penyebutan namanya dalam surat dakwaan perkara lain juga dinilai tidak memiliki dasar hukum.

Kejati Sulsel Siapkan Pelimpahan Perkara

Baca Juga : MA Batalkan Vonis Bebas, Eks Direktur RSUD Syekh Yusuf Dihukum 3 Tahun Penjara

Menanggapi putusan tersebut, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, menyampaikan apresiasi atas putusan hakim yang menolak seluruh permohonan praperadilan Bahtiar Baharuddin.

Menurut Soetarmi, putusan tersebut menunjukkan bahwa tindakan penyidikan dan penetapan kembali tersangka oleh tim penyidik bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara pidana.

"Putusan penolakan permohonan praperadilan hari ini membuktikan bahwa seluruh tindakan penyidikan dan penetapan tersangka kembali terhadap Saudara BB oleh Tim Penyidik Pidsus Kejati Sulsel telah dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sah menurut hukum acara pidana dengan dukungan lebih dari dua alat bukti baru yang sah," ujar Soetarmi di Makassar, Senin (9/11/2026).

Soetarmi juga mengapresiasi tim jaksa kuasa termohon yang dinilai telah mempertahankan argumentasi hukum selama proses persidangan praperadilan berlangsung.

Setelah putusan tersebut, Kejati Sulsel akan memfokuskan penyelesaian berkas perkara pokok Bahtiar Baharuddin agar dapat segera dilimpahkan ke tahap penuntutan.

"Pasca-putusan praperadilan ini, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel akan segera fokus merampungkan pemberkasan perkara pokok atas nama Tersangka BB agar dapat secepatnya dilimpahkan ke tahap penuntutan dan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar guna menguji materi pokok perkaranya," tutup Soetarmi.

Dengan ditolaknya praperadilan tersebut, proses hukum terhadap Bahtiar Baharuddin kini berlanjut ke tahap penyelesaian penyidikan dan pemberkasan. Adapun pembuktian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana serta keterlibatan tersangka akan diuji dalam persidangan pokok perkara di Pengadilan Tipikor Makassar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News