Punya Potensi Besar, Pemkab Lutim Matangkan Penataan Kawasan Transmigrasi Mahalona
Pemkab Luwu Timur mematangkan penataan Kawasan Transmigrasi Mahalona melalui penyusunan RDTR untuk mendorong investasi dan pengembangan ekonomi wilayah.
Jejakfakta.com, LUWU TIMUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur mulai mematangkan arah penataan ruang Kawasan Transmigrasi Mahalona, Kecamatan Towuti, melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Dokumen tersebut akan menjadi acuan dalam mengarahkan pertumbuhan kawasan, pengembangan ekonomi pedesaan, sektor tanaman pangan, hingga penataan aset agar lebih terencana dan sesuai dengan potensi wilayah.
Pembahasan ini dilakukan melalui Konsultasi Publik (KP) I RDTR dan Focus Group Discussion (FGD) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan Transmigrasi Mahalona yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Luwu Timur, Selasa (10/11/2026).
Baca Juga : Bupati Irwan Cari Solusi Air Bersih, Embung Atue Disiapkan Layani Lima Desa
Kegiatan tersebut dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Luwu Timur, Dr. Ramadhan Pirade, didampingi Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Murti Ningrum.
Turut hadir perwakilan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, para camat, kepala desa, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Dalam pembahasan tersebut, penyusunan RDTR diarahkan untuk merumuskan struktur ruang, pola ruang, dan peraturan zonasi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan Kawasan Transmigrasi Mahalona. Perencanaan ini juga diintegrasikan dengan KLHS untuk memastikan pembangunan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup.
Baca Juga : Bupati Irwan Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor untuk Pacu Ekonomi dan Tekan Kemiskinan Luwu Timur
Sekda Luwu Timur, Ramadhan Pirade, menjelaskan bahwa penyusunan RDTR Kawasan Transmigrasi Mahalona merupakan bagian dari bantuan teknis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Menurutnya, keberadaan RDTR penting untuk memberikan kepastian arah pembangunan, terlebih kawasan Mahalona berada di jalur lintas provinsi yang memiliki potensi besar untuk terus berkembang.
"Melalui RDTR ini, kita ingin memastikan pembangunan di kawasan Mahalona memiliki arah dan pedoman yang jelas. Apalagi, wilayah ini berada di jalur lintas provinsi sehingga perlu ditata dengan baik agar pengembangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi kawasan," ujar Ramadhan.
Baca Juga : Hari Pahlawan ke-81, Bupati Luwu Timur Ajak Pemuda Lanjutkan Nilai Perjuangan
Ia menambahkan, dokumen RDTR nantinya juga menjadi instrumen penting untuk mendukung kemudahan perizinan dan menarik investasi. Selain itu, dokumen tersebut akan menjadi acuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Mahalona. (sumber: ikp-humas/kominfo-sp)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News