Koalisi Indonesia Timur Minta Hasyim Berhenti Berdagang Karbon dan Berburu Investasi di COP 31
Koalisi Indonesia Timur meminta Hasyim Djojohadikusumo berhenti berburu investasi dan memperdagangkan karbon di COP 31. Pemerintah didesak fokus pada perlindungan hutan dan transisi energi berkeadilan.
Jejakfakta.com, ANTALYA — Koalisi Indonesia Timur untuk Transisi Energi Berkeadilan dan Berkelanjutan mengkritik langkah pemerintah Indonesia selama penyelenggaraan COP 31 di Antalya.
Koordinator Sekretariat Koalisi Indonesia Timur, Muhammad Al Amin, meminta Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hasyim Djojohadikusumo, berhenti menjual hutan, memperdagangkan karbon, dan berburu investasi atas nama aksi iklim.
Dalam keterangannya, Amin menilai langkah pemerintah Indonesia di COP 31 tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan COP 30. Delegasi Indonesia yang dipimpin Hasyim Djojohadikusumo dinilai lebih menyerupai pedagang dan tenaga pemasaran yang menjajakan komoditas iklim.
Baca Juga : Saling Lempar Kewenangan, Warga Tamalanrea Tolak PLTSa: Jangan Jadikan Permukiman Tumbal Proyek
“Jujur, sangat memalukan melihat delegasi Indonesia di COP 31 tahun ini yang hanya mencari uang, investasi, dan berdagang dari krisis iklim. Sangat disayangkan karena pemerintah Indonesia terus-menerus menawarkan hutan Indonesia kepada negara-negara Utara dan perusahaan-perusahaan untuk memperoleh uang dan investasi,” ujar Amin.
Menurut Amin, utusan khusus presiden bersama sejumlah menteri yang hadir di COP 31 seolah hanya membawa satu misi, yakni pulang dengan membawa uang, investasi, serta pembeli karbon.
Ia menilai tidak ada agenda serius untuk membicarakan perlindungan dan pemulihan hutan serta lahan bersama masyarakat adat dan masyarakat lokal, khususnya di Kawasan Timur Indonesia.
“Saya sangat yakin bahwa Pak Hasyim dan seluruh delegasi pemerintah Indonesia datang ke COP 31 hanya untuk berdagang karbon dan mencari investor. Tidak ada dalam agenda mereka membicarakan mekanisme pendanaan iklim, perlindungan hutan dan laut, apalagi percepatan pengakuan masyarakat dan hutan adat sebagaimana janji pemerintah di COP 30 di Belém,” tegas Amin.
Amin menjelaskan, kehadiran Koalisi Indonesia Timur di COP 31 membawa harapan agar pemerintah Indonesia memanfaatkan posisi strategisnya sebagai negara tropis dan kepulauan.
Indonesia, menurut dia, seharusnya membangun solidaritas dengan negara-negara Selatan untuk mendesak negara kaya dan perusahaan industri agar bertanggung jawab mendanai aksi iklim di seluruh dunia, terutama di negara-negara Selatan yang kaya sumber daya alam.
Baca Juga : Gagal Bertemu Manajemen Genting Oil, Marga Ateta Tuntut Kepastian Penyelesaian Tanah Ulayat
Dengan demikian, pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama melindungi serta memulihkan hutan dan laut, khususnya di Kawasan Timur Indonesia yang turut menghadapi dampak krisis iklim.
“Seharusnya sebagai pemerintah negara tropis dan kepulauan, Pemerintah Indonesia datang dengan desakan yang kuat kepada negara-negara industri untuk meminta pertanggungjawaban mereka atas perubahan iklim. Negara mereka menjadi sangat kaya karena industrinya memperoleh keuntungan besar dari eksploitasi sumber daya alam di negara berkembang sehingga menyebabkan krisis iklim seperti saat ini,” jelas Amin.
Lebih lanjut, Amin mengatakan Hasyim dan delegasi pemerintah Indonesia seharusnya menggunakan forum COP 31 untuk melakukan diplomasi dengan China, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Utara lainnya.
Baca Juga : Oikos Earth Lirik Gas Metana TPA Tamangapa untuk Carbon Credit hingga Bio-CNG
Menurutnya, perusahaan-perusahaan dari negara tersebut saat ini terlibat dalam pengolahan nikel di Indonesia Timur. Karena itu, pemerintah Indonesia seharusnya mendesak negara-negara tersebut agar mendorong perusahaan mereka mengganti pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dengan energi terbarukan.
“Harapan masyarakat di Indonesia Timur kepada Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hasyim Djojohadikusumo, adalah agar meminta pemerintah dan perusahaan China, Jepang, dan Korea, termasuk Eropa, merealisasikan komitmen mereka untuk menghentikan pembangunan PLTU industri dan mulai menggantinya dengan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan,” ungkap Amin.
Karena itu, Koalisi Indonesia Timur meminta delegasi pemerintah Indonesia berhenti memosisikan diri sebagai penjual hutan dan energi demi mengejar uang serta investasi.
Baca Juga : Disahkan Secepat Kilat, UU Reforma Agraria Dipertanyakan: LBH Makassar Soroti Potensi Konflik Makin Panjang
Menurut Amin, konferensi iklim seharusnya dimanfaatkan sebagai ruang diplomasi untuk membahas solusi konkret dan memperkuat aksi menghadapi krisis iklim, bukan sekadar menjadi ajang transaksi karbon dan perburuan investasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News