DPRD Makassar Beri Catatan Anggaran 2027, Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Jadi Prioritas
DPRD Makassar memberikan catatan terhadap KUA-PPAS 2027, mulai dari pemanfaatan SiLPA hingga anggaran pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
Jejakfakta.com, MAKASSAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar memberikan sejumlah catatan terhadap rancangan anggaran Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2027. Salah satu perhatian utama DPRD adalah memastikan alokasi belanja daerah berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Catatan tersebut disampaikan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027, sekaligus penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.
Rapat yang dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham bersama pimpinan dan anggota DPRD Makassar itu berlangsung di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam.
Baca Juga : 15 Kecamatan di Makassar Bakal Terintegrasi Digital, Munafri Bidik Pembenahan Sistem Angkutan Sampah
Mewakili Banggar DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh perangkat daerah.
"Lewat rapat paripurna ini, kami dari Banggar DPRD Makassar menyampaikan rekomendasi atas hasil pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2027 bersama TAPD dan perangkat daerah," ujarnya, Senin (16/11/2026).
Dalam rekomendasinya, Banggar menilai rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) 2027 secara prinsip telah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2026.
Baca Juga : Pemkot Jaga Program Prioritas 2027, Anggaran Harus Berdampak pada Kesejahteraan Warga
Meski demikian, DPRD memberikan sejumlah catatan terhadap penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), khususnya menyangkut efektivitas belanja, ketepatan alokasi anggaran, serta optimalisasi program prioritas masing-masing perangkat daerah.
Banggar mengingatkan agar penyesuaian belanja yang dilakukan pemerintah daerah tidak semata-mata berorientasi pada efisiensi anggaran. Setiap pengurangan maupun pergeseran alokasi harus mempertimbangkan kebutuhan faktual masyarakat dan urgensi program di lapangan.
Hal tersebut dinilai penting agar program prioritas yang telah direncanakan dalam RKPD 2027 dan RPJMD Kota Makassar 2025–2029 tetap dapat terlaksana secara optimal.
Baca Juga : DPRD Makassar Godok Ranperda Jamsostek, Ojol hingga Pekerja Keagamaan Bakal Dilindungi
"Kami dari Banggar mengapresiasi sinergi TAPD bersama perangkat daerah yang dikoordinasikan melalui BKAD, Bapenda, dan Bappeda," kata politisi Partai Demokrat tersebut.
Menurut Ray, koordinasi antarlembaga tersebut turut mendukung validasi dan akurasi data dalam pembahasan anggaran, sehingga penyusunan kebijakan fiskal dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Soroti Pemanfaatan SiLPA
Baca Juga : Perkuat Perlindungan Pekerja Rentan, Pemkot dan DPRD Makassar Godok Ranperda Jamsostek
Selain efektivitas belanja, DPRD Makassar turut menyoroti pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2026 yang akan dialokasikan kembali pada tahun anggaran 2027.
Banggar meminta agar penggunaan SiLPA dilakukan secara optimal, terukur, dan akuntabel. Anggaran yang bersumber dari keuangan daerah tersebut diharapkan dapat kembali memberikan manfaat bagi masyarakat melalui program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
DPRD juga menilai penambahan anggaran kepada sejumlah perangkat daerah perlu dipertimbangkan secara memadai. Namun, kebijakan tersebut harus memperhatikan kemampuan penyerapan anggaran serta keberlanjutan penyelesaian kegiatan yang masih berjalan pada 2026.
Baca Juga : Dulu Beli Air dari Tetangga, Kini Warga Ballaparang Nikmati Sambungan PDAM Gratis
Perhatian lainnya diarahkan kepada perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), memperbaiki kualitas pelayanan publik, menekan angka kemiskinan, serta mengurangi tingkat pengangguran terbuka.
"Upaya pencapaian indikator pembangunan tersebut diminta menjadi perhatian dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran 2027, sejalan dengan target yang telah ditetapkan dalam RKPD," jelasnya.
Banggar berharap indikator-indikator pembangunan tersebut tidak sekadar menjadi target dalam dokumen perencanaan, tetapi diterjemahkan ke dalam program dan alokasi anggaran yang terukur.
Hasil pembahasan Banggar bersama TAPD dan perangkat daerah selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan dokumen KUA-PPAS sebelum ditindaklanjuti Pemerintah Kota Makassar.
Melalui rekomendasi tersebut, DPRD meminta agar kebijakan fiskal Kota Makassar pada 2027 disusun secara lebih terarah dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, keberlanjutan program prioritas, serta efektivitas penggunaan anggaran.
Dengan demikian, setiap alokasi belanja daerah diharapkan memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan warga Kota Makassar. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News