DPRD Makassar Godok Ranperda Jamsostek, Ojol hingga Pekerja Keagamaan Bakal Dilindungi

Ketua Pansus Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Makassar, dr. Fahrizal Arrahman Husain, dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam. @Jejakfakta/dok. IST.

DPRD Makassar melalui Pansus menggodok Ranperda Jamsostek untuk melindungi pekerja rentan, mulai dari ojol, nelayan, UMKM hingga pekerja sosial keagamaan.

Jejakfakta.com, MAKASSAR — DPRD Kota Makassar mulai mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Regulasi ini disiapkan untuk memperluas perlindungan bagi pekerja informal dan kelompok rentan, termasuk pengemudi ojek daring (ojol), nelayan, pelaku UMKM hingga pekerja sosial keagamaan.

Melalui Panitia Khusus (Pansus) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, DPRD Makassar mendorong agar program perlindungan pekerja memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga pelaksanaannya tidak hanya bergantung pada kebijakan administratif dan dinamika penganggaran setiap tahun.

Hal tersebut disampaikan Ketua Pansus Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Makassar, dr. Fahrizal Arrahman Husain, dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam.

Baca Juga : Sampah Kanal Bara-Baraya Capai Satu Truk Sehari, Pemkot Makassar Turunkan 18 Satgas

Fahrizal mengatakan, pembentukan Ranperda tersebut merupakan bentuk komitmen politik dan tanggung jawab konstitusional DPRD bersama Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat perlindungan sosial bagi seluruh pekerja.

Menurutnya, regulasi ini juga menjadi bentuk dukungan terhadap inovasi Pemkot Makassar melalui program Makassar Berjasa atau Makassar Berbagi Jaminan Sosial yang selama ini memberikan perlindungan kepada pekerja rentan.

"Program strategis yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat harus memiliki landasan hukum yang kuat dan berkelanjutan. Melalui pembentukan Perda ini, kita ingin memastikan bahwa perlindungan pekerja menjadi tanggung jawab bersama yang dilaksanakan secara konsisten," ujar Fahrizal.

Baca Juga : Pemadaman Listrik di Makassar, Munafri Panggil PLN dan Desak Kepastian Pemulihan

Politisi PKB tersebut menjelaskan, Ranperda ini mengakomodasi lima program jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Cakupan perlindungannya tidak hanya menyasar pekerja penerima upah atau sektor formal, tetapi juga pekerja bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, pekerja migran Indonesia hingga pekerja sosial keagamaan.

Salah satu perhatian khusus Pansus adalah kelompok pekerja sosial keagamaan yang selama ini berkontribusi dalam pelayanan masyarakat, tetapi belum tentu memiliki perlindungan jaminan sosial yang memadai.

Baca Juga : 15 Kecamatan di Makassar Bakal Terintegrasi Digital, Munafri Bidik Pembenahan Sistem Angkutan Sampah

Kelompok tersebut meliputi imam rawatib, marbot, guru mengaji, pemandi jenazah, pendeta, pastor, pinandita, biksu dan pekerja sosial keagamaan lainnya.

Pansus menilai, pemberian bantuan iuran kepada kelompok tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial sekaligus penghargaan atas kontribusi mereka di tengah masyarakat.

"Pengemudi transportasi daring, nelayan, buruh harian lepas, pekerja mandiri hingga pelaku UMKM juga menjadi kelompok yang perlu mendapatkan akses perlindungan," jelasnya.

Baca Juga : Makassar Terbaik Nasional Program Berhenti Merokok dan Kawasan Tanpa Rokok

Dorong Bantuan Iuran bagi Pekerja Rentan

Dalam pencermatan substansi Ranperda, Pansus juga menaruh perhatian pada pengaturan bantuan iuran bagi pekerja rentan.

Fahrizal menjelaskan, kelompok ini membutuhkan kehadiran pemerintah daerah karena memiliki keterbatasan pendapatan, kondisi pekerjaan yang tidak stabil, serta kemampuan terbatas untuk membiayai perlindungan jaminan sosial secara mandiri.

Baca Juga : DPRD Makassar Beri Catatan Anggaran 2027, Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Jadi Prioritas

Dalam draf Ranperda, calon penerima bantuan iuran dipersyaratkan berusia paling rendah 17 tahun dan paling tinggi 65 tahun saat didaftarkan, berdomisili di Makassar dengan dibuktikan KTP elektronik, serta belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari program lain.

Pemberian bantuan juga diprioritaskan bagi penduduk yang aktif bekerja secara berkelanjutan. Penetapan penerima diharapkan mempertimbangkan tingkat kerentanan berdasarkan gender, usia dan kondisi disabilitas.

"Dengan demikian, program perlindungan pekerja rentan tidak sekadar menjadi bantuan pemerintah, tetapi instrumen untuk mencegah munculnya kemiskinan baru akibat risiko pekerjaan," tuturnya.

Selain mengatur bantuan iuran, Ranperda tersebut juga memuat tanggung jawab pemerintah daerah dalam memperluas kepesertaan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, pengalokasian anggaran hingga pembinaan dan pengawasan.

Sementara bagi sektor swasta, Ranperda mengarahkan agar bukti kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi salah satu persyaratan dalam mekanisme pengajuan perizinan berusaha di daerah.

Ketentuan tersebut diharapkan menjadi instrumen untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dalam memenuhi hak perlindungan tenaga kerja.

Pansus juga menyoroti sektor konstruksi yang memiliki risiko kecelakaan kerja cukup tinggi. Penyedia jasa konstruksi didorong memberikan perlindungan JKK dan JKM kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam proyek pekerjaan.

Adapun bagi pekerja migran Indonesia, pemerintah daerah didorong memberikan informasi mengenai prosedur penempatan serta memastikan perlindungan JKK dan JKM sebelum keberangkatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Perda Diharapkan Menjamin Keberlanjutan Program

Untuk memastikan implementasi berjalan efektif, Ranperda turut mengatur pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan yang melibatkan perangkat daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah koordinasi serta bertanggung jawab kepada Wali Kota.

BPJS Ketenagakerjaan juga diwajibkan menyampaikan laporan berkala setiap enam bulan kepada Wali Kota melalui perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

Laporan tersebut akan menjadi dasar evaluasi, perencanaan program, peningkatan kepesertaan hingga penentuan kebijakan bantuan iuran pada tahun anggaran berikutnya.

Fahrizal mengungkapkan, penyusunan Ranperda ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Substansinya juga diselaraskan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/2379/OTDA tentang Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam rangka Peningkatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan dukungannya terhadap pembentukan regulasi tersebut. Menurutnya, jaminan sosial ketenagakerjaan harus menjangkau masyarakat yang memiliki risiko pekerjaan tinggi dan keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial.

"Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak boleh hanya dinikmati pekerja formal, tetapi juga harus menjangkau masyarakat yang memiliki risiko pekerjaan tinggi dan keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial," kata Munafri.

Ia menyebutkan, hingga saat ini sebanyak 81 ribu pekerja rentan di Makassar telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemkot juga menghadirkan program Makassar Berjasa yang memberikan perlindungan JHT bagi 45.000 pekerja rentan.

Fahrizal menegaskan, Ranperda tersebut bukan sekadar mengatur perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, melainkan membangun sistem perlindungan pekerja yang lebih komprehensif melalui tanggung jawab pemerintah, kewajiban pemberi kerja, dukungan pendanaan serta pengawasan.

"Kita ingin memastikan bahwa pembangunan Kota Makassar tidak hanya menghadirkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan rasa aman, kepastian perlindungan, dan keadilan sosial bagi seluruh pekerja," tutupnya. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Penulis : Samsir
Berita Terbaru