Kematian D dalam Penguasaan Polisi, LBH Makassar Duga Keluarga Korban Diintimidasi untuk Berdamai
LBH Makassar menduga keluarga D, anak yang meninggal dalam penguasaan Polres Gowa, mengalami intimidasi dan diminta menandatangani surat perdamaian.
Jejakfakta.com, GOWA – LBH Makassar menduga adanya upaya intimidasi terhadap keluarga D, anak yang meninggal dunia pada 5 Oktober 2026 saat berada dalam penguasaan Polres Gowa. Dugaan tersebut mencuat setelah keluarga korban disebut beberapa kali didatangi dan dibawa ke kantor polisi hingga diminta menandatangani surat perjanjian damai.
LBH Makassar menilai rangkaian tindakan tersebut berpotensi mengaburkan dugaan tindak pidana penyiksaan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian D.
Pendamping hukum keluarga korban, Muhammad Ansar, mengungkapkan bahwa setelah mengetahui kematian D, keluarga yang bertindak sebagai wali meminta bantuan hukum kepada LBH Makassar.
Baca Juga : LBH Makassar Pertanyakan Lambannya Polresta Kendari Tangani Kasus Kekerasan Seksual Anak
Diketahui, D tidak tumbuh bersama kedua orang tuanya. Pendampingan hukum kemudian diberikan melalui kuasa dari tiga orang walinya, yakni dua orang tante dan seorang paman.
Sebelum memberikan kuasa kepada LBH Makassar, keluarga korban telah lebih dahulu melaporkan dugaan tindak pidana yang menimpa D ke Polda Sulawesi Selatan pada 5 Oktober 2026.
Persoalan mulai berkembang setelah LBH Makassar merilis informasi mengenai kasus tersebut pada 5 November 2026. Sehari kemudian, pada 6 November 2026, Polda Sulsel mendatangi Polres Gowa untuk melakukan upaya penegakan hukum.
Baca Juga : Oplos Gas LPG Subsidi di Makassar, Pria Raup Untung Rp55,2 Juta dalam Tiga Bulan
Namun, pada hari yang sama, sejumlah anggota Polres Gowa dari Unit Jatanras disebut mendatangi kediaman wali D. Mereka kemudian membawa salah satu wali korban ke Polres Gowa untuk menjalani pemeriksaan.
Menurut LBH Makassar, wali tersebut sebelumnya telah menolak permintaan itu dan menyampaikan keinginannya untuk terlebih dahulu menghubungi pendamping hukum. Namun, karena merasa tertekan, akhirnya ia mengikuti anggota kepolisian.
"Kami menduga kuat, kedatangan anggota Polres Gowa dari Unit Jatanras ke rumah keluarga korban ini adalah upaya untuk memengaruhi keluarga korban. Pada akhirnya, kasus dugaan penganiayaan atau penyiksaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa D tidak sampai berujung di pengadilan sehingga terduga pelakunya terbebas dari pertanggungjawaban hukum," kata Muhammad Ansar, dalam keterangan persnya, Senin (16/11/2026).
Baca Juga : Konservasi RTH TPA Tamangapa Berlanjut, Wali Kota Makassar dan Kapolda Sulsel Tanam 100 Tabebuya
LBH Makassar juga mempersoalkan prosedur pemeriksaan tersebut. Menurut mereka, keluarga korban dijemput langsung dari rumah tanpa didahului pemanggilan melalui surat resmi. Pemeriksaan itu juga disebut tidak melibatkan LBH Makassar sebagai kuasa hukum keluarga.
Setibanya di Polres Gowa, wali D disebut dipertemukan dengan seorang advokat yang ditunjuk oleh pihak kepolisian. Dalam pertemuan tersebut, wali korban diminta menandatangani surat kuasa, meskipun sebelumnya telah memberikan kuasa kepada LBH Makassar.
Pada 7 November 2026, tim hukum LBH Makassar mendatangi keluarga korban untuk mengonfirmasi pemberian kuasa kepada advokat tersebut.
Baca Juga : Cegah Penyalahgunaan Narkotika, Polda Sulsel Larang Seluruh Personel Gunakan Vape
Keluarga kemudian berupaya mencabut kuasa yang baru diberikan karena mengaku tidak memahami persoalan hukum dan merasa telah diarahkan.
Namun, menurut LBH Makassar, pada hari berikutnya anggota Polres Gowa kembali mendatangi kediaman wali D. Mereka meminta wali korban datang ke kantor polisi bersama saksi sekaligus meminta agar kuasa hukum yang sebelumnya diberikan kepada LBH Makassar dicabut.
Permintaan tersebut ditolak. Wali D tetap menyatakan ingin didampingi LBH Makassar.
Baca Juga : Reklamasi Tambang PT GKP Dipersoalkan, Petani Wawonii Hadapi Ancaman Baru akibat Pematokan Satgas PKH
Situasi kembali terjadi pada malam 9 November 2026. Polres Gowa disebut kembali menjemput wali D dan membawanya ke kantor polisi. Di sana, ia disodorkan selembar surat perjanjian damai yang kemudian ditandatangani.
LBH Makassar menyatakan penandatanganan tersebut dilakukan dalam kondisi terdesak dan tertekan.
Informasi yang diterima tim hukum juga menyebutkan bahwa perkara dugaan penyiksaan yang berujung pada kematian D telah dinyatakan damai.
"Kasus ini merupakan tindak pidana yang berujung hilangnya nyawa seseorang. Apakah dengan adanya surat perdamaian akan menghilangkan pertanggungjawaban pidana?" tanya Ansar.
LBH Makassar: Perdamaian Tidak Menghapus Pertanggungjawaban Pidana
LBH Makassar menegaskan bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan atau penyiksaan yang mengakibatkan kematian tidak dapat begitu saja dihentikan hanya karena adanya surat perdamaian antara keluarga korban dan pihak lain.
Menurut tim hukum, perkara yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang menyangkut kepentingan hukum publik. Karena itu, penyelesaiannya tidak bisa disamakan dengan sengketa perdata biasa yang sepenuhnya bergantung pada kesepakatan para pihak.
LBH Makassar juga mengaitkan dugaan penyiksaan terhadap D dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture/CAT).
Konvensi tersebut telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 pada 28 September 1998.
LBH Makassar menilai, apabila dugaan penyiksaan oleh aparat terbukti, perbuatan tersebut tidak hanya berpotensi melanggar hukum pidana nasional, tetapi juga prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam hukum internasional.
Terlebih, D merupakan anak yang berada dalam penguasaan aparat penegak hukum ketika peristiwa kematian itu terjadi.
Menurut LBH Makassar, institusi kepolisian harus memastikan proses penyelidikan dan penyidikan berjalan independen, transparan, serta bebas dari intimidasi terhadap keluarga korban.
Mereka juga menilai surat perdamaian tidak semestinya dijadikan alasan untuk menghindari pengungkapan fakta maupun pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan unsur tindak pidana.
LBH Makassar Minta Komnas HAM dan LPSK Turun Tangan
Atas rangkaian peristiwa tersebut, keluarga D melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan laporan dan permohonan kepada sejumlah lembaga, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Ada empat tuntutan yang disampaikan keluarga korban.
Pertama, meminta LPSK segera memberikan perlindungan kepada keluarga almarhum D.
Kedua, meminta Komnas HAM melakukan pengawasan terhadap Polres Gowa guna memastikan proses penyidikan berlangsung independen serta mencegah dugaan pelanggaran HAM lanjutan.
Ketiga, meminta Polda Sulsel mengambil langkah untuk mencegah pihak-pihak yang diduga terlibat melakukan intimidasi terhadap keluarga almarhum D.
Keempat, meminta Polres Gowa menghentikan segala bentuk dugaan intimidasi dan kekerasan serta melakukan evaluasi internal.
LBH Makassar menegaskan bahwa kasus kematian D harus diusut secara transparan dan tidak berhenti pada kesepakatan perdamaian. Keluarga korban meminta adanya pengungkapan fakta dan pertanggungjawaban hukum atas peristiwa yang menyebabkan hilangnya nyawa D.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News