Petani Polongbangkeng Tolak Perpanjangan HGU PTPN, Soroti Perusakan Tanaman dan Dugaan Kekerasan

Ratusan petani Polongbangkeng bersama Gerakan Rakyat Anti Monopoli Tanah (GRAMT) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Perkebunan dan Pertanian serta Kantor Bupati Takalar, Rabu (18/11/2026). @Jejakfakta/dok. IST.

Petani menilai, perpanjangan HGU PTPN tidak hanya berpotensi mempersempit ruang hidup masyarakat, tetapi juga memperpanjang persoalan kemiskinan struktural, ketergantungan ekonomi, hingga kekerasan terhadap petani, khususnya perempuan.

Jejakfakta.com, TAKALAR – Ratusan petani Polongbangkeng bersama Gerakan Rakyat Anti Monopoli Tanah (GRAMT) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Perkebunan dan Pertanian serta Kantor Bupati Takalar, Rabu (18/11/2026).

Dalam aksi tersebut, petani menyuarakan penolakan terhadap rencana perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 8 Takalar. Mereka juga mengecam aktivitas perusahaan di atas lahan yang diklaim sebagai milik petani, termasuk dugaan perusakan tanaman dan intimidasi terhadap warga yang mempertahankan tanahnya.

Konflik agraria yang berlangsung selama puluhan tahun itu dinilai telah menimbulkan ketidakpastian penguasaan lahan dan mengancam sumber penghidupan masyarakat Polongbangkeng.

Baca Juga : Listrik Masuk Sawah Antar Sidrap Raih Terbaik II SDGs Awards 2026

Petani menilai, perpanjangan HGU PTPN tidak hanya berpotensi mempersempit ruang hidup masyarakat, tetapi juga memperpanjang persoalan kemiskinan struktural, ketergantungan ekonomi, hingga kekerasan terhadap petani, khususnya perempuan.

Jenderal lapangan aksi, Daeng Ke’nang, mengatakan keberadaan perkebunan tebu di Takalar telah berdampak terhadap kehidupan ekonomi keluarga petani. Kehilangan akses terhadap tanah membuat sebagian keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, bahkan harus berutang untuk mencukupi kebutuhan pangan.

"Kami menolak perpanjangan HGU PTPN. Kami ingin tanah kami kembali. Mewariskan tanah kepada anak dan cucu lebih bermartabat daripada mewariskan kemiskinan dan utang kepada mereka," tegas Daeng Ke’nang.

Baca Juga : Dari Sawah hingga Jakarta, Wamendagri Bima Arya Melihat Rantai Pangan Sidrap

Tanaman Petani Diduga Dirusak

Dalam aksi tersebut, petani juga mengungkap dugaan perusakan tanaman milik warga yang terjadi pada 13 November 2026 di Kelurahan Parangluara.

Mereka menyebut pegawai PTPN I Regional 8 Takalar, dengan pengawalan aparat TNI dan Polri, melakukan pengrusakan terhadap tanaman milik Daeng Sarring berupa ubi, jagung, dan pisang.

Baca Juga : Saksi di Sidang PTUN Sebut Tak Pernah Melihat Pemkab Luwu Timur Kuasai Lahan Petani Laoli

Daeng Sarring mengaku tanaman yang menjadi sumber penghidupannya dirusak menggunakan traktor.

"Mereka datang dan merusak ubi, jagung, dan pisangku pakai traktor. Tanamanku dibuang ke sungai," ungkapnya.

Selain dugaan perusakan tanaman, petani juga menyoroti kekerasan yang dialami Daeng Pa’ja, seorang perempuan petani yang disebut mengalami tindakan kekerasan ketika mempertahankan lahannya pada 16 November 2026.

Baca Juga : Pemadaman Listrik di Makassar, Munafri Panggil PLN dan Desak Kepastian Pemulihan

Daeng Pa’ja mengaku didorong hingga terjatuh dan mengalami luka saat menolak aktivitas penanaman tebu di lahan yang dipertahankannya.

"Saya didorong ke tanah, tubuh saya mengalami luka. Saya menolak perpanjangan HGU PTPN dan tidak mau lagi menanam tebu," ujarnya.

Bagi GRAMT, peristiwa tersebut menjadi gambaran konflik agraria yang telah berlangsung hampir 46 tahun di Polongbangkeng. Mereka menilai praktik pemaksaan penguasaan dan pengolahan lahan telah menciptakan ketakutan serta memperburuk hubungan sosial masyarakat.

Baca Juga : Pesona Luwu Timur di Festival Teluk Lalong 2026, Pamerkan Syal Taipa hingga Kuliner Khas

GRAMT Desak Pemerintah Lindungi Petani

GRAMT dan petani Polongbangkeng turut mengingatkan pemerintah terhadap amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mereka menilai prinsip tersebut seharusnya menjadi dasar pemerintah dalam melindungi hak dan sumber penghidupan petani, bukan membiarkan konflik penguasaan lahan terus berlangsung.

Dalam aksi tersebut, petani Polongbangkeng bersama GRAMT menyampaikan tiga tuntutan utama.

Pertama, menolak perpanjangan HGU PTPN I Regional 8 Takalar. Mereka menyebut masa berlaku HGU di sejumlah titik wilayah Polongbangkeng telah berakhir sehingga perpanjangan dinilai berpotensi melegitimasi penguasaan lahan yang masih disengketakan.

Kedua, mendesak PTPN I Regional 8 Takalar menghentikan seluruh aktivitas operasional dan pengolahan lahan yang diklaim sebagai milik petani, terutama pada area yang menurut mereka tidak lagi memiliki dasar hak pengelolaan berupa HGU.

Ketiga, mengecam segala bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap petani yang mempertahankan tanahnya. Mereka juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum kelompok tani maupun aparat TNI/Polri dalam pengawalan aktivitas penggarapan lahan yang dinilai memicu ketakutan dan konflik antarmasyarakat.

Petani berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera mengambil langkah untuk menyelesaikan konflik agraria di Polongbangkeng serta menjamin perlindungan terhadap masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari tanah.

Bagi mereka, persoalan ini bukan sekadar perebutan lahan perkebunan, melainkan menyangkut keberlanjutan hidup keluarga petani dan hak generasi berikutnya untuk mewarisi tanah sebagai sumber penghidupan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terbaru