Sebelum Disorot Kejagung, Nama Arif Kurniawan Sudah Muncul di Enam Perusahaan Tambang Nikel Luwu Timur
WALHI Sulsel mengungkap nama Arif Kurniawan tercatat dalam enam perusahaan tambang nikel di Luwu Timur dengan total konsesi sekitar 30.892 hektare.
Jejakfakta.com, MAKASSAR – Nama pengusaha nikel Arif Kurniawan ternyata telah berulang kali tercatat dalam dokumen pemetaan perusahaan tambang nikel di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, yang disusun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan sejak akhir 2024.
Dalam Catatan Akhir Tahun (Catahu) WALHI Sulsel 2024 berjudul Pesan Keadilan Ekologi untuk Gubernur dan Seluruh Kepala Daerah Terpilih: Pulihkan Sulawesi Selatan, nama Arif Kurniawan disebut sebanyak 17 kali pada halaman 30–37.
Dokumen yang diterbitkan pada 30 Desember 2024 itu mengungkap keterkaitan Arif dengan enam perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) nikel. Total luas konsesi keenam perusahaan tersebut mencapai sekitar 30.892 hektare berdasarkan data dalam Catahu.
Temuan ini kembali menjadi sorotan setelah Arif Kurniawan dikaitkan dengan penelusuran Kejaksaan Agung dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terhadap aktivitas perusahaan tambang yang diduga terafiliasi dengannya.
Kepala Divisi Perlindungan Ekosistem Esensial WALHI Sulawesi Selatan, Zulfaningsih, mengatakan, pemetaan tersebut dilakukan melalui penelusuran dokumen korporasi Administrasi Hukum Umum (AHU) dan data geoportal Minerba Kementerian ESDM.
Menurutnya, temuan WALHI menunjukkan nama Arif berulang kali muncul dalam struktur kepemilikan maupun kepengurusan sejumlah perusahaan tambang nikel di Luwu Timur.
Baca Juga : Perempuan Sulawesi Desak Moratorium Izin Tambang, Soroti Dampak Lingkungan
Enam perusahaan yang tercatat dalam Catahu tersebut yakni PT Virgo Puspita Lestari dengan luas konsesi 2.698 hektare di Desa Tokalimbo, PT Sanroy Mitra Bersaudara seluas 6.378 hektare di Kecamatan Malili, serta PT Mitra Berkarya Sejati seluas 3.807 hektare di Kecamatan Angkona dan Kalaena.
"Dalam dokumen tersebut, Arif tercatat sebagai komisaris utama pada ketiga perusahaan itu," ujar Zulfaningsih, dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Selanjutnya, PT Maduma Asih Pratama memiliki konsesi seluas 7.069 hektare. Sebanyak 50 persen saham perusahaan tersebut dipegang PT Lembah Mas Mineral, yang pengurusnya tercatat mencantumkan nama Arif Kurniawan dan mitranya.
Baca Juga : Lima Kali Menang di Pengadilan, Warga Wawonii Masih Terancam Tambang Harita
Nama Arif juga muncul dalam struktur kepemilikan PT Era Marpadot dengan konsesi 4.301,5 hektare. Salah satu pemegang sahamnya, PT Vermillion Sukses Investama, tercatat dikuasai Arif sebesar 99,9 persen. Sebagian konsesi PT Era Marpadot berada di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara.
Sementara itu, PT Paramos Rezeki Indah memiliki konsesi seluas 6.639 hektare di Kecamatan Nuha. Nama Arif disebut tercantum dalam struktur kepemilikan perusahaan-perusahaan pemegang sahamnya.
"Catahu tersebut juga mencatat PT Dua Delapan Resources, perusahaan yang disebut dalam laporan Bloomberg sebagai salah satu perusahaan andalan Arif, dalam rantai kepemilikan salah satu pemegang saham," jelasnya.
Baca Juga : Reklamasi Tambang PT GKP Dipersoalkan, Petani Wawonii Hadapi Ancaman Baru akibat Pematokan Satgas PKH
Aktivitas Tambang Beririsan dengan Hutan dan Ruang Hidup Warga
Selain menelusuri struktur korporasi, WALHI Sulsel juga mendokumentasikan aktivitas eksplorasi dan kondisi lapangan di sejumlah wilayah konsesi.
Pada 2024, WALHI menemukan aktivitas pengeboran di beberapa titik dalam area konsesi PT Mitra Berkarya Sejati, yang lokasinya berdekatan dengan Cagar Alam Faruhumpenai.
Baca Juga : WALHI Sulsel Desak Prabowo Hentikan Karhutla di Kalimantan, Kualitas Udara Memburuk
Berdasarkan keterangan warga yang dihimpun WALHI, sebagian besar wilayah konsesi tersebut merupakan kebun sawit. Bahkan, Desa Non Blok di Kecamatan Kalaena disebut masuk dalam wilayah konsesi perusahaan.
Sementara di area PT Era Marpadot dan PT Maduma Asih Pratama, puluhan pekerja telah melakukan aktivitas eksplorasi di kawasan hutan hujan.
Aktivitas tersebut disebut mengganggu warga penyadap damar. Warga juga mengidentifikasi kawasan itu sebagai habitat anoa, satwa endemik Sulawesi.
Dalam kesimpulannya, WALHI Sulsel menilai penguasaan konsesi tambang nikel di Luwu Timur terkonsentrasi pada segelintir pihak. Nama Arif Kurniawan dinilai mendominasi kepemilikan saham di sejumlah perusahaan tambang.
"Laporan Tempo menelusuri jejaring bisnisnya. Catahu kami melengkapinya dari sisi lapangan Sulawesi Selatan: nama yang sama tercatat di enam pemegang IUP nikel di Luwu Timur, sebagian di antaranya sudah beraktivitas," kata Zulfaningsih.
Temuan WALHI tersebut beririsan dengan laporan Tempo berjudul Jejaring Bisnis Nikel Arif Kurniawan yang diterbitkan pada 11 November 2026. Laporan itu mengulas jejaring perusahaan tambang yang terafiliasi dengan Arif.
Desak Penelusuran Tidak Berhenti di Sulawesi Tenggara
Sorotan terhadap Arif Kurniawan menguat setelah sejumlah langkah penegakan hukum dilakukan pada November 2026.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam keterangan WALHI, Satgas PKH pada 4 November 2026 memutuskan menertibkan kawasan hutan yang dikuasai perusahaan terafiliasi dengan sosok berinisial AK. Juru bicara Satgas disebut tidak membantah bahwa inisial tersebut merujuk kepada Arif Kurniawan.
Sehari kemudian, Kejaksaan Agung menggeledah enam lokasi di Jakarta dan menyita uang sekitar Rp11,7 miliar.
Pada 10 November 2026, Kejaksaan Agung menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025. Dalam perkara tersebut, Kejaksaan menyebut Arif Kurniawan sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner sejumlah perusahaan.
Meski demikian, berdasarkan informasi status hukum yang disampaikan dalam keterangan tersebut, Arif masih berstatus saksi pada periode 6–9 November 2026.
Zulfaningsih menegaskan, penelusuran penegakan hukum semestinya tidak hanya berfokus pada perusahaan yang beroperasi di Sulawesi Tenggara, tetapi juga menjangkau perusahaan-perusahaan yang tercatat memiliki keterkaitan dengan Arif di Sulawesi Selatan.
"Sejak akhir 2024 kami sudah mendokumentasikan bahwa nama yang sama berulang kali muncul di perusahaan tambang nikel di Luwu Timur. Kami mendukung penegakan hukum, tetapi penelusurannya harus menjangkau Sulawesi Selatan dan tidak berhenti di Sulawesi Tenggara," tegasnya.
Atas temuan tersebut, WALHI Sulsel mendesak Kejaksaan Agung, Satgas PKH, dan Kementerian ESDM memeriksa seluruh IUP di Luwu Timur yang tercatat memiliki keterkaitan dengan Arif Kurniawan, termasuk menelusuri status kawasan hutannya.
WALHI juga meminta pemerintah melakukan moratorium penerbitan izin tambang baru dan perpanjangan izin di Sulawesi Selatan hingga evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan selesai dilakukan.
Selain itu, Kementerian ESDM didesak mencabut IUP perusahaan yang terbukti terafiliasi dengan Arif Kurniawan. Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati Luwu Timur juga diminta membuka dokumen perizinan serta mengevaluasi konsesi tambang yang berada di wilayah vital dan kawasan hutan hujan.
WALHI turut menyoroti pentingnya perlindungan terhadap ruang hidup perempuan di sekitar wilayah tambang. Perempuan harus dilibatkan secara penuh dalam proses perizinan, evaluasi, dan pengawasan pertambangan. Perlindungan hukum terhadap perempuan pembela lingkungan juga dinilai perlu diperkuat.
"Karena itu, moratorium izin tambang perlu segera dilakukan hingga seluruh izin dievaluasi, hak warga atas ruang hidupnya terjamin, dan warga, khususnya perempuan, dilibatkan," tegas Zulfaningsih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News