Dewas Baznas Bulukumba Tahu Dugaan Pinjaman Dana Zakat Sejak Oktober, Pengembalian Dipertanyakan
Dewan Pengawas mengaku telah meminta klarifikasi kepada Ketua Baznas. Namun, bukti transaksi dan pengembalian dana yang diduga mencapai Rp500 juta belum diperlihatkan.
Jejakfakta.com, BULUKUMBA – Dugaan peminjaman dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bulukumba kepada istri seorang pejabat menuai sorotan. Dewan Pengawas Baznas mengaku telah mengetahui persoalan tersebut sejak Oktober 2026, tetapi hingga kini masih mempertanyakan transparansi pengembalian dana yang diduga mencapai Rp500 juta.
Dewan Pengawas menyesalkan dugaan peminjaman dana zakat kepada pihak tertentu yang dinilai tidak melalui mekanisme dan prosedur kelembagaan. Terlebih, pengeluaran dana tersebut diduga dilakukan tanpa sepengetahuan komisioner Baznas lainnya.
Dewan Pengawas Baznas Bulukumba, Haji Safiuddin, mengatakan pihaknya telah meminta klarifikasi kepada Ketua Baznas setelah menerima informasi mengenai dugaan peminjaman dana tersebut.
Baca Juga : Wali Kota Munafri Raih Grand Baznas Award 2026, Targetkan Makassar Jadi Kota Filantropi Nasional
"Harusnya kan kalau ada pengeluaran dana wajib diketahui pimpinan lainnya. Ini katanya dia sendiri," ujar Safiuddin saat dikonfirmasi media, Kamis (19/11/2026).
Safiuddin mengaku telah mengetahui informasi tersebut sejak Oktober lalu. Dewan Pengawas kemudian memanggil pihak Baznas untuk meminta penjelasan terkait dugaan penggunaan dana zakat itu.
Dalam pertemuan tersebut, kata Safiuddin, Ketua Baznas mengakui adanya dana yang dipinjamkan kepada pihak tertentu. Namun, pengurus menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan.
Baca Juga : KPA Sulsel Soroti Rencana Pembangunan Yonif TP di Empat Kabupaten, Tanah Rakyat Terancam Jadi Area Militer
"Jadi saat itu saya tanya, apa benar ada uang yang dipinjamkan ke pihak tertentu, dan Ketua Baznas menjawab kalau sudah diselesaikan," ungkapnya.
Meski demikian, Dewan Pengawas belum puas dengan penjelasan tersebut. Safiuddin mengatakan belum ada bukti administrasi maupun transaksi keuangan yang diperlihatkan untuk memastikan dana tersebut telah dikembalikan sepenuhnya.
Dewan Pengawas berencana mendesak Baznas Bulukumba membuka dokumen transaksi, termasuk rekening koran, guna menelusuri aliran dana dan memastikan status pengembaliannya.
"Rencananya kami mau desak ini pihak Baznas untuk memperlihatkan bukti, rekening koran atau apakah. Apalagi ini ada lagi desas-desus kalau yang dikembalikan baru sebagian," tegas Safiuddin.
Ia menilai transparansi menjadi hal mendasar dalam pengelolaan dana zakat. Jika persoalan ini tidak dijelaskan secara terbuka, kepercayaan masyarakat terhadap Baznas berpotensi terganggu.
Safiuddin bahkan mengaku telah berhenti menyalurkan zakat profesinya melalui Baznas Bulukumba sejak mengetahui persoalan tersebut.
Baca Juga : Dari 10 Besar Menuju 5 Pimpinan, Baznas Makassar Cari Figur Amanah dan Profesional
"Semenjak saya tahu itu, saya berhenti bayar zakat penghasilanku di Baznas, jadi lebih afdal kurasa kalau langsung ke penerima saja," ungkapnya.
Dugaan peminjaman dana tersebut disebut mencapai Rp500 juta. Namun, besaran dana yang dipinjamkan, jumlah yang telah dikembalikan, serta status penyelesaian transaksi masih perlu dipastikan melalui dokumen keuangan resmi.
Pengelolaan Zakat Harus Sesuai Ketentuan
Baca Juga : Intimidasi Digital Hantui Jurnalis di Bulukumba, KAJ Tegaskan Negara Wajib Hadir Lindungi Pers
Pengelolaan dana zakat tidak dapat dilakukan secara bebas karena menyangkut amanah umat dan hak para mustahik.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 25, mengatur bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam. Pasal 26 juga menegaskan pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas, pemerataan, dan keadilan.
Sementara Pasal 27 mengatur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Karena itu, setiap penggunaan dana zakat harus memiliki dasar program, penerima yang memenuhi ketentuan, serta mekanisme administrasi dan pertanggungjawaban yang jelas.
Hingga berita ini ditulis, Ketua Baznas Bulukumba, Kamaruddin, belum memberikan tanggapan resmi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News