GMTD Bantah Kalla Menang Sengketa Lahan Tanjung Bunga, Tegaskan Sertifikat 16,3 Hektare Tetap Utuh
Direktur Utama GMTD, Ali Said, menilai pernyataan pihak Kalla yang mengklaim kemenangan dalam konferensi pers berpotensi menyesatkan masyarakat karena tidak sesuai dengan amar putusan pengadilan.
Jejakfakta.com, MAKASSAR — PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) membantah klaim pihak PT Hadji Kalla yang menyatakan menang dalam sengketa lahan seluas 16,3 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Makassar.
GMTD menegaskan, Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks tanggal 12 November 2026 tidak menetapkan PT Hadji Kalla sebagai pemilik sah lahan yang menjadi objek perkara, maupun membatalkan sertifikat hak atas tanah milik perseroan.
Dalam siaran pers yang diterbitkan Kamis, 19 November 2026, GMTD menyatakan sertifikat dan landasan hukum kepemilikan atas lahan seluas 163.262 meter persegi tersebut tetap utuh.
Baca Juga : Saksi di Sidang PTUN Sebut Tak Pernah Melihat Pemkab Luwu Timur Kuasai Lahan Petani Laoli
Direktur Utama GMTD, Ali Said, menilai pernyataan pihak Kalla yang mengklaim kemenangan dalam konferensi pers berpotensi menyesatkan masyarakat karena tidak sesuai dengan amar putusan pengadilan.
“Putusan pengadilan harus dibaca secara utuh, objektif dan bertanggung jawab. Menyatakan bahwa pengadilan telah memenangkan pihak Kalla atas kepemilikan tanah tersebut bukan saja tidak akurat, tetapi juga tidak bertanggung jawab dan menyesatkan masyarakat,” tegas Ali Said.
Menurut GMTD, putusan tersebut justru menyatakan gugatan balik PT Hadji Kalla tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).
Baca Juga : Jembatan Kembar Barombong Terkendala Sengketa Lahan, Tiga Pihak Saling Klaim Kepemilikan
Hal itu tercantum dalam amar putusan halaman 105 yang menyatakan gugatan penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi tidak dapat diterima.
GMTD menilai, pernyataan pihak Kalla yang mengklaim telah dimenangkan pengadilan atas kepemilikan tanah tidak memiliki dasar dalam amar putusan.
Tegaskan Sertifikat Tidak Dibatalkan
Baca Juga : Praperadilan Ditolak, Status Tersangka Eks Pj Gubernur Sulsel di Kasus Bibit Nanas Rp60 Miliar Tetap Sah
GMTD menyebut memiliki sejumlah landasan hukum atas kepemilikan lahan tersebut, termasuk riwayat sertifikat yang tercatat dalam sistem pertanahan nasional sejak 1971.
Perseroan juga mengantongi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20454 atas nama GMTD dengan luas 163.262 meter persegi.
Selain itu, GMTD mengklaim kepemilikannya didukung serangkaian putusan pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, serta pelaksanaan eksekusi resmi oleh Pengadilan Negeri Makassar pada 3 November 2025.
Baca Juga : Ekonomi Makassar Tumbuh 7,04 Persen, Munafri Dorong Kolaborasi dengan Dunia Usaha
GMTD juga menyebut telah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diterbitkan pemerintah pada 15 Oktober 2025.
Perseroan menegaskan, tidak satu pun amar dalam putusan terbaru membatalkan sertifikat GMTD, putusan pengadilan terdahulu, maupun pelaksanaan eksekusi tersebut.
Sengketa Berawal dari Penguasaan Fisik Lahan
Baca Juga : Aniaya Junior hingga Tewas di Asrama Polda Sulsel, Eks Polisi Divonis 15 Tahun Penjara
GMTD menyatakan perkara tersebut bermula dari dugaan penguasaan fisik lahan secara sepihak oleh pihak Kalla, termasuk masuknya kendaraan, alat berat, serta aktivitas penimbunan tanah di atas lahan yang diklaim bersertifikat GMTD.
Perseroan menyebut putusan PN Makassar pada 12 November 2026 yang menyatakan gugatan GMTD tidak dapat diterima didasarkan pada pertimbangan aspek formil gugatan, bukan putusan yang membatalkan hak kepemilikan GMTD ataupun membenarkan tindakan pihak Kalla di lapangan.
GMTD menyatakan akan terus menempuh proses hukum untuk meminta pertanggungjawaban atas dugaan penyerobotan, penguasaan lahan secara paksa, dan perbuatan melawan hukum.
Perseroan juga tengah mengkaji langkah hukum terhadap berbagai pernyataan pihak Kalla yang dinilai mendiskreditkan perusahaan, termasuk tuduhan terkait mafia tanah, ketidakabsahan dokumen pertanahan, dan dugaan tindak pidana.
Libatkan Kepentingan Pemerintah Daerah
GMTD turut menyoroti posisi perusahaan sebagai entitas terbuka yang berdiri atas prakarsa pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih dari tiga dekade lalu.
Perusahaan tersebut memiliki partisipasi kepemilikan saham dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Gowa, dan Pemerintah Kota Makassar.
GMTD menyebut pengembangan kawasan Tanjung Bunga merupakan bagian dari misi pembangunan Sulawesi Selatan, termasuk menarik investasi, membangun infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi baru di Makassar.
Karena itu, perseroan menilai sengketa lahan tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan korporasi, tetapi juga kepentingan pemerintah daerah sebagai pemegang saham, masyarakat, kepastian hukum investasi, serta keberlanjutan pembangunan kawasan.
“Dalam mempertahankan aset perseroan, kami juga mempertahankan kepentingan pemerintah daerah sebagai pemegang saham, kepentingan para pemegang saham publik, serta misi pembangunan yang dipercayakan kepada GMTD sejak awal pendiriannya,” kata Ali Said.
GMTD menegaskan akan terus mempertahankan aset dan hak hukumnya serta melanjutkan pembangunan kawasan Tanjung Bunga.
Perseroan juga menekankan bahwa konferensi pers maupun klaim sepihak tidak dapat menggantikan putusan pengadilan dan kepastian hukum atas kepemilikan aset.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News