Rakyat Pulau Lae-Lae Berperahu Aksi di CPI: Tolak Reklamasi

Makassar, jejakfakta.com - Masyarakat pisisir Makassar dari Pulau Lae-Lae unjuk rasa dengan parade perahu di barat Pantai Losari menghadap ke kawasan reklamasi Center Point of Indonesia (CPI), kota Makassar, Sabtu (4/3/2023). Mereka aksi menolak rencana Pemprov Sulsel melalui pengembang CPI PT Yasmin Bumi Asri menimbun Pulau Lae-Lae.

Puluhan perahu yang mengangkut ratusan massa datang beriringan dari Lae-Lae. 

Mereka memakai pengeras suara, menyuarakan tuntutan. Spanduk sepanjang puluhan meter dibentangkan mengarah muka CPI, dengan tulisan tolak reklamasi Pulau Lae-Lae.

Baca Juga : Kunjungi Masyarakat Pulau Lae-lae Makassar, Kapolda Sulsel Bagikan Sembako dan Seruhkan Pilkada Damai

Ibu-ibu rumah tangga juga beramai-ramai terlibat aksi ini. Mereka turut lantang menyuarkan penolakan reklamasi yang mengancam hak asasi mereka.

Masyarakat Lae-Lae tak ingin nasib penghuni pesisir Makassar yang kini tertimbun di bawah kuasa CPI merambat ke ribuan jiwa rakyat Lae-Lae.

Baca Juga : Transaksi Sepihak di Reklamasi Pulau Lae-lae

Pengunjuk rasa Lae-Lae mungungkapkan sejarah kelam rakyat pesisir Makassar pada tahun 2014, ketika proyek reklamasi menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, yakni, berupa penggusuran 43 kepala keluarga nelayan dan perempuan atas nama pembangunan CPI yang sekarang hanya milik elite dan penguasa. 

Gara-gara reklamasi, wilayah tangkap nelayan dan perempuan serta berbagai peralatan melaut seperti jaring dan rumpon ikut tertimbun menjadi daratan baru. 

Baca Juga : Tetap Tolak Reklamasi! Ini Pesan Warga Pulau Lae-lae ke Pj Gubernur Sulsel Bahtiar

Kini rencana reklamasi menarget Pulau Lae-Lae, pulau kecil yang dihuni sekitar 2000 ribu jiwa. Ini berdasarkan surat edaran Sekretariat Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor 180/1428/B.Hukum, perihal reklamasi di sekitar Pulau Lae-Lae, dengan luas mencapai 12,11 ha. 

Lagi-lagi PT Yasmin Bumi Asri merupakan perusahaan yang mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk kembali menjadi kontraktor dalam perluasan daratan baru Pulau Lae-Lae dengan cara reklamasi, menimbun laut.

Rencana reklamasi ini dilakukan sebagai lahan pengganti kekurangan yang sebelumnya telah disepakati antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pengembang CPI.

Baca Juga : Sambut Pj Gubernur Sulsel, Kawal Pesisir Rencana Aksi Tolak Reklamasi Pulau Lae-lae

Perwakilan masyarakat Lae-Lae, mengatakan, seharusnya pembagian lahan diambil di areal reklamasi CPI bukan dengan malah mereklamasi sebelah barat Pulau Lae Lae, yang sejak lama merupakan ruang penghidupan masyarakat.  

Praktek reklamasi yang selama ini dilaksanakan pemerintah dan pihak swasta, menggunakan areal publik (common) demi kepentingan bisnis (privatisasi). 

Rencana reklamasi Pulau Lae-Lae adalah pengorbanan kepentingan masyarakat serta menunjukkan pemerintah seperti tunduk pada kuasa bisnis. 

Baca Juga : 78 Tahun Indonesia Merdeka, Warga Pulau Lae-lae Suarakan Kemerdekaan Terbebas dari Reklamasi

Penolakan keras dari nelayan dan perempuan muncul, karena khawatir akan kehilangan ruang penghidupannya.

Berkaca dari reklamasi sebelumnya, agenda pembangunan ini akan secara terang memperlihatkan pelanggaran hak asasi manusia dan pengrusakan lingkungan secara sistematis yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan. 

Berdasarkan hal tersebut, sebagai upaya mempertahankan ruang penghidupan nelayan dan perempuan Palau Lae-Lae, bersama dengan Koalisi Lawan Reklamasi (Kawal) Pesisir melakukan aksi Parade Perahu Tolak Reklamasi.

Masyarakat Palau Lae-Lae menuntut kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

- Membatalkan rencana reklamasi di Pulau Lae-Lae yang akan merugikan masyarakat 

- Melakukan pemulihan lingkungan, perlindungan hak lingkungan dan hak masyarakat dibandingkan kepentingan bisnis dan pengusaha serta melaksanakan partisipasi bermakna;

Setelah aksi, masyarakat berperahu kompak kembali tempat tinggal mereka, Pulau Lae-Lae. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News