PMII Soroti Perbaikan Prasarana Minim, Hamzah Hamid: Besaran Anggaran Pendidikan Makassar untuk Gaji Sertifikasi Guru dan Beasiswa
"Program Wali Kota Makassar memang kelihatan besar anggaran. Tetapi itu sebenarnya gaji guru sertifikasi. Pemkot mengandalkan beasiswa melalui APBD. Artinya kemampuan keuangan pemerintah kota Makassar dia porsikan juga di anak-anak yang tidak terkapar KIP," jelas Hamzah Hamid.
Jejakfakta.com, Makassar - Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Talasalapang menggelar aksi di depan kantor DPRD Kota Makassar, Senin (5/6/2023). Dalam aksinya, mereka menyoroti masalah kurangnya sarana dan prasarana pendidikan dan sumber daya guru.
Rafli, koordinator aksi PMII Komisariat Talasalapang dalam orasinya, membeberkan rendahnya kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya pengajar di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar.
“Banyak kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan yang kami anggap tidak bersifat krusial atau penting. Banyak anggaran yang seharusnya dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia tetapi dilakukan hal-hal yang lain,” ujar Rafli.
Baca Juga : Lari, Gowes, hingga Lapor Jalan Rusak Bisa Dapat Hadiah dari Pemkot Makassar
Menaggapi hal tesebut, Anggota Komisi C DPRD kota Makassar, Hamzah Hamid mengatakan soal tuntutan mahasiswa terkait dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) dalam program kerja pendidikan di kota Makassar sudah dimaksimalkan.
“Pemerintah kota itu sudah berupaya berbuat yang terbaik, salah satu contoh program wali kota memang kelihatan besar anggaran. Tetapi itu sebenarnya gaji guru sertifikasi," ujar Hamzah Hamid kepada wartawan, usai menemui para demonstran di ruang aspirasi gedung DPRD kota Makassar, Senin (5/6/2023).
Hamzah juga menjelaskan, Pemkot Makassar juga menggelontorkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang besar tapi tidak dalam rangka peningkatan infrastruktur.
Baca Juga : Lantik 167 PNS Makassar, Munafri Tekankan ASN Baru Harus Kerja Nyata Bukan Cari Aman
"Perbaikan sarana itu masih minim, kemudian program kedua dulu-dulu itu kan tidak ada beasiswa anak-anak, hanya bisa mendapatkan beasiswa dari APBN," jelasnya.
Tak hanya iya, saat ini Pemkot Makassar mengandalkan beasiswa melalui APBD.
"Artinya kemampuan keuangan pemerintah kota Makassar dia porsikan juga di anak-anak yang tidak terkapar KIP. Pemerintah kota membantu dari Baznas membantu anak-anak yang tidak mampu beasiswa kemudian ada lagi langsung memang dari Dinas pendidikan,” terangnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News