Bupati Maros Serukan Jihad Kemanusiaan Kaum Marjinal di Forum Inklusi Australia-Indonesia
Bupati Maros Chaidir Syam, dalam Forum Kemitraan Inklusi 2023, mengungkapkan, saat ini sudah ada sekitar 1000 orang di 12 desa Kabupaten Maros yang masuk dalam kategori disabilitas yang nyaris tak mendapatkan akses pelayanan hak dasar dari Pemerintah. Termasuk di dalamnya, ada 100 orang anak yang berpotensi putus sekolah.
Jakarta, jejakfakta - Bupati Maros AS Chaidir Syam menyerukan program inklusi sebagai ajang jihad kemanusiaan untuk pelayanan kaum marjinal.
"Mari kita bersama-sama menjadikan program ini sebagai ladang jihad kita bagi kemanusiaan yang sejatinya dilahirkan sama dan tak boleh ada yang termarjinalkan," kata Chaidir saat menjadi pembicara INKLUSI Partnership Forum 2023 kerja sama antara Pemerintah Australia dan Indonesia, di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta (20/6/2023).
Chaidir mengutarakan, program Inklusi yang saat ini digalakkan Pemerintah Kabupaten Maros belum familiar, sebab selama ini pembangunan dan akses pelayanan kepada publik dinilai baik-baik saja.
Baca Juga : Tatap Pemilu 2029, PAN Sulsel Terjunkan Tiga Striker Haus Gol
"Padahal, ada banyak masyarakat kita yang dalam kapasitasnya sebagai penyandang disabilitas, masyarakat miskin atau termarjinalkan, sama sekali tidak terjamah oleh layanan pemerintah," kata Chaidir.
Chaidir mencontohkan, saat ini sudah ada sekitar 1000 orang di 12 desa Kabupaten Maros yang masuk dalam kategori disabilitas yang nyaris tak mendapatkan akses pelayanan hak dasar dari Pemerintah. Termasuk di dalamnya, ada 100 orang anak yang berpotensi putus sekolah.
Akses layanan dasar yang dimaksud itu mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) hingga akses layanan kesehatan.
Baca Juga : 43 ASN Maros Bolos Kerja, Bupati Chaidir Syam Tegaskan Sanksi Menanti yang Melanggar
Menurut Bupati Maros, selama ini pelayanan pemerintah memang tidak menyentuh sebahagian masyarakat yang dalam kategori itu.
"Data ini baru awal di 12 desa yang masuk dalam program kita. Ini jelas sudah membuat kita kaget. Kok masih ada warga kita yang sampai saat ini tidak punya KTP karena kondisinya yang memang termarjinalkan," tutur Chaidir.
Chaidir mengaku, hal inilah yang mendorong dirinya untuk membuka ruang seluas-luasnya pada program kabupaten inklusi agar di Maros ke depan tidak ada lagi masyarakat yang tidak dapat merasakan dampak pembangunan dan mengakses layanan dasar dari Pemerintah.
Baca Juga : Bupati Maros Tinjau Kesiapan Layanan Energi, Pastikan Pemudik Lebaran 2025 Nyaman
"Langkah awal memang saat ini kita lakukan pembaharuan data sekaligus mendorong layanan pemerintah itu jemput bola termasuk membuat regulasi yang khusus terkait itu baik di level kabupaten hingga desa," katanya.
Saat ini, lanjut Chaidir, Pemkab Maros telah membuat sejumlah peraturan sebagai upaya mempercepat program kabupaten inklusi. Di antaranya, Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perlindungan Anak dalam Situasi Khusus serta Perbup Pendidikan Inklusif.
"Di level desa, Pemerintah juga mendorong Penyusunan Peraturan Desa Inklusif, Pengorganisasian Masyarakat melalui Kelompok dan Pengembangan Layanan Berbasis Komunitas," kata Chaidir.
Baca Juga : Chaidir Syam & Muetazim Tiba Lusa, Diarak Meriah ke Masjid Agung Maros
Kepala Dinas Pemerintahan Desa Pemkab Maros, Muhammad Idrus, yang juga hadir dalam acara itu menyampaikan, capaian penting Pemkab Maros dari 2021 hingga 2023 dalam program itu, juga sudah mulai terlihat.
"Capaian itu seperti pembentukan forum disabilitas dan komisi daerah disabilitas. Ada juga piloting desa, sekolah dan pendataan kelompok marginal dan rentan," kata Idrus.
Baca Juga : Basarnas Makassar Rayakan HUT ke-53 dengan Bakti Sosial di Sekolah Pedalaman
Idrus menyatakan, ia saat ini masih terus mendorong seluruh desa untuk ikut merancang program inklusi agar pembangunan bisa ikut dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, utamanya disabilitas yang selama ini terpinggirkan.
"Basisnya memang harus dari bawah. Pelibatan semua pihak harus dilakukan agar pembangunan kita bisa dirasakan oleh semua pihak," katanya.
Selain Chaidir, kepala daerah yang juga menjadi pembicara dalam forum ini yaitu Wali Jota Probolinggo, Hadi Zainal Abidin.
Penyelenggara menilai Bupati Maros Chaidir Syam dan Wali Kota Hadi Zainal telah ikut berperan aktif dalam mendorong program inklusi di daerah masing-masing.(Atry/jejakfakta).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News